Badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang dapat menjadi penyelenggara Pos adalah :

Hak milik atas kiriman tetap merupakan hak milik pengguna layanan pos selama belum diserahkan kepada penerima.

Form CN 22 adalah CUSTOMS DECLARATION untuk nilai FOB di atas 300 SDR

Saat ini telah terdapat Perjanjian Bersama (PKS) antara BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIN PERTANIAN DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN ASOSIASI PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN EKSPRESS INDONESIA (ASPERINDO). Kewajiban PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN ASPERINDO di dalam PKS tersebut adalah memberikan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tindakan karantina

Aplikasi yang digunakan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) untuk menginput data dalam rangka proses pelalubeaan dan yang telah terhubung dengan sistem Bea Cukai adalah :

Produk layanan Paketpos Internasional melalui jaringan Universe Postal Union (UPU) yang mendapat fasilitas tracking Internasional dapat diketahui dari Identifier dengan prefix :

Unit Layanan Pos yang berfungsi sebagai kantor pertukaran kiriman Internasional disebut dengan Office Of Exchange (OE). IDDPSA adalah OE yang terdapat di :

Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah tempat melakukan proses pelalubeaan kiriman Internasional. Terminologi TPS itu sendiri adalah terminologi yang diatur berdasarkan Peraturan Kementerian :

USLAXCIDJKTCAUN80054001110004 LABEL KANTONG di samping menunjukkan :