WorksheetsLATIHAN US2 PKN
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....
hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara
landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya
norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut adalah bunyi UUD NRI 1945 yaitu...
18 ayat (1)
18 ayat (2)
18 ayat (3)
25 B
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat (2) berbunyi : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional ...
Sistem hukum nasional Indonesia
Sistem Peradilan Nasional
Dasar hukum konstitusional Mahkamah Konstitusi(MK)
Dasar hukum konstitusional Komisi Yudisial(KY)
Contoh implementasi nilai religius Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan
Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
Pengingkaran kewajiban membayar pajak hampir dilakukan oleh semua warga negara, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain. Tidak atau menghindari kewajiban membayar pajak berarti pengingkaran kewajiban warga negara terhadap..
Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 28 J ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945
Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945?
Warga Negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia.
Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga Negara Indonesia
Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan Undang-Undang.
Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia.
Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia bersadarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah … .
Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan
Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen pendukung bidang pertahanan
Kepolisian Republik Indonesia
merupakan komponen utama bidang keamanan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Republik Indonesia merupakan komponen cadangan sistem pertahanan
Pada umumnya hakim melakukan penafsiran-penafsiran pada saat hendak membuat yurisprudensi adapun metode penafsiran dengan mempelajari hakikat tujuan uu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman masyarakat saat ini disebut penafsiran
Historis
Authentik
Sistematis
Teleologis
Dalam pengembangan IPTEK harus berpedoman pada nilai – nilai yang terkandung di dalam Pancasila karena sila – sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika yang dapat menjaga keutuhan bangsa, sehingga dalam pengembangannya IPTEK dapat bermanfaat serta mensejahterakan kehidupan manusia. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan dasar bahwa ...
Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan, selain itu pengembangan IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya.
Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa mengembangkan IPTEK harus bersifat beradab, IPTEK adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral
Menjaga keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan diri sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta manusia dengan alamnya
Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian umat manusia di dunia.
Negara berkewajiban melindungi kekebasan beragama setiap warga negaranya. Berkaitan
dengan hal, tersebut Pemerintah RI Bersama DPR RI pada tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan
bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, kebebasan beragama yang ditegaskan
dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ….
bebas untuk mengajak orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya
beba untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing
bebas untuk mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama dan keyakinannya
bebas untuk tidak mengikuti ajaran agama yang dianut oleh orang tua
Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah ....
terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
. menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan
meminimalisir pertentangan yang terjadi antarindividu dalam masyarakat
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Strategi penegakan HAM pada periode Tahun 1998 sampai sekarang dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap status penentuan(prescriptive status) dan tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behavior). Pada tahap status penentuan telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan HAM, seperti amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab X A ,pasal 28 A-28 J yang mengatur secara eksplisit pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang tidak termasuk alasan pentingnya upaya penegakan HAM, adalah...
. Meminimalisir berbagai pelanggaran HAM
Amanat Pembukaan UUD 1945
Sebagai realisasi resolusi Dewan Keamanan PBB
Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
Di Indonesia, hak warga Negara telah diatur dalam konstitusi UUD 1945. Selain itu UUD 1945 juga mengatur mengenai tindakan tindakan yang wajib dilakukan oleh warga Negara. Adapun hak warga Negara dalam berbagai aspek kehidupan yang termuat dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut …
Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa(Pembukaan UUD 1945,alinea II)
Setia membayar pajak kepada Negara (Pasal 23 ayat 2)
Menjunjung tinggi lambang Negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A)
Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing- masing (Pasal 29 ayat 2)
Dalam kancah dunia internasional , peranan politik luar negeri Indonesia sesuai dengan pengamalan Pancasila yang diwujudkan melalui
Intervensi ke dalam urusan politik dalam negeri negara lain
Indonesia menjadi pemrakarsa lahirnya gerakan Non-blok
Menghimpun negara-negara yang sedang berkembang
Melibatkan diri dalam satu blok negara-negara di dunia
Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ….
memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Secara politis pengakuan, penghormatan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting diwujudkan, karena …
penegakkan HAM merupakan indikator negara demokratis
pengakuan terhadap HAM terdapat dalam berbagai jenis peraturan
jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi
A. penghormatan terhadap HAM merupakan amanat ideologi negara
Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah ....
mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia
bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia
memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya
netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia
Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar ....
kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat
menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara
meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum
terciptanya persamaan dimata hukum antarwarga masyarakat yang homogen
Penegakan hukum di Indonesia saat ini dibutuhkan tidak hanya untuk membuktikan bahwa pemerintah peduli terhadap penegakan hukum,tetapi yang lebih penting adalah untuk...
Menetapkan kesadaran berkonstitusi dalam masyarakat
Tegaknya supremasi hukum
Menyelesaikan masalah kehidupan bermasyarakat
Memahami arti makna hukum di Indonesia
Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut !
(1) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas
(2) Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah
(3) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat
(4) Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa
(5) Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional
Berdasarkan uraian beberapa kondisi diatas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor ....
(1), (2) dan (3)
(1), (3) dan (5)
(2), (3) dan (4)
(2), (4) dan (5)
