Font size
WorksheetsUAS PPKN KELAS X SEMESTER GENAP TH 2020
Total questions: 40
Worksheet time: 40mins
Di bawah ini hal-hal yang dapat membuat Presiden memberhentikan sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa melalui usulan DPRD, kecuali . . .
kepala daerah melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman minimal lima tahun
kepala daerah dan wakilnya di dakwa melakukan tindakan korupsi, terorisme, makar dan kejahatan terhadap keamanan negara
terbukti melakukan tindakan yang memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI
menjalin kerja sama internasional dengan negara lain
DPRD dapat memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah jika terjadi hal-hal berikut, kecuali . . .
meninggal dunia
mengundurkan diri
masa jabatannya berakhir
tidak melaksanakan kewajibannya
ingin mencalonkan diri sebagai presiden
Hal di bawah ini yang tidak merupakan larangan bagi kepala daerah dan wakilnya yaitu . . .
membuat keputusan untuk keuntungan pribadi
turut serta dalam suatu perusahaan baik milik swasta, negara atau dalam yayasan bidang apa pun
menjadi advokat dalam suatu perkara di pengadilan
merangkap jabatan lain sebagai pejabat majelis gereja
melakukan prakti KKN serta menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatan
Berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang kepala daerah yaitu . . .
memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah
mengajukan rancangan peraturan daerah
mengupayakan pelaksanaan kewajiban daerah
menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPR
mewakili daerahnya dalam perjanjian luar negeri
Berikut ini yang merupakan kewajiban-kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu . ..
meningkatkan kesejahteraan rakyat
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan daerah
menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD NRI 1945 serta ajaran agamanya
Berikut ini yang bukan merupakan hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yaitu . . .
memilih pemimpin daerah
mengelola kekayaan daerah
memungut pajak dan retribusi daerah
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya
Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi di daerahnya, antara lain . . .
mengembangkan kehidupan demokrasi
menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dan fasilitas umum yang layak
mengelola administrasi kependudukan
mendapat bagi hasil pengelolaan SDA di daerahnya
menerapkan sistem pengadilan yang transparan dan adil
Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No.9 Tahun 2015 berikut adalah . . .
kepastian hukum dan transparansi
akuntabilitas dan proporsionalitas
efektifitas dan efisiensi
profesionalitas dan fleksibelitas
kepentingan umum
Hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi, antara lain . . .
mendapatkan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengelola aparatur daerah
merencanakan pembangunan
mengikuti pemilihan umum
melestarikan kebudayaan daerah
Berikut ini yang merupakan wewenang pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota kecuali . . .
penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
penyediaan sarana prasarana umum
penanganan bidang kesehatan
pelayanan administrasi penanaman modal
Berikut ini yang merupakan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yaitu . . .
pengaturan administratif
pengaturan tata ruang
eksporasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan kekayaan laut
memelihara keamanan dan kedaulatan negara
melestarikan seluruh jenis mahluk bawah laut di daerahnya
Berikut yang bukan merupakan hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu . . .
bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam
bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabuten
pinjaman dan/hibah antarpemerintah daerah
pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah
pendanaan urusan pemerintahan yang bertanggung jawab
Berikut yang merupakan hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yaitu . . .
bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam
bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintah pusat dan daerah
pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah
pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah
pendanaan urusan pemerintahan yang bertanggung jawab
Ketentuan yang mengatur pemerintahan daerah yaitu . . .
UU No.9 Tahun 2015
UU No.10 Tahun 2008
UU No.12 Tahun 2012
UU No.38 Tahun 2008
UU No.9 Tahun 2005
Berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang wakil kepala daerah yaitu . . .
memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah
mengajukan rancangan peraturan daerah
mengupayakan pelaksanaan kewajiban daerah
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota
melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah jika berhalangan
Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala
daerah dilakukan oleh ….
Dipilih oleh partai politik
Dipilih langsung oleh rakyat
Pengangkatan kepala daerah
Dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemerintah daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan
tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan ….
Asas keterbukaan dan akuntabilitas
Asas otonomi dan tugas pembantuan
Asas kepastian hukum dan demokrasi
Asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
Asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah .....
Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat
Negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
Keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penanganan yang sama
Wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama
Efisiensi dan efektivitas Indonesia, negara yang luas dengan penduduk yang beragam
Sebuah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....
Otonomi daearah
Devolusi
Dekonsentrasi
Desentralisasi
Dekontruksi
Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas .....
Presiden, wakil presiden, dan anggota DPR
Presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
Gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
Presiden, wakil presiden dan gubernur
Para menteri negar, gubernur, dan DPR
Berikut ini yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat adalah ....
