Font size
Worksheetscpns twk
Total questions: 121
Worksheet time: 1hrs 11mins
Istilah “Pancasila” ditemukan pada zaman kerajaan Majapahit, yaitu berada dalam kitab
Sutasoma
Negarakertagama
Tripitaka
Weda
Mangkunegara
Kitab yang memuat istilah Pancasila ditulis pada tahun 1365 oleh
Empu Prapanca
Max Havelar
Empu Tantular
Empu Gandring
Ki Hajar Dewantoro
Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama 1 Juni 1945, mengusulkan rumusan Pancasila yaitu
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/peri kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan Yang Maha Esa
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
Internasionalisme, Nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan gotong royong, kerakyatan
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat
Pada Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar Negara indonesia adalah
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/peri kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan Yang Maha Esa
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
Internasionalisme, Nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan gotong royong, kerakyatan
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat
Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soepomo mengusulkan dasar Negara Indonesia adalah
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat.
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, keTuhanan Yang Maha Esa
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
Internasionalisme, Nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan gotong royong, kerakyatan
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat
Pancasila secara etimologis artinya
Lima aturan kebangsaan
Dasar yang memiliki lima sendi
Dasar yang Satu
Semua Salah
Semua Benar
Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Artinya
Seluruh lima sila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh/semua sila tak dapat berdiri sendiri dan tak dapat berselisih
Urutan sila-sila dalam Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengisi antara satu dengan yang lainnya
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengkualifikasi antara satu dengan yang lainnya
Sila 1 meliputi sila 2 sampai 5. Sila 2 meliputi sila 3 sampai 5 dst./ sila-sila Pancasila berjenjang (bertingkat) Sila pertama mendasari sila berikutnya (2-5),dan seterusnya
Pancasila memiliki sifat hierarki piramidal artinya
Seluruh lima sila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh/semua sila tak dapat berdiri sendiri dan tak dapat berselisih
Urutan sila-sila dalam Pancasilamenunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengisi antara satu dengan yang lainnya
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengkualifikasi antara satu dengan yang lainnya
Sila 1 meliputi sila 2 sampai 5. Sila 2 meliputi sila 3 sampai 5 dst./ sila-sila Pancasila berjenjang (bertingkat). Sila pertama mendasari sila berikutnya (2-5),dan seterusnya
Badan yang merancang Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 29 April 1945 adalah….
Dokuritu Zyunbi Tyoosakai
Dokuritu Zyunbi Inkai
Ntherlands Indie Civil Administration
Volksraad
Verenigde Oost Indische Compagnie
Berapa kali amademen UUD 1945 dilakukan….
1 Kali
2 Kali
3 Kali
4 Kali
5 Kali
Dasar hukum yang dipakai untuk melakukan amandemen UUD 1945 adalah…
Pasal 31 dan pasal 21
Pasal 3 dan pasal 37
Pasal 22E dan Pasal 26
Pasal 24C
Pasal 37
Syarat mengubah UUD, siding MPR harus dihadiri oleh setidaknya :
2/3 dari jumlah anggota MPR
1/3 dari jumlah anggota MPR
2/5 dari jumlah anggota MPR
1/4 dari jumlah anggota MPR
2/4 dari jumlah anggota MPR
Syarat mengubah UUD harus disetujui oleh MPR minimal sejumlah:
51 persen
50 persen
Kurang lebih 50 peresen
50 peresen plus 1
51 peresen plus 1
Badan yang mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah….
BPUPKI
PPKI
MK
DPR
MPR
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal….
Pasal 1 ayat 1
Pasal 1 ayat 2
Pasal 1 ayat 3
Pasal 2 ayat 1
Pasal 2 ayat 2
Pasal berapa saja UUD 1945 keempat kali di amandemen….
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 30
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 38
Istilah Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan secara lengkap dalam kitab….
pararaton
Negarakretagama
Sutasoma
Arjunawiwaha
Kresnayana
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada....
Sidang BPUPKI ke-2
Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat
18 Agustus 1945
Bersamaan dengan lahirnya Piagam Jakarta
1 Juni 1945
Sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat adalah….
Asas kemakmuran
Asas sentralisasi
Asas desentralisasi
Asas dekonsentrasi
Asas tugas pembantuan
Latar belakang timbulnya Konferensi Asia Afrika adalah….
Adanya kesamaan nasib Negara-negara di Asia dan Afrika yang bergolak untuk mencapai kemerdekaan
Negara Asia dan Afrika belum bergabung dengan PBB
Adanya korupsi di negara Asia dan Afrika
Adanya politik apharteid
Sistem liberalisme mengalahkan komunisme
kebangkitan Nasional Indonesia di tandai dengan berdirinya organisasi . . .
serikat dagang
perhimpunan indonesia
tiga serangkai
budi utomo
taman siswa
badan yang merancang UUD 1945 adalah . . .
PPKI
KNIP
Panitia Sembilan
BPUPKI
KNI
dekrit Presiden 5 juli 1959 bertujuan untuk . . .
menghapus pembentukan RIS
kembali pada UUd 1945
gagalnya dewan konstituante dalam membuat undang-undang
pelaksaan UUDS tidak sesuai dengan pancasila
dibubarkan dewan konstituante
nama "Piagam Jakarta" dari hasil rumusan Panitia Kecil dalam sidang BPUPKI dicetuskan oleh . . .
Ir. Soekarno
Muh. Hatta
K.H. Wakhid Hasyim
Ahmad Subardjo
Mr. Mohammad Yamin
badan yang bertugas menyiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah . . .
Dokuritsu Junbi Inkai
komite Nasional Indonesia
Dokuritsu zumbi Cosakai
Badan Keamanan Rakyat
Komite Van Aksi
Menurut Sila Pertama Pancasila, dalam kehidupan kita sehari-hari haruslah memperhatikan dan melaksanakan ajaran agama yang kita yakini. beberapa pernyataan berikut adalah kewajiban-kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang perlu terus dibina dan dikembangkan, kecuali . . .
membina kerjasama antar sesama pemeluk agama
mengembangkan sikap saling menghormati dalam pergaulan
meningkatkan kesadaran bahwa kita semua makluk ciptaan-Nya
menciptakan suasana penuh kerukunan dimanapun kita berada
meneruskan kebiasaan merayakan hari besar agama bersama-sama
contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berdasarkan sila keempat adalah . . .
memperlakukan sesama secara adil dan beradab
saling menghormati antar pemeluk agama
menumbuhkan sikap hidup tolong menolong
menjungjung tinggi asa kerakyatan
menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi
Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. dalam hal ini Pancasila memiliki makna sebagai . . .
kristalisasi nilai
ciri-ciri warga negara
kepribadian bangsa
karakteristik bangsa
pedoman hidup
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tercantum dalam . . .
TAP MPRS NO XI/MPR 1999
TAP MPRS NO XX/MPRS 1966
TAP MPR NO XI/MPR 1999
TAP MPRS NO XII/MPRS 1967
TAP MPR NO XIII/MPR 1966
Pancasila di sahkan sebagai Dasar Falsafah Negara . . .
tanggal 17 agustus 1945
tanggal 18 agustus 1945
tanggal 11 juli 1946
tanggal 1 juni 1946
tanggal 1 oktober 1965
hak DPR untuk melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang disebut . . .
hak angket
hak interpelasi
hak inisiatif
hak petisi
hak amandemen
jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, pelaksanaan tugas kepresidenan di pegang oleh . . .
jaksa agung
ketua MPR
menlu, mendagri, menhakan
ketua DPR
MA
lembaga kenegaraan, yaitu MK di atur dalam UUD 1945 pasal . . .
23 E
24 A
24 C
24 B
23 F
hak DPR untuk mengajukan RAPBN di sebut . . .
inisiatif
angket
budget
amandemen
petisi
wilayah laut yang berada dibawah pengolahan wilayah daerah provinsi adalah . . .
sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau arah perairan kepulauan
sejauh 200 mil laut dan sebatas kemampuan tiang pancang pengebor minyak di lepas pantai
batas zona ekonomi eklusif (ZEE) yang dipandang dapat menghasilkan tangkapan ikan bagi nelayan pantai
sebatas 100 meter kedalaman laut lepas pantai sehingga dapat dilayani oleh pelayaran perdagangan antar pulau
seluruh pantai produktif merupakan batas wilayah yang disepakati dengan daerah perbatasan terdekat
siapa yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan . . .
presiden
DPR
MPR
MA
semua jawaban benar
yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah . . .
MPR
MA
Presiden
WAKIL Presiden
DPR
MPR dapat mengubah UUD. hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal . . .
2, 3 dan 36
2 dan 36
2 dan 37
3 dan 37
3 dan 36
menurut pasal 23F UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari . . .
DPR
DPD
MPR
MA
Presiden
batas laut teritorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional pada saat ini adalah . . .
1 mil
2 mil
3 mil
4 mil
12 mil
Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam Rumusan Pancasila sebelum dikeluarkannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 adalah….
Rumusan dari Moh. Hatta tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan dalam pidato “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”
Rumusan dari Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan sebagai usulan tertulis dan diajukan dalam Rancangan Hukum Dasar
Mukadiman KRIS tanggal 27 Desember 1949
Mukadimah UUD 1950 tanggal 17 Augstus 1950
Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945
Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945 terdiri atas….
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, dan 4 Pasal Aturan Peralihan
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, dan 3 Pasal Aturan Peralihan
22 Bab 37 Pasal, 49 Ayat, dan 3 Pasar Aturan Peralihan
Setelah Jepang terdesak dalam perang Pasifik pada tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso berjanji untuk memberikan Indonesia kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 dan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh….
Ir. Soekarno
Moh. Hatta
Moh. Yamin
Radjiman Widyodiningrat
H. Agus Salim
Pada tanggal 11 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI yang kedua dibentuk panitia kecil yang bertugas untuk merancang UUD yang beranggotakan … orang
7
8
9
12
19
Maklumat Pemerintah yang berisi tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dikeluarkan oleh permerintah pada tanggal….
16 Oktober 1945
3 November 1945
14 November 1945
5 Desember 1945
27 Desember 1945
Sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan Mr. Iwa Koesoemasoemantri sebagai….
Menteri Luar Negeri
Menterai Dalam Negeri
Menteri Penerangan
Menteri Sosial
Menteri Kemakmuran
Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan pengertian ideologi terbuka Pancasila dalam dimensi….
Material
Formal
Idealisme
Realitas
Fleksibilitas
Kongres Wina, Austria yang dipimpin oleh negarawan, Klemens Wenzel Von Metternich pada 1 September 1814 hingga 9 Juni 1815 bertujuan untuk ….
Pengaturan penyerahan kembali Hindia Belanda kepada Kerajaan Netherland
Memperoleh daerah Lomberdia serta Venesia di Italia Utara
Mendapatkan jaminan untuk membuka sungai-sungai tertentu uantuk kepentingan lalu lintas perdagangan
Menghapus perbudakan di Inggris
Menentukan kembali Peta Politik di Eropa
Pada tanggal 14 November 1945. Van Mook menyatakan untuk tidak berdiskusi dengan Presiden Soekarno mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer, Ir. Soekarno sebagai kepala pemerintah Republik Indonesia diganti oleh….
Moh. Hatta
Amir Syarifudin
Sutan Syahrir
Mr. Ahmad Soebardjo
Sultan Hamid II
Kabinet yang terbentuk pada tanggal 24 Maret 1956 dipimpin oleh Ali Satroemidjojo. Kabinet Ali II memiliki program kerja berikut ini, kecuali…
Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
Menyelesaikan masalah Irian Barat
Pembentukan provinsi Irian Barat
Membentuk Dewan Nasional
Menjalankan politik Luar Negeri bebas aktif
Sistem pemerintahan yang dipakai oleh Indonesia dalam rentang tahun 1949-1950 adalah sistem pemerintahan….
Presidensial
Parlementer
Demokrasi Terpimpin
Quasi Parlementer
Demokrasi Liberal
Mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara salah satu wewenang dari…
MPR
DPR
DPRD
Presiden
MA
Lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh….
MPR dan BKP
MA dan MK
Komisi Yudisial dan DPR
MA, MK, dan Komisi Yudisial
MPR, DPR, dan Komisi Yudisial
Otonomi khusus daerah Papua diatur dalam…
Perpu No. 1 Tahun 2008
TAP MPR No. X/MPR/2005
UU No. 32 Tahun 2004
UU No. 11 Tahun 2006
Perpu No. 3 Tahun 2005
Semboyan Bhineka Tunggal Ika secara resmi digunakan pada tanggal….
