NEW
Font size
WorksheetsPTS EKO KELAS XI SEM 2
Total questions: 25
Worksheet time: 50mins
Menurut pendapat penganut anggaran belanja berimbang dalam hal terpaksa terjadi ketidakstabilan ekonomi pada waktu depresi, anggaran yang dipakai adalah anggaran ...
surlus
Defisit
Seimbang
Disesuaikan
Lebih
Suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah disebut ...
APBN
APBD
Anggaran daerah
RAPBD
RAPBN
Berikut ini adalah komposen APBN
1. Belanja pegawai
2. Pembayaran dalam rupiah
3. Bantuan proyek
4. Subsidi daerah otonom
5. Bunga dan angsuran utang
Yang merupakan pengeluran rutin adalah ...
1,2 dan 3
1,4 dan 5
2,3 dan 4
2,4 dan 5
3,4 dan 5
Alat ukur yang paling tepat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara disebut ...
pemungutan pajak
pendapatan perseorangan
pendapatan perkapita
kebijakan anggaran
APBN dan APBD
Belanja pemerintah pusat dalam APBN antara lain ...
Dana perimbangan
Dana alokasi khusus
Dana bagi hasil5
Subsidi
Dana alokasi umum
Retribusi termasuk kedalam jenis ...
pajak langsung
Iuran
Sumbangan
hibah
Pungutan resmi
Unsur-unsur pengeluaran anggaran belanja, yaitu
1. Belanja barang
2. Cicilan utang
3. Pembelian kendaraan dinas
4. Bantuan proyek
5. Subsidi daerah otonomi
Hal yang termasuk pengeluaran rutin, yaitu ...
1,2 dan 3
1,3 dan 4
2,3 dan 4
1,2 dan 5
3,4 dan 5
APBN merupakan instrument untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya inflasi atau deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN, yaitu ...
alokasi
Distribusi
Realokasi
stabilisasi
Standardisasi
Anggaran pendapatan dan belanja negara yang dificit ada kebaikannya, yaitu dapat ...
memfungsikan uang menganggur
mempreluas kesempatan kerja
menghemat pengeluaran negara
membiayai proyek-proyek yang beresiko tinggi
menentukan laju inflasi
Yang bukan merupakan azas penyusunan APBN adalah...
penghematan
peningkatan efisiensi
pemasukan berdasarkan pengeluaran
manajemen prioritas pembangunan
kemandirian
Bukan merupakan dampak APBN dalam kegiatan ekonomi ...
berpengaruh negatif terhadap APBD
memperbaiki kestabilan ekonomi
menimbulkan investasi masyarakat
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
berperan meningkatkan kegiatan produksi
Sebagian besar untuk menerima pendapatan dan melakukan belanja, merupakan salah satu fungsi APBN , yaitu fungsi ...
perencanaan
Otoritas
Pengawasan
alokasi
Distribusi
Pada APBN, pajak yang diterima dapat disalurkan pada berbagai proyek pembangunan, APBN dalam hal ini menjalankan fungsi ...
distribusi
Stabilisasi
Relokasi
pengembangan
Alokasi
Yang termasuk sumber pendapatan negara antara lain ...
retribusi dan cukai
dana alokasi umum dan BUMN
dana alokasi khusus dan pajak daerah
dana alokasi khusus dan migas
pajak pertambahan nilai dan bea masuk
Berikut ini yang termasuk Pajak daerah Tingkat I adalah ...
Pajak hotel
Pajak kendaraan bermotor
Pajak restoran
PBB pertambangan
Bea Materai
Yang tidak termasuk pajak dalam negeri adalah ...
Pajak pertambahan nilai
Pajak bumi dan bangunan
Pajak penghasilan
Cukai
Bea masuk
Yang tidak termasuk unsur-unsur penerimaan negara adalah ...
Subsidi daerah otonom
Laba BUMN
Bea masuk
Pajak ekspor
Pajak pertambahan nilai
Berikut ini yang termasuk Pajak daerah Tingkat II yaitu...
Pajak rokok
Pajak kendaraan Motor
Pajak Restoran
PBB pertambangan
Bea masuk
Berikut ini yang termasuk pajak pusat yaitu...
Pajak hotel
Pajak kendaraan Motor
Pajak Restoran
PBB perkotaan dan perdesaan
Bea materai
Suatu tarif yang memakai presentase semakin besar untuk nilai objek yang jumlahnya makin besar pula, dinamakan tarif ...
Tarif sebanding
Tarif progesif
Tarif proporsional
Tarif tunggal
Tarif degresif
Salah satu jenis pajak yang termasuk Pajak Langsung adalah ...
Bea masuk
Pajak penjualan
Bea materai
Pajak pertambahan nilai
Pajak penghasilan
Berikut ini yang termasuk Pajak Tidak langsung adalah ...
Pajak penghasilan badan
Pajak penghasilan orang pribadi
Pajak pertambahan nilai
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bangsa asing
Berikut ini termasuk Pajak Subjektif adalah ...
Bea masuk
Pajak penjualan
Pajak materai
Pajak pertambahan nilai
Pajak penghasilan
Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBN yang berisi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah...
UU No. 32 tahun 2003
UU No. 33 Tahun 2003
PP No.105 Tahun 2000
Keputusan Menteri dalam negeri No, 29 Tahun 2002
PP No. 101 Tahun 2000
Pada penyusunan APBN pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian , penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan ...
Defisit
Surplus
Berimbang
Defisit dinamis
Seimbang dinamis
