Font size
Worksheetspertanyaan grup new normal
Total questions: 89
Worksheet time: 45mins
persiapan pengadaan dengan dana APBN dilaksanakan setelah
Penetapan alokasi anggaran
penetapan RAPERDA tentang APBD
Penetapan Pagu Indikatif
Peretujuan RKA K/L disetujui DPR
Persetujuan RKA perangkat daerah disetujui DPRD
RUP diumumkan oleh PA setelah...
Persetujuan KUA - PPAS
Persetujuan RAPERDA tentang APBD
Penetapan Pagu Anggaran
Penyusunan Renja K?L dan RKA Perangkat daerah
Penetapan Pagu Anggaran
konsolidasi pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan pada tahapan berikut kecuali....
Perencanaan pengadaan
persiapan pengadaan melalui penyedia
Persiapan pemilihan penyedia
sebelum dan sesudah RUP
Pemilihan penyedia
Unit kerja pengadaan barang/jasa berkedudukan pada
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
Biro Umum Sekretariat Jenderal
Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal
Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal
Sebuah asosiasi orang-orang dan atau perusahaan yang secara bersama-sama melakukan beberapa usaha komersial dengan
Joint operation
Kongsi
Joint venture
Merge
Konsolidasi
perlem kebijakan pengadaan barang jasa no 10 tahun 2018 berlaku mulai tanggal
01 Januari 2018
01 Maret 2018
01 Juni 2018
01 Juli 2018
01 Agustus 2018
Contoh kontrak yang memerlukan jaminan pelaksanaan, kecuali
pengadaan alat listrik kantor senilai 300 juta
pengadaan jasa mobil kantor senilai 250 Juta
pengadaan Jasa Perencaan pembangunan seilai 320 Juta
Pengadaan jasa penyewaan gedung 310 Juta
Pengadaan jasa pemelihraan gedung senilai 350 Juta
bentuk kontrak yang paling tepat untuk pekerjaan jasa konsultansi senilai 10 juta ialah...
SPK
Bukti pembelian
kuitansi
Surat Perjanjian
Surat Pesanan
Jasa perencanaan gedung senilai 50 juta, paling tepat menggunakan bentuk kontrak
Bukti pembelian
Kuitansi
SPK
Surat Perjanjian
Surat pesanan
dalam perhitungan HPS untuk bareng harus memperhatikan komponen biaya, kecuali
harga barang
biaya pengiriman
keuntungan dan biaya overhead
harga administrasi
biaya pelatihan
pengadaan jasa konsultansi penelitian senilai 20 Juta, paling tepat menggunakan jenis kontrak...
Lumsum
harga satuan
waktu penugasan
kontrak payung
harga satuan
Garis besar tahapan PBJ adalah
Perencanaan - Pelaksanaan - Pengawasan
Perencanaan - Persiapan - Pengawasan
Pelaksanaan - Persiapan - Pengawasan
Perencanaan - Persiapan - Pelaksanaan
Perencanaan - Persiapan - Pelaksanaan - Pengawasan
Pelaku pengadaan dalam PBJ yang dikecualikan adalah kecuali
Agen Pengadaan
Pokja pemilihan
PPK
Penyedia
Notaris
Institusi Pelaku PBJ Pemerinah sesuai ketentuan Perpres 16/18, Kecuali
Kementerian
Pemerintah Daerah
Lembaga
Perangkat Daerah
PBJ dapat dilakukan secara terintegrasi dengan mengemas beberapa jenis pengadaan dalam satu paket pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan yang
bisa dipisahkan
tiak bisa digabungkan
tidak bisa dipisahkan
bisa disesuaikan
yang bukan tahapan pengadaa untuk air bersih di kantor LKPP dilaksanakan sekurang-kurangnya adalah
Tahapan perencanaan
tahapan persiapan pengadaan
tahapan persiapan pemilihan
tahapan pelaksanakan kontrak
semua jawaban salah
instansi wajib memberikan pelayananan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa, yang tidak termasuk instansi yang dimaksudkan adalah
kementerian
lembaga
pemerintah daerah
perangkat daerah
Indonesia menjadi negara nomor sepuluh yang memberikan kontribusi terhadap pemanasan global di dunia. Berdasarkan fakta permasalahan tersebut ini maka diperlakukan
pengembangan kebijakan sistem pengadaan barang/jasa terbuka
pengembangan kebijakan sistem pengadaan barang/jasa terbatas
pengembangan kebijakan sistem pengadaan barang/jasa berkelanjutan
