Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Praktikum Akuntansi Lembaga XI

Total questions: 20

Worksheet time: 5hrs 0mins

Name
Class
Date
1.

Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republic Indonesia, disebut …..

a)

Daerah otonomi

b)

Wilayah administratif

c)

Urusan pemerintah wajib

d)

Pelayanan dasar

e)

Standar pelayanan minimal

2.

Pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warganegara, disebut ….

a)

Daerah otonomi

b)

Wilayah administratif

c)

Urusan pemerintah wajib

d)

Pelayanan dasar

e)

Standar pelayanan minimal

3.

Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,disebut …

a)

Perangkat daerah

b)

Wilayah administratif

c)

Urusan pemerintah wajib

d)

Pelayanan dasar

e)

Cakupan wilayah

4.

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan,pertanggungjawaban,dan pengawasan keuangan daerah, disebut …

a)

Ruang lingkup keuangan daerah

b)

Pengertian umum keuangan daerah

c)

Pengelolaan keuangan daerah

d)

Piutang daerah

e)

Kas umum daerah

5.

Semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah adalah …

a)

Pengertian pendapatan

b)

Pendapatan LO

c)

Pendapatan LRA

d)

Pendapatan PAD

e)

Pendapatan yang sah

6.

Pendapatan yang tidak dapat diklasifikasi kedalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Adalah …

a)

Pendapatan LO

b)

Pendapatan LRA

c)

Pendapatan PAD

d)

Pendapatan yang sah

e)

Transfer pendapatan

7.

Pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Disebut …

a)

Pendapatan LO

b)

Pendapatan LRA

c)

Pendapatan PAD

d)

Pendapatan yang sah

e)

Transfer pendapatan

8.

Dibawah ini yang bukan prinsip akuntansi yang digunakan dalam mengelola keuangan desa anatara adalah …

a)

Prinsip harga perolehan

b)

Prinsip realisasi pendapatan

c)

Pendapatan asli daerah

d)

Prinsip objektif

e)

Prinsip konsisten

9.

Dibawah ini yang bukan termasuk ke dalam sumber pendapatan desa antara lain …

a)

Pendapatan asli desa

b)

Pendapatan transfer desa

c)

Lain-lain pendapatan desa yang sah

d)

Pendapatan perlengkapan

e)

Prinsip objektif

10.

Dibawah ini yang tidak termasuk ke dalam pedoman pembangunan desa yaitu …

a)

Anggaran desa

b)

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

c)

Bidang pelaksanaan pembangunan desa

d)

Bidang belnja tak terduga

e)

Bidang pemberdayaan masyarakat desa

11.

Dibawah ini yang tidak termasuk kedalam penatausahaan desa yaitu ...

a)

Penatausahaan penerimaan desa

b)

Penatausahaan belanja desa

c)

Penatausahaan pembiyaan desa

d)

Dokumen Penatausahaan

e)

Pihak internal

12.

Kegiatan pancatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa dan bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhaadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran,disebut …

a)

Penatausahaan keuangan desa

b)

Penatausahaan belanja desa

c)

Penatausahaan pembiyaan desa

d)

Dokumen Penatausahaan

e)

Pihak internal

13.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut,disebut …

a)

Pengelolaan keuangan daerah

b)

Keuangan daerah

c)

Rencana pembangunan daerah

d)

Rencana kerja

e)

Rencana anggaran

14.

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, natausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah disebut ...

a)

Pengelolaan keuangan daerah

b)

Keuangan daerah

c)

Rencana pembangunan daerah

d)

Rencana kerja

e)

Rencana anggaran

15.

Dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan,belanja,dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, disebut …

a)

Kebijakan umum APBD

b)

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

c)

Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)

d)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

e)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

16.

Program prioritas dan patokan batas maksimum anggran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RAK-SKPD, disebut ...

a)

Kebijakan umum APBD

b)

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

c)

Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)

d)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

e)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

17.

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai sarana penentuan kebijakan fiscal,proses politik, dan penciptaan ruang public, disebut …

a)

Kebijakan umum APBD

b)

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

c)

Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)

d)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

e)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

18.

Dibawah ini yang tidak termasuk ke dalam fungsi APBD berdasarkan UU No 17 tahun 2003 pasal 3 Ayat (4) adalah …

a)

Fungsi otoritas

b)

Fungsi perencanaan

c)

Fungsi pasar

d)

Fungsi pengawasan

e)

Fungsi alokasi

19.

Dibawah ini adalah jenis pendapatan daerah,kecuali …

a)

Pendapatan asli daerah(PAD)

b)

Pendapatan belanja

c)

Dana perimbangan

d)

Pendapatan luar biasa

e)

Pendapatan yang sah

20.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, baik berupa pengeluaran asset maupun timbulnya kewajiban, disebut …

a)

Belanja

b)

Keuangan daerah

c)

Pendapatan

d)

Beban

e)

Anggaran