Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Materi 4 Elektronik dan Pengawasan (nurul)

Total questions: 46

Worksheet time: 2hrs 32mins

Name
Class
Date
1.
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung
a)
Benar
b)
Salah
2.
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia terdiri dari Katalog Nasional, Katalog Sektoral dan Katalog Lokal
a)
Benar
b)
Salah
3.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
a)
Benar
b)
Salah
4.
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masingmasing
a)
Benar
b)
Salah
5.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan langsung kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik atau menyampaikan pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diteruskan dan ditindak lanjuti oleh APIP
a)
Benar
b)
Salah
6.
Pelayanan hukum kepada Pelaku PBJ dalam menghadapi permasalahan hukum terkait PBJ diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap penyidikan
a)
Benar
b)
Salah
7.
Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
a)
Benar
b)
Salah
8.
Dibawah ini yang TIDAK termasuk dalam katalog elektronik ialah
a)
Katalog elektronik regional
b)
Katalog elektronik nasional
c)
Katalog elektronik sektoral
d)
Katalog elektronik lokal
9.
Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode
a)
Swakelola atau pemilihan penyedia
b)
E-purchasing atau E-tendering
c)
Tender atau negosiasi
d)
Kompetisi atau penugasan
10.
Yang TIDAK merupakan fungsi dari UKPBJ adalah.
a)
pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
b)
melakukan E-purchasing P
c)
pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
d)
pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis
11.
Pengawasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Di bawah ini kegiatan yang TIDAK dilakukan dalam pengawasan
a)
Whistleblowing system
b)
Pemantauan
c)
Audit
d)
Penyelidikan
12.
Dalam proses katalog perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Dokumen Pemilihan, dikenakan sanksi berupa
a)
digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun
b)
digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 1(satu) tahun
c)
penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing paling lama 6 (enam) bulan
d)
penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 2 (dua) tahun
13.
UKPBJ TIDAK perlu melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran
a)
menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
b)
terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
c)
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan
d)
terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia
14.
Pemberian sanksi administratif kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP dalam hal.
a)
Lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya
b)
Melanggar pakta integritas berdasarkan putusan KPPU
c)
Melanggar pakta integritas berdasarkan Peradilan Umum
d)
Melanggar pakta integritas berdasarkan PTUN
15.
PA/KPA menyampaikan identitas Peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada... untuk tayang dalam daftar hitam nasional.
a)
Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai Pokja Pemilihan
b)
Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai LPSE
c)
Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah
d)
Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai PPK
16.
Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak. Penyelenggara layanan penyelesaian sengketa kontrak tersebut ialah
a)
. Pengadilan Tinggi
b)
Kejaksaan Agung
c)
Kepolisian
d)
LKPP
17.
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia. Yang TIDAK termasuk dalam e-marketplace ialah..
a)
Classified Media
b)
Katalog elektronik
c)
Toko Daring
d)
Pemilihan Penyedia
18.
Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah sebagai berikut: ….
a)
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
b)
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pembayaran Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
c)
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
d)
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
19.
Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode....
a)
Swakelola atau pemilihan penyedia
b)
E-purchasing atau E-tendering
c)
Tender atau negosiasi
d)
Kompetisi atau penugasan
20.
Yang TIDAK merupakan fungsi dari UKPBJ adalah....
a)
pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
b)
melakukan E-purchasing
c)
pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
d)
pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis
21.
Pengawasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Di bawah ini kegiatan yang TIDAK dilakukan dalam pengawasan....
a)
Whistleblowing system
b)
Pemantauan
c)
Audit
d)
Penyelidikan
22.
Dalam proses katalog perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Dokumen Pemilihan, dikenakan sanksi berupa….
a)
digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun
b)
digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 1(satu) tahun
c)
penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing paling lama 6 (enam) bulan
d)
penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 2 (dua) tahun
23.
UKPBJ TIDAK perlu melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran....
a)
menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
b)
terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
c)
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan
d)
terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia
24.
Pemberian sanksi administratif kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP dalam hal....
a)
Lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya
b)
Melanggar pakta integritas berdasarkan putusan KPPU
c)
Melanggar pakta integritas berdasarkan Peradilan Umum
d)
Melanggar pakta integritas berdasarkan PTUN
25.
PA/KPA menyampaikan identitas Peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada... untuk tayang dalam daftar hitam nasional.
a)
Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai Pokja Pemilihan
b)
Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai LPSE
c)
Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah
d)
Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai PPK
26.
Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak. Penyelenggara layanan penyelesaian sengketa kontrak tersebut ialah...
a)
Pengadilan Tinggi
b)
Kejaksaan Agung
c)
Kepolisian
d)
LKPP
27.

katalog elektronik lokal katalog elektronik daerah adalah katalog elektronik yang disusun dna dikelola oleh perangkat daerah

a)

benar

b)

salah

28.

tujuan diadakannya PBJ secara elektronik yaitu untuk meningkatkan , kecuali...

a)

akses pasar dan persaingan usaha yang sehat

b)

kebebasan dalam proses pengadaan

c)

transparansi dan akuntabilitas

d)

efisien proses pengadaan

29.

dalam hal terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, maka hal berikut yang bukan kewenangan dari pejabat penandatanganan kontrak adalah

a)

mencairkan jaminan pelaksanaan

b)

mencairkan jaminan uang muka (apabila diperlukan)

c)

meminta pokja pemilihan untuk menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama

d)

mengenakan sanki daftar hitam kepada penyedia

e)

meminta jaminan sanggah banding kepada penyedia apabila penyedia ingin menyelesaikan sengketa tsb

