wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Aku suka belajar P3

Total questions: 20

Worksheet time: 20mins

Name
Class
Date
1.

Dalam proses penagihan dan peradilan pajak, pengurangan atau penghapusan dilakukan untuk sanksi administratif.

a)

BENAR

b)

SALAH

2.

Dalam proses penagihan dan peradilan pajak, pengurangan atau pembatalan dilakukan untuk …

a)

Sanksi administratif

b)

Surat Ketetapan Pajak

c)

Surat Pemberitahuan Pajak

d)

Semua jawaban salah

3.

Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan syarat berikut, kecuali …

a)

1 surat untuk beberapa SKP/STP

b)

Tertulis dalam Bahasa Indonesia

c)

Tertulis jumlah sanksi

d)

Ditandatangani oleh WP atau kuasa

4.

Surat permohonan dapat dikirim melalui ...

a)

Kurir dengan bukti pengiriman surat

b)

Pos dengan bukti pengiriman surat

c)

Langsung ke KPP

d)

Semua jawaban benar

5.

Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif … kali

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

6.

DJP dapat meminta data ke WP dan WP harus mengirim dalam jangka waktu ….

a)

Sesuai permintaan DJP di surat

b)

10 hari

c)

15 hari

d)

30 hari

7.

Jika dalam jangka waktu yang ditentukan UU, WP tidak mengirim data yang diminta oleh DJP, maka …

a)

Permohonan WP akan dibatalkan oleh DJP

b)

DJP akan menindaklanjuti permohonan dengan data apa adanya

c)

DJP akan mengirimkan surat permohonan data yang kedua

d)

WP akan dikenakan sanksi

8.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak untuk menolak atau mengabulkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi akan terbit dalam jangka waktu maksimal …. bulan

a)

1

b)

3

c)

6

d)

12

9.

Jika dalam jangka waktu yang ditentukan dalam UU, DJP belum menerbitkan SK terkait permohonan pengurangan/penghapusan, maupun pengurangan/pembatalan, maka …

a)

Permohonan WP dianggap dikabulkan

b)

Permohonan WP dianggap ditolak

c)

WP harus menghubungi KPP terlebih dahulu

d)

Semua jawaban salah

10.

Atas STP yang tidak benar jumlah sanksi administrasinya dapat dilakukan ….

a)

pengurangan

b)

penghapusan

c)

pembatalan

d)

semua jawaban benar

11.

Atas SKP yang seharusnya tidak diterbitkan, dapat dilakukan …

a)

pengurangan

b)

penghapusan

c)

pembatalan

d)

semua jawaban benar

12.

Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar dengan syarat berikut, kecuali …

a)

Tertulis dalam Bahasa Indonesia

b)

Tertulis jumlah sanksi administrasi perhitungan WP dan alasannya

c)

Ditandatangani oleh WP atau kuasa

d)

Tertulis jumlah pajak terutang perhitungan WP dan alasannya

13.

Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar dengan syarat berikut, kecuali …

a)

Tertulis dalam Bahasa Indonesia

b)

Tertulis jumlah sanksi administrasi perhitungan WP dan alasannya

c)

Ditandatangani oleh anggota keluarga WP

d)

1 surat untuk 1 STP

14.

Pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan/verifikasi dapat dilakukan untuk SKP yang terbit tanpa hal-hal berikut ini, kecuali …

a)

Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan/verifikasi

b)

Pembahasan akhir hasil pemeriksaan

c)

Tanda tangan WP

d)

Pembahasan akhir hasil verifikasi dengan WP

15.

Pemeriksaan kelebihan pembayaran pajak akan diterbitkan SKP sesuai hasil akhir pemeriksaan jika belum melewati jangka waktu … bulan

a)

1

b)

3

c)

6

d)

12

16.

Pemeriksaan kelebihan pembayaran pajak yang telah melewati 12 bulan akan diterbitkan …

a)

SKP sesuai dengan hasil pemeriksaan

b)

SKP Lebih Bayar

c)

SKP Kurang Bayar

d)

SKP Tambahan

17.

Atas permohonan WP atau secara jabatan, DJP dapat membetulkan hal berikut, kecuali …

a)

Kesalahan tulis Surat Ketetapan Pajak

b)

Kesalahan tulis dalam Surat Pemberitahuan Pajak

c)

Kesalahan hitung dalam Surat Tagihan Pajak

d)

Kekeliruan penerapan perundangan dalam Surat Ketetapan Pajak

18.

WP dapat mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama … bulan.

a)

1

b)

3

c)

6

d)

12

19.

Surat keputusan pembetulan oleh DJP berisi keputusan mengabulkan permohonan WP dengan membetulkan kesalahan ataupun menolak permohonan WP.

a)

BENAR

b)

SALAH

20.

Berikut dasar hukum dalam Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan/Pembatalan SKP/STP, kecuali …

a)

PMK RI Nomor 8 Tahun 2013

b)

UU Nomor 16 Tahun 2009

c)

PP Nomor 74 Tahun 2011

d)

UU Nomor 12 Tahun 1994