NEW
Font size
WorksheetsTry Out UAS Hukum Pajak STIE Eka Prasetya
Total questions: 20
Worksheet time: 29mins
Kedudukan hukum pajak di Indonesia merupakan bagian dari
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Hukum Publik
Hukum Internasional
Berikut teori pembenaran pajak, kecuali
Teori Pendapatan
Teori Asuransi
Teori Bakti
Teori Kepentingan
Aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja di bidang perpajakan adalah
PMK No. 110 tahun 2020
PP No. 23 tahun 2020
PMK No. 123 tahun 2020
PP No. 30 tahun 2020
Sanksi atas transaksi penyerahan bkp/jkp tanpa faktur pajak terdahulu adalah sebesar 2% dari DPP, yang sekarang berubah menjadi...
1% dari DPP
1% dari total nilai penyerahan
0,99% dari DPP
0,99% dari total nilai penyerahan
UU KUP terdahulu menetapkan sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar 2% per bulan, kemudian UU Cipta Kerja merubahnya saat ini menjadi…
0,99% per bulan maksimal 24 bulan
0,99 % per bulan tanpa batas maksimal
1,5% per bulan maksimal 24 bulan
1,5% per bulan tanpa batas maksimal
Kegiatan Pemeriksaan Tujuan Lain dalam Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh...
Penyidik Pajak PPNS
Penyidik Pajak Bareskrim Polri
Fungsional Pemeriksa Pajak
Petugas Pemeriksa Pajak
Kegiatan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajian perpajakan dilakukan oleh...
Penyidik Pajak PPNS
Penyidik Pajak Bareskrim Polri
Fungsional Pemeriksa Pajak
Petugas Pemeriksa Pajak
Salah satu tujuan pemeriksaan pajak adalah...
Mencari kesalahan Wajib Pajak
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Tujuan lain dalam penyidikan pajak
Meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Yang bukan merupakan subjek pajak adalah...
Investor yang mendapat fasilitas
Ibu Rumah Tangga
Pegawai kantor Kedutaan Asing
Pelajar luar negeri
Mana dari pernyataan berikut yang tidak benar:
PPN adalah pajak tidak langsung
PPh adalah pajak tidak langsung
PPN menganut paham negative list
PPh menganut paham positive list
Aturan terakhir mengenai pemberian insentif perpajakan terkait Covid-19 adalah…
PMK No. 86 tahun 2020
PMK No. 110 tahun 2020
PMK No. 23 tahun 2020
PMK No. 44 tahun 2020
Sengketa Pajak atas nilai material pada SKP diselesaikan melalui...
Keberatan
Banding
Peninjauan Kembali
Gugatan
Sengketa Pajak atas prosedural penerbitan SKP diselesaikan melalui
Keberatan
Banding
Gugatan
Peninjauan Kembali
Langkah yang dapat ditembuh setelah Keberatan dalam proses penyelesaian sengketa pajak adalah...
Banding
Peninjauan Kembali
Gugatan
Permohonan Pengurangan Sanksi
Penurunan sanksi atas keberatan yang ditolak dalam UU Cipta Kerja adalah sebesar...
Semula 150% menjadi 100% dari nilai keberatan yang diajukan
Semula 100% menjadi 50% dari nilai keberatan yang diajukan
Semula 50% menjadi 0% dari nilai keberatan yang diajukan
Tidak ada perubahan
Penyelesaian permohonan keberatan dilakukan di tingkat
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pajak
Pengadilan Pajak
Mahkamah Agung
Permohonan banding dilakukan paling lambat...
1 bulan sejak keputusan keberatan diterima
1 bulan sejak surat keputusan keberatan diterbitkan
3 bulan sejak keputusan keberatan diterima
3 bulan sejak keputusan keberatan diterbitkan
Jangka waktu pemeriksaan lapangan adalah...
6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan
6 bulan dan dapat diperpanjang selama 4 bulan
6 bulan dan dapat diperpanjang selama 1 bulan
6 bulan dan dapat diperpanjang sampai daluarsa pajak
Pemeriksaan atas Penyampaian SPT Lebih Bayar Restitusi dilakukan melalui...
Wajib Pemeriksaan Lapangan
Bisa Pemeriksaan Lapangan
Wajib Pemeriksaan Kantor
tergantung pertimbangan Kepala Kantor, apakah Pemeriksaan Lapangan atau Kantor
Alur Penyelesaian Sengketa Pajak yang benar adalah...
Keberatan - Banding - Peninjauan Kembali - Gugatan
Gugatan - Banding - Peninjauan Kembali - Keberatan
Keberatan / Gugatan - Banding - Peninjauan Kembali
Banding - Keberatan / Gugatan - Peninjauan Kembali