30.

perbuatan atau tindakan penyedia yang tidak dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan adalah

a)

menyebabkan kegagalan bangunan

b)

menyerahkan jaminan yang tidak datap dicairkan

c)

terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak

d)

melakukan kesalahn dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan audit

e)

menyerahkan b/j yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit

31.

berikut yang bukan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi e-marketplace adalah...

a)

Katalog elektronik

b)

toko daring

c)

E-FPAT

d)

Pemilihan penyedia

32.

yang mengembangkan sistem perpaduan pengadaan barjas

a)

PA/KPA

b)

UKPBJ

c)

LKPP

d)

ULP

e)

LPSE

33.

berikut yang bukan ruang lingkup pengawasan pengadaan bara/jasa adalah

a)

pencapaian TKDN

b)

Penggunaan produk dalam negeri

c)

penggunaan produk industri hijau

d)

kepatuhan terhadap peraturan

e)

pencadangan dan peruntukan paket usaha kecil

34.

apabila peserta pemilihan melakukan KKN dalam pemilihan penyedia, maka .... akan melaporkan secara pidana

a)

PPK

b)

PA/KPA

c)

LKPP

d)

UKPBJ

35.

mengawasi penyelenggaraan e-marketplace pengadaan barang dan jasa adalah tugas dari

a)

LPKN

b)

LKPP

c)

UKPBJ

d)

PA/KPA

e)

PPK

36.

hasil pengawasan PBJ oleh aparat pengawas internal dapat digunakan sebagai alat.... pelaksanaan PBJ

a)

Ukur

b)

capaian

c)

pengendalian

37.

sanksi terhadap pengunduran diri yang tidak dapat diterima oleh pokja pemilihan adalah

a)

sanksi denda 10% dari nilai kontrak

b)

sanksi daftar hitam 1 tahun

c)

sanksi denda 5% dari nilai HPS

d)

sanksi daftar hitam 6 bulan

38.

ruang lingkup pengawasan PBJ meliputi

a)

Pencapaian TKDN

b)

Pembinaan SDM

c)

pelaksanaan pendampingan

d)

pengadaan komponen CBU

39.

pelaksanaan pengadaan B/J melalui penyedia hanya dilakukan melalui aplikasi SPSE

a)

Benar

b)

Salah

40.

persiapan pengadaan melalui E-Purchasing oleh PPK antara lain, kecuali...

a)

penyusunan HPS

b)

penyusunan spesifikasi teknis

c)

penetapan justifikasi teknis secara tertulis untuk penyebutan merek dalam E-catalogue

d)

penyusunan rancangan surat pesanan

e)

mencari referensi harga barang/jasa

41.

pelaksanaan pemilihan penyedia melalui E-purcashing dengan nilai Rp. 300 dilaksanakan oleh

a)

PPK

b)

Pejabat pengadaan

c)

pokja pemilihan

d)

KPA

e)

UKPBJ

42.

yang bukan ruang lingkup pengawasan PBJ adalah

a)

Patuh terhadap aturan

b)

Nilai manfaat sebesar-besarnya

c)

Pengadaan berkelanjutan

d)

Penggunaan produk dalam negeri dan Pencapaian TKDN

e)

Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil dan non kecil

43.

Pengawasan pada PBJ pemeritah dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan. kegiatan yang tidak dilakukan dalam pengawasan yaitu...

a)

Audit

b)

Pemantauan

c)

Whistleblowing system

d)

Penyelidikan

e)

Evaluasi

44.

yang tidak termasuk sistem pendukung SPSE adalah....

a)

Portal pengadaan nasional

b)

Monitorning dan evaluasi

c)

Pengelolaan SDM pengadaan barjas

d)

pengelolaan peran serta masyarakat

e)

E-Katalog

45.

yang tidak termasuk ruang lingkup SPSE adalah....

a)

perencanaan pengadaan

b)

persiapan pengadaan

c)

persiapan pemilihan penyedia

d)

pemilihan penyedia

e)

pelaksanaan kontrak

46.

tindak lanjut tender/seleksi gagal yang disebabkan KKN yang melibatkan Pokja pemilihan adalah

a)

Evaluasi Penawaran Ulang

b)

Penyampaian Penawaran Ulang

c)

Tender / seleksi ulang

Similar Resources on Wayground

PSAT BAHASA INDONESIA 2025 KELAS XII

50 questions

PSAT BAHASA INDONESIA 2025 KELAS XII

quiz

Worksheet

•

12th Grade - University

MONTHLY MEETING MD

50 questions

MONTHLY MEETING MD

quiz

Worksheet

•

12th Grade - University

Bab 1 dan Bab 2

45 questions

Bab 1 dan Bab 2

quiz

Worksheet

•

11th Grade - University

PMKR XII ABL

50 questions

PMKR XII ABL

quiz

Worksheet

•

University

SOAL TEST KMD PENGGALANG

50 questions

SOAL TEST KMD PENGGALANG

quiz

Worksheet

•

University

AAS INFORMATIKA KELAS 7

50 questions

AAS INFORMATIKA KELAS 7

quiz

Worksheet

•

7th Grade - University

Bab 3/T4 : Konflik Dunia & Pendudukan Jepun di Negara Kita

50 questions

Bab 3/T4 : Konflik Dunia & Pendudukan Jepun di Negara Kita

quiz

Worksheet

•

1st Grade - University

Pedagogik

50 questions

Pedagogik

quiz

Worksheet

•

1st Grade - Professio...