NEW
Font size
WorksheetsOtonomi Daerah
Total questions: 20
Worksheet time: 11mins
Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali ...
Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
Harus meningkatkan kemandirian daerah.
Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.
Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.
Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali ...
Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.
Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.
Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat
Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain
Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...
Kepala Daerah
DPRD
Pemerintah Daerah
masyarakat
Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ...
Presiden dan MPR
MPR dan DPR
Bupati dan gubernur
DPRD dan Kepala Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan ...
Bertanggung jawab
Terprogram
Terkendali
Seimbang
Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas ...
Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi
Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan
Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi
Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah ...
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI.
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa untuk melakukan tugas tertentu.
Wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan
Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ...
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 39 Tahun 1999
UU No. 32 Tahun 2004
UU No. 9 Tahun 1998
Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian ...
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
Otonomi daerah
Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari ...
Daerah Administrasi
Daerah Otonom
Daerah Propinsi
Desa
Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti ….
Penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga
Penyelenggaran pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada
Penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara
Penyelenggaraan pemerintahan harus transparan
Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. penyelenggara pemerintah pusat terdiri dari...
presiden, wakil presiden, anggota DPR
presiden, wakil presiden dan para menteri
gubernur, walikota, bupati beserta wakilnya
para menteri, gubernur dan DPR
berikut yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat adalah....
yustisi
agama
pertahanan
kesehatan
kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya adalah....
politik luar negeri
keamanan
kebudayaan
kebijakan fiskal
Berdasarkan ketentuan mengenai pemerintahan daerah, terdapat daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat, yaitu …
Indonesia bagian timur
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Timur
Nanggroe Aceh Darussalam
Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik ....
Banyaknya demonstrasi
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
Penyalahgunaan wewenang oleh warga
Tingginya peran serta masyarakat
Di bawah ini merupakan tujuan umum pelaksanaan otonomi daerah, kecuali …
Membebaskan pusat dari beban urusan daerah
Pusat bisa lebih konsentrasi pada urusan makro/umum/mendasar
Melepaskan hubungan secara total antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Pemberdayaan daerah secara optimal
Di bawah ini merupakan tujuan khusus daru pelaksanaan otonomi daerah, kecuali …
Meningkatkan pelayanan
Meningkatkan fungsi peran DPRD
Meningkatkan partisipasi masyarakat
Meningkatkan penghasilan pejabat daerah
Pelaksanaan otonomi daerah pada tingkat daerah kabupaten dijalankan oleh...
gubernur dan bupati
walikota dan gubernur
walikota dan DPRD
bupati dan DPRD
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 ….
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
