WorksheetsCivic Education
Total questions: 35
Worksheet time: 18mins
Bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ...
Serikat
Kesatuan
Demokrasi
Republik
Monarki
Terjadinya suatu negara karena warga negara mengikatkan diri dalam perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang dapat menjamin dan melindungi kelangsungan hidup bersama, merupakan terjadinya negara berdasarkan teori ...
Perjanjian masyarakat
Kekuasaan
Kedaulatan negara
Kedaulatan hukum
Perjuangan
Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, ilegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap ...
Patriotisme
Kedaulatan Negara
Ketentraman Negara
Keamanan Indonesia
Pertahanan Indonesia
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu, pengertian tersebut dikemukakan oleh ...
G. Schwarzenberger
Oppenheimer-Lauterpacht
Konferensi Wina tahun 1969
Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional
Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja SH.LL.M
Salah satu dari berakhirnya perjanjian adalah ...
Salah satu pihak ingin mengakhiri
Habisnya masa perjanjian
Bertambahnya anggota
Tidak ada pihak yang dirugikan
Terjadinya pelanggaran
Sebutkan sarana yang dapat dipergunakan oleh negara-negara dalam melakukan hubungan internasional menurut J. Frankel, kecuali ...
Diplomasi
Ekonomi
Sosialisai
Propaganda
Kekuatan Militer
Lembaga yang mewakili pelaksanaan politik luar negeri di negeri asing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ...
Korp Diplomatik
Presiden Indonesia
Dubes Luar Biasa
Menteri Luar Negeri
Korp Consulat
Dalam memenuhi tujuan politik bebas aktif, pada dasarnya Indonesia melakukan politik ...
nasional
netral
isolasi
damai
terpadu
Segala bentuk kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan negara lain / subjek hukum internasional untuk mewujudkan tujuan nasional dinamakan ...
politik luar negeri
kerja sama intemasional
hubungan diplomatik
perjanjian internasional
hubungan luar negeri
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam proses perjanjian internasional berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000 yaitu tahap ...
perundingan
deklarasi
pengesahan
penerimaan
penjajakan
Berikut ini adalah negara pendiri ASEAN yaitu ...
Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, dan Kamboja
Laos, Indonesia, Filippina, Vietnam dan Singapura
Brunnei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam dan Kamboja
Kamboja, Myanmar, Malasyia, Singapura dan Laos
Malasyia, Singapura, Filipina, Indonesia dan Thailand
Dalam perjanjian Internasional, tahap terakhir yaitu ...
Perundingan
Pengesahan
Penandatanganan
Pengikatan diri
Internalisasi
Alasan pentingnya membuat perjanjian internasional adalah hubungan antarbangsa dan negara, antara lain untuk ...
memelihara kesungguhan masing-masing negara
menghormati kedaulatan negara yang merdeka
meningkatkan kegiatan hubungan diplomatik
memudahkan kerja sama luar negeri di segala bidang
lebih menjamin adanya kepastian hukum
Memanfaatkan kerja sama internasional bagi bangsa Indonesia ialah ...
meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan
mengatasi segala macam masalah internasional
memperkuat pelaksanaan hukum internasional
mengetahui keunggulan bangsa-bangsa lain
mewujudkan keamanan dan kesejahteraan
Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah ...
ikut aktif dalam bebagai kegiatan internasional
memperhatikan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
mendukung netralitas wilayah internasional
menciptakan masyarakat adil dan makmur
menggalang kerja sama negara yang netral
Bangsa Indonesia anti penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kalimat tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke ...
satu
dua
tiga
empat
tiga dan empat
Tujuan dibentuknya PBB antara lain ...
menyelesaikan perselisihan secara damai
menghormati persamaan kedaulatann semua negara
tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara
memelihara perdamaian dan keamanan internasional
pusat segala kerja sama internasional
Contoh organisasi kerja sama regional ialah ...
