NEW
Font size
WorksheetsKONDISI MASYARAKAT INDONESIA MASA PENJAJAHAN
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
VOC dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang menjalankan tugas pemerintahan di daerah-daerah jajahan. Selain itu, VOC mempunyai hak istimewa yang disebut dengan istilah ....
hak oktroi
hak monopoli
hak tanam paksa
hak kerja paksa
Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli perdagangan dengan
berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan istilah ...
trade monopoli
devide et impera
politic et impera
devide et labora
Vereenigde Oostindische Compagnie berasal dari negara...
Monopoli adalah keadaan dimana terjadi...
1 penjual banyak pembeli
1 pembeli 1 penjual
1 pembeli banyak penjual
banyak penjual banyak pembeli
Gubernur Jenderal pertama VOC adalah...
Cornelis de Houtman
Pieter Both
Thomas Raffles
J P Coen
Sistem tanam paksa di bawah pimpinan gubernur jenderal...
Van den Bosch
Raffles
Pieter Both
Max Havelaar
Salah satu kebijakan Daendels yang terkenal adalah pembangunan Jalan Raya Pos. Jalan tersebut dibuat dari...
Anyer Panarukan
Anyer-Surabaya
Jakarta-Panarukan
Banten-Surabaya
Salah satu kebijakan pada masa Thomas Raffles yang memberatkan rakyat karena harus membayar terhadap tanah milik mereka sendiri disebut...
Landrent
Cultur Stelsel
Tanam Paksa
Penjajahan
Tujuan utama dibangunnya jalan Anyer - Panarukan oleh Daendels adalah ....
kepentingan pemerintahan kolonial
kelancaran transportasi bagi rakyat Indonesia
agar pihak swasta menanamkan investasinya di Indonesia
meninggkatkan pendapatan penduduk Indonesia
Nama lain sistem sewa tanah yang diterapkan Gubernur Thomas Stamford Raffles adalah ....
landing system
cultuur stelsel
island system
landrent system
Dibawah ini yang bukan merupakan kebijakan dari sistem sewa tanah adalah ....
petani harus menyewan tanah meskipun dia adalah pemiliknya
harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah
pembayaran sewa tanah diberikan berupa hasil panen
bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala
Perhatikan uraian berikut ini !
- masyarakat belum mengenal sistem uang
- sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani
- sulit menentukan besar kecilnyta pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama
- keterbatasan jumlah pegawai
uraian tersebut merupakan faktor kegagalan dari ....
sistem sewa tanah
sistem agraria
sistem tanam paksa
sistem kerja paksa
Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa. Kebijakan ini diberlakukan Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat dari ....
perang Malaka dan perang Spanyol
perang di Aceh dan perang Prancis
perang Padri dan Perang Inggris
perang Dipenogoro dan perang Belgia
"Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 tanah yang dimiliki rakyat. Namun pada kenyataannya, selalu lebih bahkan 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat"
hal ini menyebabkan ....
rakyat Indonesia kekurangan bahan pangan karena tidak menanam tanaman pangan
rakyat Indonesia bisa memenuhi kebutuhan kopi dan tembakau
rakyat Indonesia menjadi lebih makmur karena produksi tanaman ekspor meningkat
rakyat Indonesia bekerja lebih lama di lahan lahan pertanian yang mereka miliki
Dibawah ini yang bukan merupakan kebijakan sistem tanam paksa adalah ....
tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak
waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi
kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda
penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama seperlima tahun (66) hari dan mendapatkan upah
Perhatikan nama-nama tokoh di bawah ini !
1) Baron van Hoevel
2) E.F.E Douwes Dekker
3) L.Vitalis
4) Lord Minto
5) Dirk Jan Struik
Orang-orang Belanda yang menentang adanya Tanam Paksa adalah...
1) - 2) - 3)
1) - 2) - 5)
1) - 3) - 4)
1) - 3) - 5)
Pada tahun 1870 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 2 Undang-Undang yaitu...
Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Kopi
Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula
Undang-Undang Pertanian dan Undang-Undang Gula
Undang-Undang Pertanian dan Undang-Undang Kopi
