NEW
Font size
WorksheetsLEMABAGA LEMBAGA NEGARA RI
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Agung
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Yudisial
Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut
1) Suprastruktur Politik
2) Dewan Perwakilan Rakyat
3) Infrastruktur Politik
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat
1,2 dan 3
1 dan 2
3 dan 4
1 dan 3
Benar Semua
Praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan masyarakat
SEBAB
Pemerintah dan rakyat duduk Bersama untuk untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi Bersama dan sekaligus merencanakan Bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan dimasa mendatang
Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat
Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat
Jika pernyataan benar dan alasan salah
Jika pernyataan salah dan alasan benar
Jika pernyataan dan alasan salah
Yang tidak termasuk ke dalam kategori Infrastruktur politik adalah
Partai Politik
Kelompok kepentingan
Kelompok penekan
Media komunikasi politik
Lembaga Negara
Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakulikuler merupakan seatu bentuk
Kewajiban Siswa
Partisipasi Politik
Simulasi PEMILU
Mengikuti aturan sekolah
Partisipasi politik di lingkungan sekolah
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan
Lembaga Negara
Lembaga Tertinggi Negara
Lembaga Tinggi Negara
Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden
Lembaga Negara
Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, disebut
LSM
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Media Komunikasi Politik
Kelompok penekan
Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara
MPR
MK
MA
KY
DPR
Perhatikan cerita berikut!
Partai A dan Partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir perhitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam perhitungan.
Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut yaitu....
Presiden
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Badan Pengawas Pemilu
Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru dan ada pula lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen terdapat pada....
MA, MK dan KY
MK, KY dan DPD
DPA, MA dan MK
MPR, MA dan KY
MPR, DPR dan DPD
Kelompok kepentingan yang berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah dibedakan menjadi empat jenis, salah satunya adalah interest group nonasosiasi. Kelompok kepentigan jenis tersebut terdapat pada pernyataan....
Pak Sandi sebagai salah satu dokter muda memperjuangkan haknya mendapatkan ijazah profesi dokter
Guru honorer melakukan long march demi mendapatkan kenaikan gaji yang telah dijanjikan
Sejumlah mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor rektorat terkait kenaikan uang kuliah
Bu Siwi dan teman-teman alumni SMA N 1 Muntilan melakukan pertemuan rutin demi menjaga silaturahmi antar anggota
Elsa sebagai siswa baru sangat bernai menyampaikan aspirasi ketidaksetujuannya di depan anggota OSIS terkait rencana outbond
Saya memiliki 59 teman yang berprofesi sama. Pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari adalah mengadili permohonan kasasi, melakukan judicial review untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta mengawasi perilaku hakim di bawah saya. Siapakah saya?
Komisi Yudisial
Komisi Pemberantasan Korupsi
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Tata Usaha Negara
Dalam hal ... Komisi Yudisial harus melakukan seleksi, dilanjutkan dengan pengajuan kepada DPR, untuk kemudian Presiden akan melakukan pengesahan.
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah....
pengisian jabatan hakim agung
pengisian jabatan hakim konstitusi
pengisian jabatan BPK
pengisian jabatan hakim pengadilan tinggi
pengisian jabatan hakim pengadilan negeri
Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ..... Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan.....
MA, DPD
DPD, MA
MA, DPR
DPR, MA
MK, DPR
Perhatikan wacana di bawah ini!
Perubahan UU KPK saat ini memunculkan 'Dewan Pengawas' yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. Pasal itu menyatakan: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang. Keberadaan dewan pengawas berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Selain itu, kententuan adanya dewan pengawas dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dam UUD 1945.
Jika akan melakukan uji materi terhadap hal tersebut, kemanakah pemohon meminta keadilan?
Presiden
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
DPR, Presiden dan DPD memiliki hubungan kewenangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hubungan ketiga lembaga tersebut termuat dalam pernyataan....
DPR memberikan pertimbangan kepada DPD dan Presiden terkait RAPBN
DPR membahas RAPBN bersama DPD dengan memperhatikan pertimbangan Presiden
DPR membahas RAPBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Presiden bersama DPD memberi pertimbangan kepada DPR terkait RAPBN
DPR bersama DPD mempertimbangkan pendapat presiden terkait RAPBN
Ketua DPR periode 2019-2024 yang baru saja dilantik adalah...
Bambang Soesatyo
Setya Novanto
Puan Maharani
Susi Pudjiastuti
Mahfud MD
Nadiem Makarim, mantan CEO sebuah perusahaan start up di Indonesia ini baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Posisi beliau adalah...
Menteri Riset dan Teknologi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Perindustrian
Salah satu hak prerogatif Presiden dalam bidang yudikatif adalah menghentikan pengusutan terhadap pejabat negara. Hak ini disebut juga...
amnesti
abolisi
rehabilitasi
grasi
gratifikasi
Untuk kedua kalinya, beliau terpilih sebagai Menteri Luar Negeri (menlu) pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Tak heran, sebab prestasi beliau sebagai (menlu) perempuan pertama di Indonesia begitu membanggakan. Salah satunya adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM PBB 2020-2022. Beliau adalah...
Sri Mulyani
Siti Nurbaya Bakar
Nina Moeloek
Khofifah Indarparawansa
Retno Marsudi
Grasi merupakan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif. Grasi memiliki arti...
memberikan pengampunan
memulihkan nama baik
mengembalikan hak seseorang
menghentikan pengusutan
membebaskan tahanan politik
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merepresentasikan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dalam tataran pemerintah pusat. Setiap provinsi memiliki perwakilan di DPD yang berjumlah... orang.
1
2
3
4
5
Lembaga negara yang gedung kantornya terpampang dalam gambar tersebut memiliki tugas dalam bidang yudikatif. Salah satunya adalah...
melantik presiden dan wakil presiden
meminta keterangan atas kebijakan presiden
mengadili pada tingkat terakhir kasus pidana dan perdata
mengawasi pengelolaan keuangan negara
memutus pembubaran partai politik
Lembaga yang memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 adalah...
MPR
DPR
MA
MK
KY
Sebutan bagi kabinet menteri Joko Widodo dan Ma'ruf Amin adalah...
Kabinet Indonesia Maju
Kabinet Kerja
Kabinet Gotong Royong
Kabinet Indonesia Bersatu
Kabinet Persatuan Nasional
Bagaimana kedudukan antara Presiden dan MPR setelah dilakukan amandemen...
Presiden memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding MPR
MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding Presiden
MPR dan Presiden memiliki kedudukan sejajar
MPR sebagai bagian dari lembaga eksekutif sehingga kedudukannya menjadi penyeimbang pemerintah
Presiden sebagai kekuasaan tertinggi
di bawah ini ada keterangan yang benar terkait skema lembaga tingkat pusat sebelum dilakukannya amandemen...
kedudukan lembaga negara sejajar
MPR disebut lembaga tertinggi negara
Presiden merupakan lembaga yang paling tinggi dibanding yang lain
MA dan MK sederajat
DPD masuk dalam jajaran lembaga legislatif
Di bawah ini yang bukan alasan bahwa kekuasaan selalu banyak di perebutkan oleh banyak kalangan...
Kekuasaan akan menambah popularitas
Kursi pemerintahan menjadi jalan untuk memperbaiki bangsa agar lebih baik lagi
Kekuasaan menjadi sarana untuk memperbaiki diri
Kekuasaan akan membuat seseorang mempunyai kekuatan berkuasa dan mempunyai pengaruh disekelilingnya
Kekuasaan dapat menghasilkan kekayaan bagi seseorang
Amandemen kedua terjadi pada tahun...
1999
2000
2001
2002
2003
Seorang preman mempunyai kekuasaan di daerah wilayah nya. Oleh karena itu hal ini menunjukan bahwa preman mempunyai kekuasaan karena memiliki....
Fisik
Senjata
Ilmu
Jabatan
Uang