OPEC
OKI
GNB
CGI
SwPD
Di Indonesia yang berwenang meratifikasi suatu perjanjian ialah ...
MPR
presiden
DPR
presiden dengan persetujuan DPR
Menlu
Sikap yang perlu kita dukung dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif adalah sebagai berikut, kecuali ...
mengirimkan pasukan perdamaian atas nama PBB
mendukung uji coba nuklir di gurun pasir
ikut aktif dalam gerakan Nonblok
berperan aktif dalam kegiatan diplomatik
meningkatkan peranan di ASEAN
Langkah-langkah dalam membuat perjanjian adalah ...
negotiation, mediasion, signature
negotiation, signature, ratification
signature, negotiation, ratification
signature, ratification, negotiation
ratification, negotiation, signature
Salah satu contoh peranan PBB dalam bidang hukum dan kemanusiaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat internasional ialah ...
berakhirnya perang Amerika Serikat dengan Irak
berakhirnya Perang Dingin antara AS dan US
menghentikan percobaan nuklir
penandatanganan piagam HAM sedunia
penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan
Perjanjian yang dibuat oleh dua negara disebut ...
perjanjian bilateral
perjanjian multilateral
perjanjian internasional
treaty contract
law making treaties
Convention adalah istilah perjanjian yang cenderung dipergunakan untuk ...
perjanjian bilateral
perjanjian multilateral
perjanjian regional
perjanjian kolektif
menyatukan hukum yang sah
Salah satu bentuk perjanjian internasional adalah traktat yaitu ...
perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih
perjanjian yang mengikat bagi setiap negara yang menandatangani
perjanjian yang tidak mengikat
kebiasaan internasional yang mengikat seluruh peserta perjanjian
kebiasaan internasional yang tidak mengikat negara peerta perjanjian
Perwakilaqn diplomatik yang mempunyai kekuasaan setingkat di bawah duta besar adalah ...
konsul jenderal
atase-atase
menteri resesiden
doyen
duta
Sebagai alat yang menghubungkan antar kepentingan negara pengutus dengan negara penerima merupakan fungsi diplomatik sebagai ...
perwakilan dalam arti politik
lambang prestise nasional
perwakilan yuridis yang khusus
perwakilan diplomatik khusus
perwakilan dalamarti non politik
Intervensi adalah tindakan suatu negara untuk mencampuri urusan negara lain. Intervensi bertentangan dengan hukum internasional bila....
campur tangan tersebut bertentangan dengan kehendak negara yang dicampuri
campur tangan dilakukan dengan kekerasan
campur tangan merugikan negara lain
campur tangan menyebabkan terjadinya perang saudara
PBB tidak menyetujui kegiatan tersebut
Konvensi hukum laut internasional yang ditandatangani tahun 1982 termasuk Kategori ...
perjanjian bilateral
perjanjian unilateral
perjanjian antarnegara
treaty contract
law making treaties
Perwakilan suatu negara di negara lain pada umumnya dipimpin oleh...
konsul jenderal
duta kehormatan
menteri residen
duta besar
konsul
Dokumen untuk mencatat persetujuan yang bersifat sementara adalah ...
modus vivendi
convenant
deklarasi
charter
konvensi
Wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar, yaitu...
duta
kuasa usaha
duta besar
atase
kuasa usaha tetap
ASEAN merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara, merupakan bentuk kerja sama ...
multilateral
bilateral
unilateral
rasial
regional
Mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di berbagai konflik di dunia adalah ...
fungsi PBB
peranan PBB
tujuan PBB
asas PBB
peranan ASEAN
Berikut ini faktor internal perlunya hubungan internasional, yaitu ...
Perlunya kerja sama untuk memenuhi kebutuhan
Mempunyai ketergantungan dalam memecahkan masalah
Rasa khawatir akan kelangsungan hidupnya
Agar keberadaan suatu negara dikenal oleh negara lain
Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri
