Font size
WorksheetsPKN X M1 kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Di bawah ini hal-hal yang dapat membuat Presiden memberhentikan sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa melalui usulan DPRD, kecuali . . .
kepala daerah melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman minimal lima tahun
kepala daerah dan wakilnya di dakwa melakukan tindakan korupsi, terorisme, makar dan kejahatan terhadap keamanan negara
terbukti melakukan tindakan yang memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI
menjalin kerja sama internasional dengan negara lain
DPRD dapat memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah jika terjadi hal-hal berikut, kecuali . . .
meninggal dunia
mengundurkan diri
masa jabatannya berakhir
tidak melaksanakan kewajibannya
ingin mencalonkan diri sebagai presiden
Hal di bawah ini yang tidak merupakan larangan bagi kepala daerah dan wakilnya yaitu . . .
membuat keputusan untuk keuntungan pribadi
turut serta dalam suatu perusahaan baik milik swasta, negara atau dalam yayasan bidang apa pun
menjadi advokat dalam suatu perkara di pengadilan
merangkap jabatan lain sebagai pejabat majelis gereja
melakukan prakti KKN serta menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatan
Berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang kepala daerah yaitu . . .
memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah
mengajukan rancangan peraturan daerah
mengupayakan pelaksanaan kewajiban daerah
menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPR
mewakili daerahnya dalam perjanjian luar negeri
Berikut ini yang merupakan kewajiban-kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu . ..
meningkatkan kesejahteraan rakyat
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan daerah
menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD NRI 1945 serta ajaran agamanya
Berikut ini yang bukan merupakan hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yaitu . . .
memilih pemimpin daerah
mengelola kekayaan daerah
memungut pajak dan retribusi daerah
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya
Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi di daerahnya, antara lain . . .
mengembangkan kehidupan demokrasi
menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dan fasilitas umum yang layak
mengelola administrasi kependudukan
mendapat bagi hasil pengelolaan SDA di daerahnya
menerapkan sistem pengadilan yang transparan dan adil
Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No.9 Tahun 2015 berikut adalah . . .
kepastian hukum dan transparansi
akuntabilitas dan proporsionalitas
efektifitas dan efisiensi
profesionalitas dan fleksibelitas
kepentingan umum
Hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi, antara lain . . .
mendapatkan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengelola aparatur daerah
merencanakan pembangunan
mengikuti pemilihan umum
melestarikan kebudayaan daerah
Berikut ini yang merupakan wewenang pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota kecuali . . .
penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
penyediaan sarana prasarana umum
penanganan bidang kesehatan
pelayanan administrasi penanaman modal
Berikut ini yang merupakan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yaitu . . .
pengaturan administratif
pengaturan tata ruang
eksporasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan kekayaan laut
memelihara keamanan dan kedaulatan negara
melestarikan seluruh jenis mahluk bawah laut di daerahnya
Berikut yang bukan merupakan hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu . . .
bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam
bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabuten
pinjaman dan/hibah antarpemerintah daerah
pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah
pendanaan urusan pemerintahan yang bertanggung jawab
Berikut yang merupakan hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yaitu . . .
bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam
bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintah pusat dan daerah
pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah
pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah
pendanaan urusan pemerintahan yang bertanggung jawab
Ketentuan yang mengatur pemerintahan daerah yaitu . . .
UU No.9 Tahun 2015
UU No.10 Tahun 2008
UU No.12 Tahun 2012
UU No.38 Tahun 2008
UU No.9 Tahun 2005
Berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang wakil kepala daerah yaitu . . .
memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah
mengajukan rancangan peraturan daerah
mengupayakan pelaksanaan kewajiban daerah
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota
melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah jika berhalangan
Peraturan yang mengatur mengenai pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah adalah ....
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 24 Tahun 2014
UU No. 25 Tahun 2014
UU No. 26 Tahun 2014
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tetentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri disebut ....
Kewenangan Daerah
Daerah Khusus
Daerah Otonom
Otonomi Daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adalah pengertian dari ....
