Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung didalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai instrumental adalah ... .

Pancasila selain mengandung nilai kerohaniaan yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut ....

Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keterkaitan antara alinea ke-IV dengan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 adalah ...

Salah satu contoh nilai praksis sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah

Pada kenyataannya suatu negara pasti memiliki sebuah kontitusi yang mengatur tentang praktek kehidupan kenegaraan dan melindungi segenap hak-hak asasi warga negaranya. Konstitusi merupakan obyek penting yang terkandung dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi ....

Pada masa pemberlakukan demokrasi terpimpin terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD NRI 1945 diantaranya Presiden membubarkan DPR hasil pemilu, Ir. Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dan ketua MPRS diangkat menjadi menteri. Hal itu tentu saja bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UUD Negara RI 1945 dalam pelaksanaannya pernah mempunyai nilai … .

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah mencapai 4.168.440 juta jiwa pada Maret 2017. Angka tersebut meningkat sekitar 300 jiwa dibandingkan kondisi September 2016. Kepala BPS Jabar Dody Herlando memaparkan, pada September 2016 jumlah penduduk miskin Jabar mencapai 4.168.110 juta jiwa. Secara persentase angka penduduk miskin tersebut setara dengan 8,77 persen dari total penduduk. Sedangkan pada Maret 2017, meski secara angka absolut jumlah penduduk miskin meningkat, dari sisi persentase penduduk miskin terhadap total penduduk justru mengalami penurunan. Tercatat persentase penduduk miskin Jabar pada Maret 2017 sebesar 8,71 persen. Hal itu dikarenakan terjadinya peningkatan penduduk Jabar. (Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/07/17/)

Meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Barat merupakan salah satu indikator belum terwujudnya nilai dasar Pancasila, terutama nilai … .

Pasal 23 A UUD Negara RI 1945 secara tersirat menetapkan kewajiban warga negara Indonesia dalam membayar pajak. Akan tetapi pada kenyataannya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. "Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak," kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013 (www.tempo.co.id).

Salah satu solusi praktis yang paling tepat dari Pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut adalah … .

Berdasarkan kesepakatan, amandemen yang dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak serta merta mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan

Berdasarkan data pada tabel tersebut, manakah yang merupakan upaya pemajuan HAM pada periode 1998 s.d sekarang ?

12. Landasan konstitusional perwujudan hak dan kewajiban warga negara adalah … .

Sebagai salah satu pendiri dan negara anggota ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan tujuan berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yaitu mendorong efisiensi dan daya saing di kawasan Asia Tenggara. Hubungan antara peran Indonesia dalam ASEAN dengan kesiapan dalam pembangunan nasional adalah ....

Kasus yang menimpa Kunainah, TKI asal Brebes yang dianiaya majikannya di Singapura dan mengakibatkan luka di sekujur tubuh dan terlantar saat tiba di Bandara Soekarno Hatta merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yaitu … .

Secara yuridis pengakuan, penghormatan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting diwujudkan, karena … .

Hubungan internasional antarnegara penting sebagai konsekuensi bagian dari masyarakat internasional. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional merupakan suatu keharusan, karena merupakan salah satu bentuk pengamalan sila Kemanusian yang Adil dan Beradab. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia adalah ... .

mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional

menjamin persatuan dan persaudaraan antarnegara

memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing

meminimalisir konflik politik yang terjadi antarnegara

menjamin terwujudnya perdamaian dunia

Salah satu bentuk upaya untuk mencegah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang paling tepat adalah … .

Saat ini sering terjadi pelanggaran hak warga negara dalam bentuk tindak kekerasan yang menimpa para pelajar. Tindak kekerasaan tersebut sering dikenal dengan istilah bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau pihak lainnya. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakkan hak warga negara dapat diwujudkan di berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang dapat ditampilkan untuk mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari upaya penegakkan hak warga negara, diantaranya adalah dengan ... .

Salah satu hal penting dalam mewujudkan kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah adanya kebebasan yang dimiliki setiap individu, karena ….

Salah satu pilar demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Ahmad Sanusi adalah demokrasi dengan rule of law yang bermakna bahwa demokrasi Indonesia … .

Budaya politik partisipan sangat diharapkan dapat mewujudkan tercapainya demokrasi Pancasila yang sehat dan bermartabat, karena masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi. Berikut yang merupakan contoh penerapan budaya politik partisipan dalam sistem politik Indonesia adalah ....

Perhatikan perwujudan kepulauan nusantara di bawah ini :

(1) Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.