Moneter
Yustisi
Agama
Kependudukan
Politik luar negeri
Dengan adanya daerah istimewa dan daerah khusus, daerah tersebut diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu daerah Nanggroe Aceh Darusalam yang termasuk ke dalam daerah istimewa. Berikut yang bukan merupakan keistimewaan daerah Aceh adalah ......
Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam
Pembagian wilayah dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi
Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai peraturan perundang-undangan
Ulama berperan dalam penetapan kebijakan di Aceh
Pendidikan berkualitas serta diberikan muatan lokal sesuai dengan syariat Islam
Rancangan peraturan daerah yang merupakan produk hukum daerah disusun oleh ......
DPR bersama presiden
DPRD provinsi dan bupati
DPRD kabupaten/ kota bersama bupati atau walikota
Pimpinan satuan kerja perangkat daerah
Gubernur bersama presiden
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah berpengaruh terhadap .....
Pembangunan daerah
Keuangan daerah
Tenaga kerja daerah
Politik
Pemerintahan daerah
Mengapa ideologi nasional termasuk ke dalam faktor pembentuk integrasi nasional...
Karena tercermin dari garuda pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika
Karena adanya rasa senasib dan seperjuangan
Karena rasa ingin bersatu seperti yang di nyatakan sumpah pemuda
Karena penggunaan bahasa indonesia
Negara Indonesia pernah mengalami ancaman terhadap integrasi nasional yaitu pada tahun 1965 yang dikenal dengan istilah G 30 S/PKI yang mana pada peristiwa tersebut negara kita kehilangan beberapa Jenderal yang dibunuh secara keji oleh PKI.Peristiwa tersebut merupakan salah satu ancaman dibidang ideologi karena ....
PKI ingin meletakkan orang-orang nya di kursi pemerintahan negara Indonesia
PKI ingin merubah sistem pemerintahan negara Indonesia secara keseluruhan
PKI ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis
PKI ingin menguasasi kekayaan alam Indonesia
Mengapa faktor sejarah di katakan faktor pembentuk integrasi nasional....
Karena adanya rasa senasib dan seperjuangan
Karena adanya kesenjangan sosial
Karena adanya ketidakadilan
Karena adanya dis integrasi
Salah satu cara untuk meningkatkan integrasi nasional adalah....
Menghapus bahasa daerah
Tidak membedakan SARA
Toleransi
Menghilangkan budaya
Keberagaman Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya merupakan keberagaman yang bisa menjadi potensi konflik yang menimbulkan disintegrasi nasional.
Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk ancaman yang bisa mengakibatkan dis integrasi nasional di Indonesia adalah ....
Toleransi
Integrasi
Persaingan
Konflik SARA
Bahasa indonesia juga disebut sebagai bahasa.....
Bahasa pemersatu bangsa
Bahasa daerah
Bahasa wajib diketahui
Bahasa internasional
Mengapa harus membangun kesadaran toleransi di antara sesama warga indonesia?
Agar terciptanya integrasi nasional
Penyebab konflik antar golongan
Tidak menghormati perbedaan
Agar saling merendahkan
Pilihlah gambar yang menunjukan bukan toleransi....
Integrasi nasional secara politis berarti
Proses menyelaraskan unsur-unsur negara sehingga mencapai satu kesatuan
Proses penyatuan berbagai budaya daerah menuju kesatuan kebudayaan nasional
Proses menyerasikan unsur-unsur sosial politik dalam kesatuan wilayah nasional
Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional
Proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan.
1) Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi
2) Terciptanya Kesepakatan
3) Norma dan Nilai Sosial dihadikan aturan baku
Uraian di atas merupakan
Syarat Integrasi
Makna Integrasi
Unsur Integrasi
Faktor Integrasi
Uraian Integrasi
Di bawah ini yang bukan merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional adalah
Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia
Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat
Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme dikalangan bangsa Indonesia
Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
Di bawah ini yang merupakan faktor pendukung tercapainya integrasi nasional adalah
Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia
Adanya rasa senasib dan seperjuanga yang diakibatkan oleh faktor sejarah
Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia
Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia
Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan
semboyanBhinnekaTunggal Ika
Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam ancaman militer dari luar negeri adalah
Agresi
Spionase
Gerakan separatis
Aksi terror jaringan internasional
Pelanggaran wilayah oleh negara lain
Sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya Disebut.......
Mobilitas
DisintegrasI
Toleransi
Konflik
Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah....
adanya kesamaan dalam berbagai perbedaan
adanya kesepakatan dalam berbagai perbedaan
adanya toleransi dalam berbagai perbedaan
adanya persatuan dalam berbagai perbedaan
adanya penolakan dalam berbagai perbedaan
Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia dapat mengakibatkan konflik apabila......
semangat kebangsaan anggota masyarakat lemah
Para pemimpin kurang akomodatif dan responsif
ada toleransi antar anggota masyarakat
pendapatan perkapita rendah dan banyak pengangguran
moral masyarakat tidak berdasarkan agama