pengembangan kebijakan sistem pengadaan barang/jasa alamiah
apabila perpres no 16 th 2018, ditelusuri dan dipelajari lebih jauh, kesuksesan sebuah kegiatan pengadaan barang/jasa sangat ditentukan oleh peran
Pengguna anggaran
kelompok kerja pemilihan
pejabatn pembuat komitmen
pejabat pengadaan
agen pengadaan
apabila tidak terdapat produk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan SNI wajib, maka dapat menggunakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki standar yang berlaku
nasional
daerah
internasional
dalam melakukan konversi, pokja menggunakan .... mata uang asing ke rupiah
kurs tengah beli
kurs beli
kurs jual
PPK menerbitkan SPPBJ paling lambat ...setelah pengumuman pemenang tender
12 hari kerja
12 hari kalender
14 hari kerja
14 hari kalender
semua salah
PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administrasi atas permintaan
PPK
Penyedia
PA/KPA
Tim Teknis
Tim Pendukung
Peeriksaan administrasi ilakukan oleh PjPHP/PPHP berdasarkan...
Proses PBJ dari Persiapan sampai engan serah terima
Proses PBJ dari Perencanaan sampai dengan Manajemen Asset
Proses PBJ dari Persiapan sampai dengan pelaksanaan
Proses PBJ dari Perencanaan sampai dengan serah terima
proses PBJ dari perencanaan sampai dengan persiapan
setelah prakualifikasi ulang jumlah peerta yang lulus 2 (dua) peserta maka proses tender/seleksi
di nyatakan gagal
di ulang kembali
di lanjutkan
di skip
metode pemilihan penyedia yang paling tepat untuk JK dibanding hukum yang meliputi konsultan hukum/advokasi/pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan/tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sidft pelaksanaanya harus segera dan tidak apat ditunda
tender
seleksi
E-Purchasing
pengadaan langsung
penunjukan langsung
yang bukan merupakan metode evaluasi penawaran penyedia B/PK/JL ialah...
biaya terendah
harga terendah
penilaian biaya selama umur ekonomis
sistem nilai
dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik memanfaatkan e-Marketplace, kecuali
Katalog elektronik
SPSE
Toko daring
pemilihan penyedia
semua benar
dalam kasus jaminan PBJ yang sudah dicairkan, maka tahapan selanjutnya ialah..
digunakan untuk melanjutkan tender/seleksi yang tidak terselesaikan
melaksanakan pengadaan langsung
disimpan hingga masa berlaku jaminan berakhir dan diserahkan kembali ke penyedia
disetorkan ke kas negara
dapat digunakan untuk melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan
jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi pokja pemilihan dan peserta pemilihan disesuikan dengan
volume / kuantitas pekerjaan
pagu anggaran
spesifikasi teknis / KAK
Jenis Tender / Seleksi
Kompleksitas pekerjaan
dalam kasus pengadaan barang/jasa yang pelayananya tiak boleh terputus, seperti penyediaan makanan untuk tahanan narapidana di lembaga permasyarakatan. Jenis konttrak yang paling tepat ialah
lumsum
harga satuan
gabungan lumsum dan harga satuan
kontrak tahun jamak
kontrak payung
besarnya jaminan penawaran untuk pekerjaan kontruksi terintegrasi adalah
1% - 3% dari nilai total HPS
1% - 3% dari nilai pagu anggaran
5% dari nilai kontrak
5% dari total nilai HPS
besarnya jaminan pemeliharaan adalah
5% dari nilai HPS
5% dari nilai pagu anggaran
5% dari nilai kontrak
1% dari nilai HPS
1% dari nilai kontrak
besaran jaminan sanggah banding adalah
5% dari nilai total HPS
5% dari pagu anggaran
1% dari nilai total HPS
1% dari nilai pagu anggaran
besaran uang muka untuk penyedia jasa konsultasi adalah
5%
10%
15%
20%
30%
besaran jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi 80 - 100% dari nilai HPS adalah
1% dari nilai kontrak
1% dari nilai HPS
1% dari nilai pagu anggaran
5% dari nilai kontrak
5% dari nilai HPS
pokja harus melakukan evaluasi penawaran dalam 2 tahap yaitu...
