NEW
Font size
WorksheetsORIGINAL PPKn KELAS 9 BAB 3 EDHY KUNCORO
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang – undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia adalah pengertian dari ….
Demokrasi langsung
Demokrasi perwakilan
Kedaulatan
Kedaulatan kedalam
Kata kedaulatan berasal dari bahasa arab yaitu daulah yang artinya ....
Pemimpin tertinggi
Kekuasaan tertinggi
Kepala pemerintahan tertinggi
Jabatan tertinggi
Rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang – undang disebut ….
Demokrasi langsung
Demokrasi perwakilan
Kedaulatan
Kedaulatan kedalam
Rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan - tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang - undang merupakan ciri dari ....
Demokrasi langsung
Demokrasi perwakilan
Kedaulatan
Kedaulatan kedalam
Bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan negera lain disebut ….
Demokrasi langsung
Demokrasi perwakilan
Kedaulatan keluar
Kedaulatan kedalam
Kekuasaan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain adalah arti dari ....
Kedaulatan keluar
Kedaulatan ke dalam
Teori kedaulatan
Prinsip kedaulatan
Kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain adalah contoh dari ....
Kedaulatan keluar
Kedaulatan ke dalam
Teori kedaulatan
Prinsip kedaulatan
Mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional adalah contoh dari ....
Kedaulatan ke luar
Kedaulatan ke dalam
Teori kedaulatan
Priinsip kedaulatan
Teori yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu adalah
Teori kedaulatan negara
Teori kedaulatan hukum
Teori kedaulatan raja
Teori kedaulatan Tuhan
Teori yang mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara, negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa disebut ….
Teori kedaulatan Negara
Teori kedaulatan hukum
Teori kedaulatan raja
Teori kedaulatan rakyat
Teori yang mengajarkan bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara disebut ….
Teori kedaulatan Negara
Teori kedaulatan hukum
Teori kedaulatan raja
Teori kedaulatan rakyat
Teori yang beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat serta pemegang kekuasaan tertinggi disebut ….
Teori kedaulatan Negara
Teori kedaulatan hukum
Teori kedaulatan raja
Teori kedaulatan rakyat
Perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi disebut ….
Pactum subjectionis
Kekuasaan eksekutif
Pactum unionnis
Kekuasaan yudikatif
Perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara disebut ….
Pactum subjectionis
Kekuasaan eksekutif
Pactum unionnis
Kekuasaan yudikatif
Kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran disebut ….
Kekuasaan formal
Kekuasaan yudikatif
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan legislatif
Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang – undangan dalam suatu negara disebut ….
Kekuasaan formal
Kekuasaan yudikatif
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan legislatif
Kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku disebut ….
Kekuasaan formal
Kekuasaan yudikatif
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan legislatif
Untuk kekuasaan legislatif di Indonesia diberikan pada ….
Presiden
DPR
Mahkamah Konstitusi
Bupati
Untuk kekuasaan eksekutif di Indonesia diberikan pada ….
Presiden
DPR
Mahkamah Konstitusi
Bupati
Untuk kekuasaan yudikatif di Indonesia diberikan pada ….
Presiden
DPR
Mahkamah Konstitusi
Bupati
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang dasar adalah bunyi pasal …. UUD NRI tahun 1945
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
27 ayat 1
Negara Indonesia adalah negara hukum merupakan bunyi pasal …. UUD NRI tahun 1945
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
27 ayat 1
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan merupakan bunyi pasal …. UUD NRI tahun 1945
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
27 ayat 1
Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik merupakan bunyi pasal …. UUD NRI tahun 1945
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
27 ayat 1
Secara harfiah demokrasi memiliki arti ....
Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
Pemerintahan rakyat
Ilmu tentang pemerintahan
Pemerintahan yang sah
Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai ....
Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
Pemerintahan rakyat
Ilmu tentang pemerintahan
Pemerintahan yang sah
Budiardjo 2003) mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggarakannya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law, sebagai berikut, kecuali ....
Perlindungan konstitusional
Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
Pemilihan umum yang tidak bebas
Pendidikan kewarganegaraan
Sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat disebut ….
Musyawarah
Mufakat
Gotong royong
Kebijakan
Pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama disebut ....
Musyawarah
Mufakat
Gotong royong
Kebijakan
Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila adalah ....
Musyawarah bersama
Mufakat
keputusan bersama
Pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat
Pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat disebut ....
Musyawarah mufakat
Mufakat
keputusan bersama
Pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat
Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan merupakan ciri dari ….
Demokrasi liberal
Demokrasi sosialis
Demokrasi Pancasila
Demokrasi terpimpin
Mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi (private enterprise) merupakan ciri dari ….
Demokrasi liberal
Demokrasi sosialis
Demokrasi Pancasila
Demokrasi terpimpin
Mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi merupakan ciri dari ….
Demokrasi liberal
Demokrasi sosialis
Demokrasi Pancasila
Demokrasi terpimpin
Bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang – undangan berhak mengikuti pemilu, hal tersebut merupakan pemilu demokratis dengan asas ….
Langsung
Umum
Bebas
Rahasia
Bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, hal tersebut merupakan pemilu demokratis dengan asas ….
Langsung
Umum
Bebas
Rahasia
Jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan jaln apa pun, hal tersebut merupakan pemilu demokratis dengan asas ….
Langsung
Umum
Bebas
Rahasia
Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara, hal tersebut merupakan pemilu demokratis dengan asas ….
Langsung
Jujur
Adil
Rahasia
Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun, hal tersebut merupakan pemilu demokratis dengan asas ….
Langsung
Jujur
Adil
Rahasia
Penyelenggara pemilu aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak, yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang - undangan, hal tersebut merupakan pemilu demokratis dengan asas ….
Langsung
Jujur
Adil
Rahasia
Di bawah ini merupakan tiga tuntutan rakyat yang dikenal dengan TRITURA kecuali ….
Bubarkan konstituante
Bubarkan PKI
Bersihkan kabinet dari unsur PKI
Turunkan harga dan perbaiki ekonomi
Dekrit Presiden dikeluarkan pada tanggal ....
4 Juli 1959
5 Juli 1959
6 Juli 1959
7 Juli 1959
Dibawah ini merupakan isi Dekrit Presiden, kecuali ....
Bubarkan PKI
Diberlakukannya kembali UUD 1945
Di bentuknya MPRS
Di bentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Di bawah ini merupakan ciri – ciri dari sistem parlementer adalah ….
Menteri – menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen
Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri
Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden
Presiden dapat memberhentikan anggota DPR
Di bawah ini merupakan ciri – ciri dari sistem semi parlementer adalah ….
Menteri – menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen
Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri
Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden
Presiden dapat memberhentikan anggota DPR
Di bawah ini merupakan ciri – ciri dari sistem presidensial adalah ….
Menteri – menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen
Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri
Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden
Presiden dapat memberhentikan anggota DPR
Dibawah ini tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen, kecuali ….
Mengajukan rancangan UU kepada DPR
Menetapkan peraturan pemerintah
Hanya mengangkat menteri
Membuat Undang – Undang bersama DPR
Dibawah ini merupakan tugas dan wewenang MPR, kecuali ….
Mengubah UUD
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden
Menetapkan undang – undang dengan persetujuan Presiden merupakan fungsi DPR yang disebut …
Anggaran
Legislasi
Hak interpelasi
Hak angket
Mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim adalah wewenang dari …
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
DPD