Gemeinschaft
Kewenangan Daerah
Otonomi Daerah
Daerah Khusus
Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai urusan wajib yang menjadi kewenangan setaip daerah. Berikut ini yang bukan merupakan urusan wajib pemerintah daerah adalah ....
Pendidikan
Kesehatan
Moneter dan Fiskal
Pertanahan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan internasional, menentapkan kebijakan perdagangan luar negeri, merupakan urusan pemerintahan absolut di bidang ....
Pertahanan Negara
Keamanan Negara
Politik Luar Negeri
Moneter dan Fiskal
Yustisi
Berikut ini yang bukan termasuk daerah khusus dan daerah istimewa adalah ....
Yogyakarta
Jakarta
Papua
Semarang
Papua Barat
Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah ...
Pendidikan
Sosial
Kesehatan
Pertahanan
Jumah Penduduk
Sumber keuangan daerah diperoleh melalui pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Berikut ini yang merupakan sumber keuangan daerah atau pendapatan asli daerah adalah ....
Pajak penghasilan, pajak bumi dan retribusi
Pajak daerah, pinjaman daerah, dan pajak bumi
Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi
Pajak daerah, hasil bumi daerah dan pinjaman daerah
berikut ini yang bukan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota adalah ....
Membentuk Perda bersama bupati/walikota
Membahasan dan memberikan putusan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota
Memilih bupati dan wakil bupati seta wali kota dan wakil wali kota apabila terjadi kekosongan jabatan
Bersama bupati/wlaikota mengusulkan peraturan mengenai otonomi daerah kepada DPR dan Presiden
Penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi adalah pengertian dari ....
Tugas Pembantuan
Sentralisasi
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Peran pemerintah pusat dalam daerah otonom menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintah pusat terdiri atas ....
Presiden, wakil presiden dan anggota DPR
Presiden, wakil presiden dan para menteri negara
Gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
para menteri agama, gubernur dan DPR
Presiden, wakil presiden, dan gubernur
Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Legislatif 17 April 2019 di seluruh daerah Indonesia oleh KPU. Hal tersebut merupakan contoh dari ....
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Sentralisasi
Tugas Pembantuan
Berikut yang merupakan kelemahan desentralisasi adalah ...
Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing
Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu
Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan
Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat dilaksanakan
Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya, merupakan pendapat daerah dari ...
J. Wajong
C. J. Franseen
UU No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Ateng Syarifuddin
H.M. Agus Santoso
Peraturan hukum yang mengantur tentang Komite Nasional Daerah (NKD) adalah ...
UU No 1 Tahun 1945
UU No 2 Tahun 1945
UU No 3 Tahun 1945
UU No 4 Tahun 1945
UU No 5 Tahun 1945
Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu seperti mengurus irigasi bagi petani, merupakan pengertian desentrasilasi ...
Desentralisasi politik
Desentralisasi jabatan
Desentralisasi fungsional
Desentralisasi ketatanegaraan
Desentralisasi kebudayaan
Berikut ini yang bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota adalah ...
Pertahanan keamanan
Perencanaan dan pengendalian pembangunan
Pelayanan pertanahan
Penyelenggaraan pendidikan
Penyediaan sarana dan prasarana umum
Pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui ...
Dipilih rakyat secara langsung
DPR
DPRD
MPR
Presiden
Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh ...
Menteri dalam negeri atas nama presiden
menteri luar negeri atas nama presiden
MPR
DPR
DPRD
Peraturan Daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari ...
Rakyat
MPR
DPRD
Menteri dalam negeri
Menteri luar negeri
Peraturan Daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari ...
Rakyat
MPR
DPRD
Menteri dalam negeri
Menteri luar negeri
Perda disampaikan kepada pemerintah puasat paling lama ..... setelah ditetapkan
3 hari
4 hari
5 hari
6 hari
7 hari
Secara struktural hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam ...
Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2000
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil atau perangkat daerah disebut ....
Desentralisasi
Otonomi daerah
Sentralisasi
Dekonsentrasi
Devolusi
Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan disamping aspek pendemokrasian, merupakan prinsip dari ...
Rill dan tanggung jawab
Pemberdayaan
Kesatuan
Penyebaran
Keserasian