evaluasi administrasi & teknis
evaluasi administrasi & keuangan
evalusi teknis & keuangan
evaluasi harga terendah & administrasi
evaluasi harga terendah & teknis
dalam hal evaluasi adminstrasi tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka....
evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis
tender dinyatakan gagal
penunjukan langsung
semua salah
evaluasi teknis dilaksanakan dengan metode... kecuali
evaluasi penawaran metode sistem nilai
evaluasi penawaran metode penilaian biaya selama umur ekonomis
evaluasi penawaran metode harga terendah
evaluasi harga penawaran
pengadaan tenaga kesehatan dan jasa arbiter adalah pengadaan yang dikecualikan dari perpres 16/2018 karena dikategorikan bisnis yang sudah mapan, proses pemilihan dengan cara :
kompetisi
non kompetisi
lelang
kompetisi dan non kompetisi
meningkatkan peran pelaku usaha nasional adalah bagian dari...
tujuan pengadaan barang/jasa
kebijakan pengadaan barang/jasa
prinsip pengadaan barang/jasa
etika pengadaan barang/jasa
menodorong pemertaan ekonomi adalah
tujuan pengadaan barang/jasa
kebijakan pengadaan barang/jasa
etika pengadaan barang/jasa
prinsip pengadaan barang/jasa
mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif adalah
tujuan pengadaan barang/jasa
kebijakan pengadaan barang/jasa
etika pengadaan barang/jasa
prinsip pengadaan barang/jasa
pelaku pengadaan barang/jasa pada perpres 16/18 terdiri atas
8 pelaku pengadaan
9 pelaku pengadaan
10 pelaku pengadaan
11 pelaku pengadaan
12 pelaku pengadaan
melakukan E-purcahsing untuk nilai palig sedikit di atas Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta) adalah tugas
Pejabat pengadaan
pokja pemilihan
PPK
PA/KPA
PA
wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang/jasa paling lambat 31 Desember 2020 ditentukan untuk jabatan
PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
PPK/Pokja Pemilihan
pelaku pengadaan yang bertugas menetapkan metode evaluasi penawaran ialah...
PPK
KPA
Agen Pengadaan
Pokja Pemilihan
Pejabat Pengadaan
pelaku pengadaan yang bertugas melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa & pelaku usaha dalam negeri ialah...
PPK
KPA
pejabat pengadaan
pokja pemilihan
PA
pengadaan langsung jasa konsultasi bernilai paling banyak sebesar...
100 Juta
200 Juta
75 Juta
50 Juta
pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat....
Perubahan jadwal pengadaan
Perubahan DPA/DPA
Mutasi anggaran kegiatan
Revisi cara pengadaan
Preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai..
paling banyak Rp. 2 M
paling sedikit di atas Rp. 2 M
paling banyak Rp. 1 M
paling sedikit diatas Rp. 1 M
tidak ada batasan nilai
penunjukan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan berulang (repeat order) melalui proses penunjukan langsung. permintaan berulang dilakukan paling banyak .... kali
2
3
4
5
berkali2 tidak terbatas
naskah perjanjian terdiri dari...
pembukaan - isi - penjelasan - penutup
pembukaan - isi - keterangan - penutup
pembukaan - isi - penutup
pembukaan - isi - penutup - penjelasan
pembukaan - isi - penjelasan - penutup - kesimpulan
setiap pemberian uang muka maka harus disertai dengan penyerahan jaminan uanh muka senilai...
20 % dari uang muka
30 % dari uang muka
15 % dari uang muka
uang muka yang diberikan
kesepakatan dua pihak
kemenkumhan cabang medan akan membangun satu ruangan tahanan baru, dengan besaran nilai perhitungan HPS Rp. 8 miliar dan total HPS Rp. 8.8 miliar. maka nilai jaminan penawaran yang diberikan adalah...
