Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Mendaftarkan NPWP

Membayar Pajak Kendaraan Bermotot

Masyarakat umum

Pimpinan Partai Politik

Lembaga Pemerintahan

Semua benar

Menjalankan pendidikan wajib 12 tahun

Menerapkan Peratauran Daerah

Membayar Pajak

Memberikan Uang kepada Pakir Miskin

Disampaikan oleh ketua organisasi masyarakat

Disampaiakn oleh aktor

Kebijakan publik merupakan arahan tindakan dari seorang kelompok/pemerintah

Kebijakan publik adalah bentuk konret negara dengan rakyatnya

biasanya diperuntukan untuk semua Negara

Kebijakan publik untuk negara luar, kebijakan pemerintah untuk dalam negeri

Kebijakan Publik biasanya diperuntukkan langsung ditujukan ke masyarakat sedangkan

Kebijakan pemerintah diperuntukkan untuk pengaturan struktur pemerintahan,

Kebijakan publik untuk luar negari sedangkan kebijakan pemerintah untuk luar negeri

Pungutan yang dilakukan bagi perusahaan yang beroperasi dalam negeri

Iuran yang diwajibkan bagi masyarakat yang mampu berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal dengan kegunaan untuk membayar keperluan umum

Pengembalian uang negara kepada rakyat berdasarkan Undang-Undang yang tidak dipaksakan

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mengembangkan partai politiknya

Melakukan pungutan pajak sebanyak-banyaknya

melakukan pembagian uang kepada daerah miskin saja

iya

Tidak

Asuransi, Kepentingan

Daya Pikul

Bakti, Asas Daya Beli

Kekeluargaaan

Nomor Pokok Wajib Pembayaran

Nomor Piutang Wilayah Pajak

Nomor Piutang Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak

Pajak langsung dan pajak tidak langsung

Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak bayar dan Pajak tidak bayar

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Kota Madya

Camat

Bupati

Wali Kota

Gubernur

Kecamatan

Desa

Kota Madya

Kabupaten

Galian C

Hotel dan hiburan malam

Tukar menukar barang mewah

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang atau badan

Pelimpahan uang ke Pusat

Pelimpahan urusan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

Membagikan kekuasaan sepenuhnya kepada daerah

Terbaginya kekuasaan antara daerah dan pusat

sangat tidak berminat

sangat berminat

tidak berminat

terkadang berminat terkadang tidak

MPR, KPU dan Eksekutig

Legislatif, Propokatif dan Eksekutif

Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif

Eksekutif, Legislatif dan DPR RI

Otonomi Daerah

Kebijakan Publik

Desntralisasi

Polisi Publik