wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daer

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Berikut yang merupakan kelemahan desentralisasi adalah ...

a)

Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing

b)

Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu

c)

Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan

d)

Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan

e)

Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat dilaksanakan

2.

Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya, merupakan pendapat daerah dari ...

a)

J. Wajong

b)

C. J. Franseen

c)

UU No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

d)

Ateng Syarifuddin

e)

H.M. Agus Santoso

3.

Peraturan hukum yang mengantur tentang Komite Nasional Daerah (NKD) adalah ...

a)

UU No 1 Tahun 1945

b)

UU No 2 Tahun 1945

c)

UU No 3 Tahun 1945

d)

UU No 4 Tahun 1945

e)

UU No 5 Tahun 1945

4.

Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu seperti mengurus irigasi bagi petani, merupakan pengertian desentrasilasi ...

a)

Desentralisasi politik

b)

Desentralisasi jabatan

c)

Desentralisasi fungsional

d)

Desentralisasi ketatanegaraan

e)

Desentralisasi kebudayaan

5.

Berikut ini yang bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota adalah ...

a)

Pertahanan keamanan

b)

Perencanaan dan pengendalian pembangunan

c)

Pelayanan pertanahan

d)

Penyelenggaraan pendidikan

e)

Penyediaan sarana dan prasarana umum

6.

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui ...

a)

Dipilih rakyat secara langsung

b)

DPR

c)

DPRD

d)

MPR

e)

Presiden

7.

Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh ...

a)

Menteri dalam negeri atas nama presiden

b)

menteri luar negeri atas nama presiden

c)

MPR

d)

DPR

e)

DPRD

8.

Peraturan Daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari ...

a)

Rakyat

b)

MPR

c)

DPRD

d)

Menteri dalam negeri

e)

Menteri luar negeri

9.

Perda disampaikan kepada pemerintah puasat paling lama ..... setelah ditetapkan

a)

3 hari

b)

4 hari

c)

5 hari

d)

6 hari

e)

7 hari

10.

Secara struktural hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam ...

a)

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2000

b)

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2000

c)

Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2000

d)

Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2000

e)

Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2000

11.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil atau perangkat daerah disebut ....

a)

Desentralisasi

b)

Otonomi daerah

c)

Sentralisasi

d)

Dekonsentrasi

e)

Devolusi

12.

Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan disamping aspek pendemokrasian, merupakan prinsip dari ...

a)

Rill dan tanggung jawab

b)

Pemberdayaan

c)

Kesatuan

d)

Penyebaran

e)

Keserasian

13.

Bupati dipilih oleh ...

a)

DPR

b)

DPRD

c)

MPR

d)

Menteri

e)

Rakyat

14.

Dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki alat perlengkapan, berikut yang bukan merupakan alat perlengkapan DPRD adalah ...

a)

Komisi

b)

Panitia pelaksana

c)

Panitia anggaran

d)

Badan kehormatan

e)

Pimpinan

15.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh ...

a)

Sekretarus DPRD

b)

Gubernur

c)

Bupati

d)

DPRD

e)

Walikota

16.

Kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada ...

a)

DPR

b)

DPRD

c)

MPR

d)

Presiden

e)

Rakyat

17.

Berikut yang tidak termasuk pada fungsi pengaturan pemerintah pusat pada pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...

a)

Menyediakan infrastruktur ekonomi

b)

Menyediakan barang dan jasa

c)

Menjembatani konflik dalam masyarakat

d)

Menjaga stabilitas ekonomi

e)

Memperhatikan pemerataan dan keadilan

18.

Secara struktural hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000.

Sebab

Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

a)

Jika pernyataan benar, alasan benar mempunyai hubungan sebab akibat

b)

ika pernyataan benar, alasan benar tetapi tidak mempunyai hubungan sebab akibat

c)

Jika pernyataan salah, alasan benar

d)

ika pernyataan benar dan alasan salah

e)

Jika pernyataan salah dan alasan benar

19.

(1) Menyediakan infrastruktur ekonomi

(2) Pelayanan ketenagakerjaan

(3) Penyediaan sarana dan prasarana umum

(4) Menjembatani konflik dalam masyarakat

Dari uraian diatas yang termasuk pada fungsi pengaturan dalam kedudukan dan peran pemerintah pusat adalah

a)

(1), (2), (3) dan (4)

b)

(1) dan (4)

c)

(2), (3) dan (4)

d)

(2) dan (3)

e)

(2) dan (4)

20.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ...

a)

Terorisme merupakan isu paling rendah

b)

Isu kesahatan dan isu penddikan setara.

c)

Isu pilkada merupakan isu yang paling melesat tinggi

d)

Isu pelayanan publik lebih rendah dari isu pemerkaran wilayah

e)

isu terorisme dan isu pemekaran wilayah setara