1 - 3% dari Rp. 8 Miliar
1 - 3% dari Rp. 8.7 Miliar
5% dari Rp. 8 Miliar
5% dari Rp. 8.8 Miliar
tidak diberlakukan
kriteria barang/jasa yang dapat dilaksanakan secara swakelola kecuali...
barang/jasa yang masih dalam tahap pengembangan
barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha
barang jasa yang dihasilkan oleh industri ekonomi kreatif
sensus, survei, pemrosesan/pengelolaan data
pekerjaan pengadaan sarana, prasarana, dan utititas umum bagi masyarakat berpenghasila rendah
hasil prakualifikasi untuk seleksi jasa konsultansi paling sedikit berapa...
3
5
7
9
1
hasil prakualifikasi seleksi menghasilkan paling banyak berapa peserta?
3
5
7
11
13
anda adalah salah satu anggota pokja untuk pengadaan PK pembangunan gedung sekolah dengan hasil perhitungan HPS Rp. 9.5 Miliar. dan sarah salah satu anggota pokja mengusulkan pengenaan jaminan penawaran untuk setiap perserta tender. pendapat anda...
tidak setuju dengan sarah, karena tidak sesuai ketentuan nilai berlakunya jaminan penawaran
tidak setuju dengan sarah. sebaiknya sebagian dari peserta saja yang dikenakan jaminan penawaran
setuju dengan sarah
setuju dengan sarah. sebaiknya sebagian dari peserta saja yang dikenakan Jaminan Penawaran
tidak setuju dengan sarah. karena saya tidak menyukai sarah
sebagai jabfung PBJ yang ditugaskan sebagai pokja sebuah Tender, anda dijanjikan dan akan menerima komisi oleh pemenang tender, begitu juga dengan anggota pokja lainnya yang ikut menerima komisi tersebut. hal ini bertentangan dengan...
Tujuan PBJ
Kebijakan PBJ
Prinsip Transparan pada Prinsip PBJ
Prinsip Adil pada Prinsip PBJ
Etika PBJ
Preferensi harga untuk jasa konsultansi pada seleksi internasional adalah
paling sedikit Rp. 100.000.000
Paling banyak Rp. 1.000.000.000
Paling sedikit diatas Rp. 100.000.000
Paling sedikit diatas Rp. 1.000.000.000
Tidak ada batas
anda ditugaskan untuk melakukan tender cepat untuk mengadaan barang. sebagai jabfung PBJ yang melaksanakan tender cepat yang paling tepat untuk anda melakukan adalah
meminta peserta memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga
meminta peserta memasukkan penawaran administrasi dan harga
meminta peserta memasukkan penawaran administrasi dan teknis
meminta peserta memasukkan penawaran teknis dan harga
meminta peserta memasukkan penawaran harga
firmino lulusan S1, mengetahui CPNS dan lulus CPNS dan lulus pada formasi PPBJ kemenkumham, pada saat serah terima jabatan selesai, Firmino ditempatkan di UKPBJ kemenkumham Cab. Medan. maka jenjang jabatan Firmino....
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Muda
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pratama
Pengelolaan Pngadaan Barang/Jasa Madya
Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa Pertama
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Utama
berikut jenis kontrak dalam tender seleksi internasional kecuali
lumsum
harga satuan
turnkey
kontrak payung
semua salah
kerjasama penanganan penyakit menular antara kementerian kesehatan dengan yayasan rumah sakit cinta ibu termasuk dalam swakelola tipe...
I
II
III
IV
biaya pengadaan barang/jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan...
penyusunan uraian kegiatan
penetapan barang/jasa
komponen biaya pelaksanaan swakelola
penetapan spesifikaasi teknis/KAK
Penyusunan HPS
dalam penyampaian dokumen jasa lainnya yang memerlukan penyetaraan teknis dilakukan dengan...