9 Februari 1950
10 Februari 1950
11 Februari 1950
12 Februari 1950
21 Februari 1950
Permerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini diakarenakan pemerintah daerah juga harus melaksanakan asas pemerintahan, yaitu…
Asas proporsional
Asas kepastian hukum
Asas kepentingan umum
Asas profesional
Asas akuntabilitas
Tujuan wawasan nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik sosial mapun alamiah. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan…
Ekonomi nasional
Politik demokrasi
Flora dan fauna
Sosial dan budaya
Keterampilan penduduk
Berikut ini yang bukan merupakan paket kebijakan Ekonomi jilid II yang disusun oleh Jokowi-Jusup Kalla adalah….
Prampinganizin sektor kehutanan
Insentif pengurangan pajak bunga deposito
Insentif fasilitas di kawasan Pusan Logistik Berikat
Pungutan PPN untuk alat transportasi
Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday lebih cepat
Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata merupakan urusan pemerintah bidang pariwisata yang diserahkan pada…
Pemerintah pusat
Pemerintah daerah provinsi
Pemerintah daerah kabupaten
Dins pariwisata daerah
Kementerian kebudayaan
Pemberian diskon pemakaian listrik tengah malam yang diterapikan oleh PLN merupakan salah satu contoh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh jokowi-Jk dalam bidang….
Ekonomi
Sosial
Politik
Kesejahteraan umum
Sosial-ekonomi
Pengaruh kemajemukan masyarakat terhadap kehidupan sosial menghasilkan dua proses, yaitu…
Persatuan dan kesatuan
Konflik dan integrasi
Interseksi dan konsolidasi
Asimilasi dan akomodasi
Konflik dan persatuan
Pasal mengenai Badan Pengawas Keuangan (BPK) diatur dalam UUD 1945 bab…
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Amandeman UUD 1945 yang ketiga ditetapkan melalui Surat Ketetapan MPR pada tanggal…
19 Oktober 2001
18 Agustus 2001
10 November 2001
10 Agustus 2001
18 Desember 2001
Berikut ini yang merupakan perubahan wewenang pada DPR setelah terjadinya amandemen adalah…
Memberikan persetuan atas perpu
Memberikan persetujuan atas anggaran belanja negara
Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi
Bab Xi dalam UUD 1945 berisi tentang…
Pertanahanan dan keamanan Negara
Agama
Bendera dan Bahasa
Pendidikan
Kesejahteraan Sosial
Berdasarkan UUD 1945 pasal 13 ayat 3 mengenai Duta dan Konsul, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari…
DPR
MPR
MA
MK
DPA
Undang-undang tentang referendum diatur dalam….
UU No. 5 Tahun 1985
UU No. 5 Tahun 1990
UU No. 5 Tahun 1995
UU No. 5 Tahun 2000
UU No. 5 Tahun 2001
Kedukan dan fungsi UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali…
Memiliki kekuatan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat Indonesia
Memuat aturan-aturan dasar
Sebagai hukum tertinggi
Sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat
Sebagai sumber hukum
Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman daerah dalam negeri salah satuya bersumber dari….
Pinjaman bilateral
Pinjaman multilateral
Penerbitan obligasi daerah
Dana alokasi umum
Hasil restribusi daerah
Perasamaan harkat dan martabat manusia secara umum terkandung dalam….
Pembukaan UUD 1945 alinea I
Pembukaan UUD 1945 alinea II
Pembukaan UUD 1945 alinea III
Pembukaan UUD 1945 alinea IV
Declaration of Independence
Politik Apartheid di Afrika Selatan dihapuskan pada masa pemerintahan…
Daniel Francois Malan
Nelson Mandela
De Klerk
Uskup Demon Tutu
Andrias Treunicht
Dilihat dari stratifikasinya, yang berfungsi sebagaii landasan konstitusional dalam paradigma sosial adalah…
GBHN
UUD 1945
Pancasila
Alinea Ke-4 pembukaan UUD 1945
Kebijaksanaan Nasional
Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950-1959 dimaksudkan untuk menegakkan…
Kewibawaan pemerintah
Pemerintahan yang efektif
Pemerintahan yang efisien
Hak asasi manusia
Pemerintah yang absolut
Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah…
Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara
Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi
Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara
Dasar negara sama dengan konstitusi
Dasar negara tidak berhubungan dengan konstitusi
UUD Sementera 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal….
