WorksheetsKUIS PERENCANAAN RUANG LAUT
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah
Wilayah daratan yang masih dipegaruhi oleh laut
Wilayah laut yang masih dipengaruhi oleh daratan
Ke arah darat sampai sejauh batas wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut.
Semua benar
Yang dimaksud dengan pulau kecil adalah :
Pulau yang luasnya kurang atau sama dengan 2000 km2
Pulau yang luasnya kurang dari 1000 km2
Pulau yang luasnya antara 1000 km2 – 2000 km2
Pulau yang luasnya 100 Ha
Di bawah ini manakah yang termasuk perencanaan spasial/ruang :
Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. :
Permen KP No. 2/2015
Permen KP No. 23/2016
Permen KP No. 1/2016
Permen KP No. 34/2014
Pengelolaan data dan informasi dalam Pengelolaan WP3K dilakukan melalui kegiatan:
Pendokumentasian, publikasi, pemutakhiran dan pemanfaatan
Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian
Pendokumentasian, publikasi, pengawasan dan pengendalian
Semua salah
Undang-undang No.27 Tahun 2007 Jo. Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan peraturan yang bersifat :
Sektoral
Wilayah
Lintas sektor dan lintas wilayah
Semua salah
Sebutkan beberapa perubahan substansi yang dimuat dalam Undang-undang No.1 Tahun 2014:
Mekanisme Sistem Perizinan (Lokasi & Pengelolaan)
Penataan Investasi di Pulau-pulau Kecil
Perlindungan Masyarakat (Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional)
Semua benar
Pernyataan izin lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 50
Pernyataan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif termuat dalam pasal…. UU32/2014:
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 44
Pasal 47
Dalam UU 1/2014, apabila pemegang izin lokasi tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, apa sanksi yang diberikan:
sanksi administratif berupa pencabutan izin lokasi
sanksi administratif berupa pembayaran denda
sanksi administratif berupa pencabutan izin lokasi dan pembayaran denda
sanksi administratif berupa pembayaran denda dan sanksi pidana berupa kurungan 3 (tiga) bulan
Yang termasuk dalam wilayah yurdiksi adalah:
perairan kepulauan
zona tambahan
laut teritorial
laut pedalaman
KSNT ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan rung laut yang terkait dengan:
keamanan negara
kedaulatan negara
pengembangan ekonomi
budaya maritim
Kriteria lokasi KSNT yang terkait dengan warisan Cagar Budaya Nasional yang diusulkan sebagai warisan dunia ditetapkan oleh?
Gubernur/Bupati/Walikota
Presiden
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kebudayaan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan
Berapa lama izin lokasi perairan untuk kegiatan reklamasi dengan luasan di atas 10 Ha harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri KP?
7 hari
10 hari
14 hari
30 hari
Izin Lokasi Perairan untuk orang perseorangan diberikan untuk kegiatan:
budidaya laut paling luas 10 (dua puluh) hektare
pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai kebutuhan
Reklamasi paling luas 30 (tujuh ratus) hektare
wisata bahari paling luas 5 (lima) hektare
Izin lokasi perairan berakhir, kecuali:
habis masa berlakunya
perairannya menjadi daratan
dicabut izinnya
bencana alam
Fasilitasi pemberian izin pengelolaan perairan untuk masyarakat lokal pada kegiatan:
perikanan budidaya menetap
perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis
permukiman di atas air
produksi garam
Yang merupakan bagian dari tata cara penetapan RZ KSN adalah:
konsultasi publik
pengumpulan dan pengolahan data
Pembahasan PAK
Penyusunan dokumen final
Peraturan Menteri KP terkait organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan:
Permen KP No. 1 Tahun 2017
Permen KP No. 6 Tahun 2017
Permen KP No. 32 Tahun 2014
Permen KP No. 24 Tahun 2019
WFO atau WFH?
WFO
WFH