(2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.

Dua pernyataan di atas merupakan perwujudan dari ....

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia memiliki dua tujuan, yaitu tujuan internal dan eksternal. Tujuan eksternal wawasan nusantara tersurat pada alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945, yaitu … .

Secara geografis Indonesia berada pada posisi silang, karena diapit oleh dua benua (Asia di utara dan Australia di Selatan) dan dua samudera (Pasifik di utara dan Hindia di selatan). Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Akan tetapi, posisi silang ini juga mejadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman bagi bangsa Indonesia ada di berbagai bidang kehidupan. Salah satu bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial adalah

Sebagai warga negara Indonesia kita sudah tidak asing lagi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, fungsi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah ….

Sebagai negara majemuk, Indonesia menjadi negara paling rawan terhadap konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasinya peran serta masyarakat sangat diperlukan. Salah satu peran tersebut adalah dimilikinya kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dengan … .

Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap saling menghargai dan menghormati.

Berdasarkan ilustrasi, salah satu arti penting sikap/perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut adalah untuk ….

Menurut data Badan Narkotika Nasional hingga bulan November 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, dimana 22% diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Kondisi ini bila dibiarkan akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak langsung yang dapat dirasakan akibat penyalahgunaan narkoba adalah ... .

Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa atau etnis. Akan tetapi keragagaman suku tersebut terkadang dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis. Misalnya konflik etnis di Kalimantan antara Suku Dayak dan Suku Madura. Bagi suku Madura, bekerja adalah suatu tuntutan bagi pemenuhan hidup di perantauan. Pekerjaan yang dilakukan menebang kayu di hutan dan tempat dimana mereka menebang kayu tersebut adalah tempat yang disakralkan oleh suku Dayak. Kesalahpahaman ini menyebabkan terjadinya konflik antar etnis Dayak dan Madura yang menelan korban banyak di antara kedua suku yang berkonflik tersebut. Berkaitan dengan hal itu, dampak konflik antar suku bangsa yang paling merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa adalah … .

Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ….

Berdasarkan bagan di atas, perwujudan sistem pembagian kekuasaan secara vertikal di bidang eksekutif adalah … .

Perhatikan data berikut ini!

(1) Membentuk Undang-Undang

(2) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi

(3) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah

(4) Menyatakan perang dengan negara lain

(5) Menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar

Berdasarkan data di atas, manakah yang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat?

Dalam pengelolaan kekuasaan negara, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara pada dasarnya dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden serta kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamamah Agung dan Mahmakah Konstitusi. Salah satu contoh penerapan kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia adalah … .

Pak Budi dan Pak Andi berselisih paham tentang pembagian hasil dari usaha kerjasama yang mereka lakukan selama ini. Pak Andi bersama teman-temannya menganiaya Pak Budi karena dituduh telah melakukan korupsi. Tindakan Pak Andi dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Pak Budi.

Tindakan Pak Andi melanggar prinsip-prinsip hukum dalam bidang ....

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (Eenheidstaat), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan nilai dasar otonomi daerah yaitu nilai ... .

Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan pemerintah pusat dan daerah di berbagai bidang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah....

Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerjasama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah ....

Dalam memutuskan suatu perkara terkadang hakim dihadapkan pada kurang atau tidak jelasnya suatu ketentuan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Untuk mengatasi hal tersebut hakim menggunakan suatu yurisprudensi dengan melakukan berbagai teknik penafsiran. Salah satu bentuk penafsiran yang dapat dilakukan hakim adalah penafsiran sosiologis, dimana hakim menafsirkan hukum berdasarkan pada … .

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem pembagian kekuasaan (divisions/distributions of power). Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimanakah proses pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?

Proses pembagian kekuasaan dilakukan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, sedangkan secara vertikal didistribusikan kepada pemerintah daerah.

Proses pembagian kekuasaan dilakukan melalui musyawarah mufakat seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Hasil musyawarah kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dalam sebuah Keputusan Presiden RI.

Proses pembagian kekuasaan negara diatur sepenuhnya oleh Presiden RI selaku kepala negara. Presiden mendistribusikan kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga negara secara berimbang.

Proses pembagian kekuasaan negara ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengklasifikasikan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui sidang paripurna menetapkan tugas dan kewenangan setiap lembaga negara yang mencerminkan proses pembagian kekuasaan negara.

Negara dengan sistem pemerintahan presidensial, pemerintahannya lebih stabil dibandingkan dengan sistem parlementer. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan pada sistem pemerintahan presidensial antara lain ... .