NEW
Font size
WorksheetsASSESSMENT KINERJA ON-LINE TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK
Total questions: 30
Worksheet time: 23mins
Reformasi Birokrasi merupakan Penerapan good governance sebagai konsep baru sangat tergantung.......
a. Pimpinan pemerintah
b. Komitmen moral para pelaksana
c. Bantuan asing
d. Kemauan pengusaha
Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk memperlancar pelayanan publik dengan memperbaiki kondisi birokrasi yang mencakup aspek ….
a. Kelembagaan maupun kerjasama
b. Kelembagaan maupun kultur
c. Perencanaan maupun teknologi maju
d. Informasi maupun penganggaran
Ada berapa area dalam implementasi Reformasi Birokrasi ?
a. 8
b. 6
c. 7
d. 9
Hakikat reformasi birokrasi adalah …..
a. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) yang bersumber pada komitmen moral para aparaturnya
b. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang memperhatikan pelayanan publik dan kultur
c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan juga merupakan upaya dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia
d. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang berwawasan teknologi informasi dan pelayanan prima
ZI adalah singkatan dari Zona Integritas. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan ……….
a. WBBK
b. WBK
c. WBK dan WBBM
d. WBBM dan WBK
Tahapan global pelaksanaan Zona Integritas (ZI) adalah ……
a. Pencanangan pembangunan ZI - Pembangunan ZI - Pemenuhan Evident ZI - Penilaian ZI
b. Pencanangan pembangunann ZI - Pembangunan ZI - Penilaian
c. Perencanaan ZI - Pencanangan Pembangunan ZI - Pembangunan ZI - Pemenuhan Dokumen ZI - Penilaian Internal - Penilaian Eksternal
d. Perencanaan ZI - Pencanangan Pembangunan ZI – Penandatanganan Pakta Integritas - Pemenuhan Dokumen ZI - Penilaian ZI
KKN adalah singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ---Permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara adalah definisi dari ...
a. Korupsi
b. Kolusi
c. Nepotisme
d. Kerjasama
Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA telah melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2018 yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Pegawaian PA Ciamis, Utusan dari Badilag dan para Pimpinan Forkompinda Kabupaten Ciamis. Kapan pelaksanaan Pencanganan Pembangunan ZI tersebut ……
a. 11 Januari 2018
b. 22 Nopember 2018
c. 11 Nopember 2018
d. 22 Januari 2018
Siapakah yang menandatangani Piagam Pecanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Ciamis sebagai pencanangannya ……..
a. Pimpinan, Utusan Badilag, dan Bupati Kabupaten Ciamis
b. Ketua, Utusan Badilag dan Pimpinan Forkompinda Kabupaten Ciamis
c. Ketua
d. Wakil Ketua dan Ketua Tim Pelaksana
Pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalan-an wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik adalah definisi dari ….
a. Suap
b. Kongkalikong
c. Gratifikasi
d. Komisi
APM adalah Akreditasi Penjaminan Mutu --- Program Mahkamah Agung RI dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik. APM Revisi III selaras dan menganut pola Penjaminan Mutu ISO ………
a. ISO 9001 : 2008
b. ISO 9002 : 2015
c. ISO 9002 : 2008
d. ISO 9001 : 2015
Pengadilan Agama Ciamis pertama kali melaksanakan SAPM pada tahun ?
a. 2017
b. 2018
c. 2019
d. 2021
Pengadilan Agama Ciamis yang sudah melaksanakan APM, diwajibkan melaksanakan Surveillance sebanyak berapa kali …..
a. 2 kali Surveillance - 1 kali pengukuhan
b. 1 kali Pengukuhan - 2 kali Surveillance
c. 3 kali Surveillance
d. 4 kali Surveillance
Siapa yang bertindak sebagai Top Manajemen APM dalam Surveillance Tahun 2018 ?
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Pimpinan Empat Pilar
d. Ketua TIM APM PA Ciamis
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan merupakan Koordinator Sarana Prasarana dalam Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu tahun ....
a. 2017
b. 2018
c. 2019
d. 2021
SIPP adalah Sistem Informasi Pencarian Perkara yang dibangun oleh ....
a. Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI
b. Mahkamah Agung RI
c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI
d. PA Ciamis
SIPP dalam awal pembangunannya dikenal dengan istilah ….
a. SCTS
b. CTS
c. STC
d. TCS
Aplikasi SIPP adalah Sistem Informasi Pencarian Perkara adalah aplikasi milik Mahkamah Agung berbasis ….
a. Desktop
b. Web
c. Cloud
d. Android
Layanan Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik adalah pengertian untuk .....
a. e-Litigasi
b. e-Summons
c. e-Court
d. e-Laws
Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan tentang innovasi kerja dalam pelaksanaan tupoksi peradilan. Inovasi yang dibangun Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2019 adalah …..
a. Sistem Informasi Notifikasi SMS Gateaway
b. Sistem Informasi Litigasi Whatsapp Terintegrasi
c. Sistem Informasi Perkara dan Aduan
d. Sistem Informasi Perkara dan Putusan Terpadu
Setiap instansi pemerintah atau lembaga (KLDI) diharuskan melaksanakan agenda Rapat Kerja. Hasil dari Rapat Kerja Satuan Kerja adalah …..
a. Kebijakan
b. Program Kerja
c. Evaluasi dan Program Kerja
d. Kebijakan dan Program Kerja
Program kerja pengawasan bidang merupakan program kerja …..
a. Pimpinan dan Pejabat Struktural
b. Ketua dan Wakil Ketua
c. Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang
d. Hakim Pengawas Bidang
Pada awal tahun 2019, Pengadilan Agama Ciamis berhasil membangun Layanan Posbakum, Pojok e-Court dan Anjungan Pelayanan Mandiri. Ruang tersebut merupakan pendukung dari program ……
a. SIPP
b. PTSP
c. E-court
d. E-Litigasi
Ruang Layanan Posbakum, Pojok e-Court dan Anjungan Pelayanan Mandiri disebut sebagai Ruang ……
a. Ruang Publik
b. Ruang Layanan Publik Terpadu
c. Ruang Layanan Publik
d. Ruang Khusus Publik
Kebijakan sistem persidangan secara elektronik adalah kebijakan Mahkamah Agung RI yang menggariskan bahwa persidangan secara elektronik (online) dapat dilakukan dalm hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik. Dimanakah para pihak/pengacara/advokat mendapatkan layanan ini ?
a. PTSP
b. Meja Informasi dan Pengaduan
c. Posbakum
d. Pojok e-Court
Orang yang membantu pelaksanaan tugas kedinasan/pimpinan dalam UU 5 Tahun 2014 dan PP 49 Tahun 2018 adalah ……
a. Tenaga Honorer
b. Pramubakti
c. PPNPN
d. Tenaga Kontrak
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama terkait Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak diperbaharui setiap …..
a. 1 tahun 1 kali
b. 1 Tahun 2 kali
c. 5 Tahun 1 kali
d. 1 Tahun selama kerja
Kepala Sub Bagian di Pengadilan Agama Ciamis adalah Pejabat Eselon …….
a. Eselon I
b. Eselon II
c. Eselon III
d. Eselon IV
Panitera Pengadilan Agama Ciamis disetarakan dengan Pejabat Eselon …
a. Eselon I
b. Eselon II
c. Eselon III
d. Eselon IV
Siapakah pejabat yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelia di Kepaniteraan dan di Kesekretariatan Pengadilan Agama Ciamis ?
a. Ketua dan wakil Ketua
b. Panitera dan Sekretaris
c. Para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian
d. Pejabat Fungsional