1 file
2 file
1 tahap
2 tahap
dalam pembangunan bandara (NYIA) New Yogyakarya International Airport dilakukan dengan penunjukan langsung PT. PP, maka pelaksanaan kualifikasi yangsesuai dengan dengan pekerjaan tersebut ialah
Prakualifikasi
Pascaualifikasi
Sistem gugur
Sistem pembobotan
Pelaku pengadaan barjas dalam keadaan darurat adalah berikut kecuali
PA
PPK
Pokja Pemilihan
Penyedia
Organisasi non pemerintah
yang menetapkan kode etik jabfung PPBJ bagi personil PPBJ di lingkungan UKPBJ adalah
Sekretaris jenderal/sekretaris utama/sekretaris daerah
Unit kerja kepegawaian UKPBJ
Menteri/Kepala lembaga/kepala daerah
LKPP
Kepala UKPBJ
apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik adalah Rp. 10 M, dengan koefisien preferensi (KP) = 0.07 maka diperoleh hasil evaluasi akhir (HEA) sebesar Rp. .....
9 M
9,1 M
9,2 M
9,3 M
9,4 M
jaminan yang besar nilainya 5% dari nilai kontrak
Jaminan penawaran
Jaminan pemeliharaan
jaminan sanggah banding
Jaminan Uang Muka
semua benar
jaminan pemeliharaan berlaku untuk jenis pengadaan
B/PK/JK/JL
B/PK/JL
B/PK
Pk/JK/JL
PK/JL
jaminan yang dapat diganti dengan retensi
jaminan penawaran
jaminan pemeliharaan
jaminan uang muka
jaminan sanggah banding
jaminan pelaksanaan
oada jasa konsultansi, jaminan yang bisa digunakan adalah
jaminan pelaksanaan
jaminan uang muka
jaminan pemeliharaan
semua benar
jaminan yang diserahkan kepada pokja pemilihan
semua jenis jaminan diserahkan kepada PPK
Jaminan pelaksanaan
Jaminan Penawaran
Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Uang Muka
jaminan pelaksanaan diserahkan kepada PPK oleh ...
Pelaku Usaha
Peserta Tender
Penyedia
Pemenang Tender
Semua benar
Jaminan yang hanya berlaku untuk pekerjaan konstruksi
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Penawaran
Jaminan Penawaran
semua benar
Menetapkan perencanaan pengadaan kerjaan siapa?
PA
PPK
Pokja Pemilihan
Pejabat Pengadaan
Pelaku pengadaan barang/jasa yang tidak wajib diberikan diberikan pelayanan hukum oleh K/L/PD dalam permasalahan hukum
Ormas
Penyedia
Agen pengadaan pelaku usaha
Kelompok masyarakat penyelenggara swakelola
saya yakin semua jawaban benar
LKPP mengembangkan sistem dan kebijakan PBJ sesuai dengan perkembangan kebutuhan dengan mempertimbangkan
Tujuan PBJ
Etika PBJ
Kebijaka PBJ
Prinsip PBJ
Saya yakim semua jawaban benar
Keamanan informasi SPSE ditetapkan oleh
LKPP
BSSN
UKPBJ
BPKP
Kementerian Informatika dan Teknologi Informasi
yang menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional adalah
LKPP
UKPBJ
K/L/PD
LPSE
PA/KPA
Apabila diyakini da indikasi kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa maka kepala LKPP dapat melaporkan kepada ....
APIP
TNI
POLRI
Provost
Propam
Pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik dilakukan ...
UKPBJ
K/L/PD
PA/KPA
LKPP
semua jawaban benar
APIP melaporkan hasil tidak lanjut pengaduan kepada ....
Sekretris Jenderal Kemenkumham
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT
Menteri I Gusti Bintang Ayu Darmawati
Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sulawesi
Saya yakin semua berhak menindaklanjuti Laporan APIP
yang menyampaikan identitas peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit kerja pengadaan secara elektronik untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional
K/L/PD
LKPP
PPK
PA/KPA
UKPBJ
UKPBJ dapat melaporkan secara pidana apabila
Perserta pemilihan mengundurkan diri saat menandatangani kontrak katalog
terindikasi melakukan pengaturan harga penawaran
peserta pemilihan tidak menandatangani kontrak katalog
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Agen Pengadaan
Semua jawaban salah
Hasil pengembangan sistem dan kebijakan oleh LKPP ditetapkan ke dalam
Peraturan Lembaga
Peraturan Presiden
Peraturan Kepala Lembaga
Peraturan Pengadaan Barang/Jasa
Saya yakin semua jawaban benar