17 Agustus 1950 s.d 5 Juli 1959
27 Desember 1949 s.d 27 Desember 1950
18 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949
5 Juli 1950 s.d 11 Maret 1966
5 Juli 1959 s.d 21 Mei 1989
Sudut pandang atau cara memandang yg mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang, untuk memahami keberadaan jatidirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya baik dalam lingkungan internal maupun eksternal merupakan pengertian dari:
Konsep Ketahanan Nasional
Wawasan Nusantara
Wawasan Kebangsaan
Nasionalisme Pancasila
Konsep Kejuangan Nasional
Pancasila yang tercantum didalam Pembukaan UUD 45 alinea ke-4 mempunyai kedudukan sebagai:
Falsafah Hidup Bangsa
Pemersatu Bangsa
Pandangan Hidup
Dasar Negara
Ideologi Negara
Pengimplementasian Pancasila sebagai ideologi melalui tahapan:
Pemahaman, internalisasi dan aplikasi
Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara konsisten
Pendidikan dan penerapan nilai-nilai Pancasila
Penerapan peraturan perundangan yang berlandaskan Pancasila
Perubahan pola pikir manusia Pancasila
Rasa kesukuan yang berlebihan dan memandang personifikasi dari latar belakang kesukuannya, sehingga dalam melihat persoalan selalu menggunakan perspektif dan nilai ajaran sukunya sendiri secara sempit dan manipulatif merupakan manifestasi dari:
Konsep pluralisme
Fanatisme kesukuan
Upaya pemecah-belahan persatuan
Semangat primordialisme
Pelanggaran nilai Bhinneka Tunggal Ika
Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan merupakan perwujudan dari:
ASN sebagai pelaksana nilai-nilai Pancasila.
ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
ASN sebagai pemersatu bangsa.
ASN sebagai pelayan publik.
ASN sebagai pelaksana kebijakan publik.
Tujuan akhir kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam agenda Nasionalisme adalah:
ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas.
ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya.
ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik.
ASN profesional dan melayani yang berintegritas.
ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya.
Pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila merupakan:
Nilai cinta tanah air dan bangsa.
Pancasila sebagai falsafah negara.
Nasionalisme Pancasila.
Paham Nasionalisme Indonesia.
Perwujudan sila Persatuan Indonesia.
Pancasila menjadi norma tindakan dan kebijaksanaan negara yang memberi inspirasi dan menjadi pembimbing dalam membuat undang-undang, merupakan fungsi utama Pancasila sebagai......
Falsafah hidup dan moral bangsa
Ideologi nasional
Ideologi terbuka
Pemerintah harus bertanggung jawab secara ...., ....., dan .... atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat untuk melaksanakan mandat.
Urutan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah..
moral - hukum - politik
hukum - politik - moral
moral - politik - hukum
hukum - moral - politik
Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan satu sama lain.
2) Adanya konsensus terhadap norma-norma.
3) Norma-norma cukup konsisten.
4) Norma-norma bertentangan satu sama lain.
5) Anggota-anggota kelompok tidak sepaham lagi tentang tujuan kelompok.
Hal-hal yang memengaruhi integrasi sosial adalah nomor ...
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 3, dan 4
c. 2, 4, dan 5
d. 1, 3, dan 5
Saya mulai melakukan pekerjaan tapi ketika pekerjaan belum selesai, atasan memberikan tugas baru. Saya tunda dulu pekerjaan pertama, setelah tugas baru dari atasan diselesaikan saya lanjutkan kembali tugas pertama hingga selesai karena saya mempunyai rasa tanggung jawab atas pekerjaan pertama.
Diatas adalah bentuk perilaku dari ?
Profesional
Tuntas dalam bekerja
Komitmen
Menaati peraturan
Fokus pada hasil
Undang - undang nomor 5 tahun 2014 berbicara tentang . . .
APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Berikut adalah jenis PNS sesuai UU 5 tahun 2014
Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil
Jabatan Pimpinan Tinggi
Berikut ini yang merupakan tugas ASN sesuai UU No.5 tahun 2014 adalah
pelaksana kebijakan publik
pelayan publik
perekat dan pemersatu bangsa
perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional
Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan disebut
Sistem Manajemen Pegawai
Sistem Meritokrasi
Sistem Timokrasi
Sistem Aristokrasi
UUD 1945 yang mengatur mengenai usaha pertahanan negara terdapat dalam pasal..
27 ayat 3
30 ayat 1
30 atay 2
27 ayat 1
Perkembangan perjuangan kemerdekaan Indonesia mengalami perubahan, dari gerakan lokalitas sampai pada akhirnya muncul dobrakan kaum muda untuk membentuk organisasi menjadi media perjuangan. Pelopor pergerakan nasional di tandai dengan didirikan organisasi......
Boedi Utomo
Indische Partij
Sarekat Islam
PNI
Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara RepublikIndonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah "Pancasila", rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi "Trisila" (Tiga Sila), seperti di bawah ini, kecuali.......
Sosionasionalisme;
Sosiodemokrasi;
Ketuhanan Yang Berkebudayaan”
Sosiokultural
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 melaksanakan sidang. Keputusan sidang PPKI adalah sebagai berikut, kecuali.....
Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ir. Soekarno
Mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara
Menurut Undang- Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang berarti
pertahanan untuk melindungi wilayah teritorial bangsa
pertahanan terhadap ancaman militer yang mengarah diberbagai bidang kehidupan bangsa
melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut
melibatkan peranan TNI, Polri dan rakyat
Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional disebut sebagai
Wawasan kebangsaan
Wawasan Nusantara
Wawasan Visional
Wawasan Nasional
Arah pandang ke dalam Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai berikut.....
bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan serta menumbuhkan daya saing di arena global
kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia.
pemberdayaan setiap potensi nasional dan komponen bangsa disesuaikan potensi masing- masing daerah diarahkan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.
pedoman bagi segala kebijakan dan keputusan penyelenggara negara, maupun pedoman tingkah laku setiap warga negara.
Ketahanan nasional diperlukan dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dari segala gangguan baik yang datangnya dari dalam maupun dari dalam negeri. Adapun fungsi ketahanan nasional antara lain..........
Pedoman pembangunan bangsa
Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner
Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa
Daya tangkal
Hingga akhir tahun 2002, berapa kali sudah UUD 1945 diamandemen?
1
2
3
4
Hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI adalah :
UU
UUD 1945
Perpu
UU Darurat
Berikut yang bukan menjadi ruang lingkup nilai bela negara adalah
Cinta tanah air
Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara
Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur
Rela berkorban untuk saudara dan keluarga
Tujuan Kesiapsiagaan Mental dan Jasmani yang paling tepat dalam hubungannya dengan kinerja adalah
Meningkatkan budaya anti korupsi
Meningkatkan efisiensi anggaran
Menurunkan produktifitas dan etos kerja
Meningkatkan produktifitas dan mampu mengatasi beban kerja
Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Ruang lingkup pengaturan keprotokolan antara lain:
Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Waktu
Tata Tempat, Tata Penghormatan, Tata Pemerintahan
Tata Penghormatan, Tata Tempat, Tata Waktu
Tata Penghormatan, Tata Tempat, Tata Upacara
UUD 1945 yang mengatur mengenai usaha pertahanan negara terdapat dalam pasal..
27 ayat 3
30 ayat 1
30 atay 2
27 ayat 1
Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki berbagai makna, salah satunya adalah
Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan
Mengamanatkan kepentingan internasional di atas kepentingan nasional meskipun kepentingan itu bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik
Jawaban a dan c benar.
Beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa masa kini dalam peran sertanya dalam rangka bela negara adalah
Menumbuhkan semangat dan sikap hidup lebih baik dan lebih maju
Turun ke jalan berunjuk rasa atas nama rakyat
Mengembangkan sikap efektifitas dan efisiensi dengan tehnologi meskipun dengan tidak mempedulikan asas asas kehidupan bersama sikap hidup bangsa Indonesia
Jawaban a, b, c tidak ada yang benar
Tujuan mempelajari Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi mahasiswa adalah
Terciptanya mahasiswa Universitas Jember yang memiliki kemampuan mengintegrasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Membangun rasa cinta tanah air dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945
Mahasiswa mengerti, memahami, dapat menjelaskan pemahaman tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai perspektif bermasyarakat dan bernegara
Semua jawaban benar
Tujuan mempelajari Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi mahasiswa adalah
Terciptanya mahasiswa Universitas Jember yang memiliki kemampuan mengintegrasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Membangun rasa cinta tanah air dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945
Mahasiswa mengerti, memahami, dapat menjelaskan pemahaman tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai perspektif bermasyarakat dan bernegara
Semua jawaban benar
Tujuan nasional Negara Indonesia sesuai dengan yang tertulis di Pembukaan UUD 1945, yaitu
Memajukan kesejahteraan umum
Mengantisapasi terorisme
Penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya
Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental. Berikut ini yang tidak termasuk, nilai wawasan kebangsaan adalah
Cinta tanah air dan bangsa
Kesetiakawanan sosial
Demokrasi atau kedaulatan rakyat
Penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai aspirasi bangsa dan tujuan nasional, yang mencakup 4 hal, kecuali :
Kesatuan Politik
Kesatuan Sosial Budaya
Kesatuan Cita-cita
Kesatuan Ekonomi
Kesatuan Pertahanan Keamanan
Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar ideologi politik berbangsa dan bernegara. Sumber dasar politik ini adalah …..(Wawasan Kebangsaan)
A. Sila kesatu
B. Sila kedua
C. Sila ketiga
D. Sila keempat
Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar cita-cita berbangsa dan bernegara. Sumber dasar cita-cita berbangsa dan bernegara adalah …(Wawasan Kebangsaan)
A. Sila kesatu
B. Sila ketiga
C. Sila keempat
D. Sila kelima
Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang....
Penyelenggaraan pemilu dan pilkada
Tugas dan wewenang presiden
Pemerintaha daerah
Otonomi daerah
Alasan MPR-RI melakukan amandemen UUD 1945 adalah …
pemanfaatan sumber dana kurang jelas dan tidak transparan
kritik/saran dari masyarakat dapat untuk perbaikan
kekuasaan presiden terlalu dominan, semakin mutlak dan bersifat personal
dualisme peradilan kurang menjamin kepastian hukum
kekuasaan BPKP tidak jelas karena sangat tergantung kepada presiden
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal. ..
31 AYAT 1
31 AYAT 2
31 AYAT 3
31 AYAT 4
Semua benar
Integrasi nasional Indonesia semakin kuat dengan adanya 4 pilar kebangsaan. Berikut ini yang tidak termasuk 4 pilar kebangsaan adalah....
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pancasila dan UUD 1945
Bhineka Tunggal Ika
Lagu Indonesia Raya
Setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI adalah peran ASN sebagai
Pemersatu Bangsa
Pelayanan Publik
Orang yang ber Etika
Kedaulatan Rakyat
Para Nelayan dan Petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui...
Pendidikan Kewarganegaraan
Pelatihan Dasar Kemiliteran secara wajib
Pengabdian sebagai warga negara secara sukarela dan wajib
Pengabdian atas dasar profesi
Pengabdian atas dasar rasa ikhlas
1) Pemerintah kolonial menerapkan Wilde Scholen Ordonantie
2) Munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia
3) Lahirnya kaum terpelajar
4) Kaum Indo Belanda mendirikan Indische Bond dan Insulinde
5) Keinginan adanya persatuan bangsawan Jawa
Faktor intern yang mendorong munculnya Pergerakan Nasional Indonesia adalah ...
1, 2 dan 3
1, 2 dan 4
1, 2 dan 5
2, 3 dan 4
2, 3 dan 5
Sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama, walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan pandangan pribadi atau kelompok adalah sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yaitu ....
Sila Kedua dan Keempat
Sila Kedua dan Kelima
Sila Ketiga dan Keempat
Sila Kesatu dan Keempat
Sila Kesatu dan Ketiga
