Memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut

Menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku

Menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain

Mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung

Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquiditing

Membiayai pengeluaran reproduktif

Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif

Membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

Subjek dan objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Subjek dan objek pajak bumi dan bangunan

Subjek dan objek pajak pertambahan nilai

Subjek dan objek pajak penghasilan

A. bersifat sukarela dan diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada negara

B. diberikan dengan imbalan langsung dari negara kepada rakyat

C. dipungut berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

D. dapat ditarik tanpa dasar hukum demi kepentingan pembangunan

A. kebutuhan pembangunan negara

B. norma-norma hukum

C. keputusan musyawarah rakyat

D. kebijakan politik pemerintah

A. Pembayar pajak mendapatkan timbal balik secara langsung dari negara

B. Pajak merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang

C. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan

D. Pajak memiliki fungsi budgeter dan sebagai alat untuk public investment

A. meningkatkan daya beli masyarakat

B. mengurangi pengeluaran negara

C. mengisi kas atau anggaran negara

D. memberi subsidi kepada masyarakat

A. pengeluaran pribadi pejabat negara

B. investasi perusahaan swasta dalam negeri

C. investasi atau pembiayaan pembangunan oleh negara untuk kepentingan umum

D. pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan konsumtif

A. kewajiban pribadi untuk kepentingan pribadi

B. bentuk kerja sama masyarakat dengan pemerintah untuk tujuan komersial

C. kewajiban negara kepada rakyat yang harus dibayar secara sukarela

D. aktualisasi semangat solidaritas nasional untuk membangun perekonomian

A. persaingan dalam pembangunan ekonomi

B. kerja sama untuk kepentingan umum tanpa pamrih

C. paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial

D. bantuan yang bersifat pribadi dan mengharapkan imbalan

A. Membayar iuran arisan untuk kepentingan pribadi

B. Membuka usaha pribadi untuk meningkatkan pendapatan

C. Membantu membangun jalan desa secara bersama

tanpa bayaran
D. Menjual barang hasil produksi ke pasar

A. Tekanan dari pihak otoritas perpajakan

B. Niat yang muncul karena rasionalitas dan pengaruh sosial

C. Ketakutan terhadap sanksi hukum

D. Kebiasaan sejak kecil dalam membayar pajak

A. Tindakan langsung yang diambil terhadap suatu masalah

B. Hasil pengamatan terhadap objek hukum

C. Kecenderungan untuk berpikir, merasa, dan bertindak terhadap suatu objek

D. Pilihan untuk mematuhi atau melanggar aturan yang berlaku

A. Biaya pembangunan monumen nasional

B. Biaya proyek produktif yang hasilnya bisa menutup biaya itu sendiri, seperti proyek barang ekspor

C. Biaya pengeluaran untuk pertahanan negara

D. Biaya bantuan sosial untuk anak yatim piatu

A. Tidak produktif

B. Tidak reproduktif

C. Reproduktif

D. Konsumtif

A. Produktif dan self liquiditing

B. Tidak self liquiditing dan tidak reproduktif

C. Reproduktif dan konsumtif

D. Self liquiditing dan produktif

A. Pajak digunakan untuk menjaga kestabilan politik

B. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri

C. Pajak sebagai alat mengatur kebijakan luar negeri

D. Pajak digunakan untuk kegiatan CSR perusahaan

A. Budgetair

B. Demokrasi

C. Reguleren

D. Konsumtif

A. Tarif dan bunga pajak

B. Unsur-unsur pajak

C. Surat tagihan pajak

D. Denda pajak

A. Orang atau badan yang dikenakan pajak

B. Besarnya tarif yang dikenakan pajak

C. Sumber pendapatan yang dikenakan pajak

D. Instansi pengelola pajak

A. Pajak Reklame

B. Pajak Restoran

C. Pajak Penghasilan (PPh)

D. Pajak Kendaraan Bermotor

A. Tarif pajak yang dikenakan oleh negara

B. Sumber pendapatan yang dikenakan pajak

C. Orang atau badan yang membayar pajak

D. Instansi pengelola pajak

A. Orang atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak

B. Sumber pendapatan yang dikenakan pajak

C. Tarif yang ditentukan oleh pemerintah

D. Wajib pajak yang membayar pajak

A. Badan yang tidak didirikan di Indonesia

B. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan

C. Orang pribadi yang berada di Indonesia selama 30 hari

D. Badan yang berkedudukan di luar negeri

A. Orang pribadi yang tinggal tetap di Indonesia

B. Badan yang tidak didirikan di Indonesia tetapi memiliki usaha tetap di Indonesia

C. Warisan yang belum terbagi

D. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 200 hari

A. Surat Ketetapan Pajak

B. Bunga termasuk premium dan diskonto

C. KTP dan NPWP

D. Faktur pajak

A. Semua warga negara Indonesia

B. Pengusaha kena pajak (PKP) yang menyerahkan barang/jasa kena pajak

C. Badan yang didirikan di luar negeri

D. Konsumen barang kena pajak

A. Pekerja Kantoran Profesional

B. Pengusaha Kena Pajak

C. Pajak Kena Penghasilan

D. Pajak Kena Pertambahan

A. Penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak

B. Penjualan tanah dan bangunan

C. Pendapatan bunga dan dividen

D. Pajak kendaraan bermotor

A. Retribusi

B. Upeti

C. Bea

D. Cukai

A. Sumbangan untuk pembangunan

B. Persembahan karena raja dianggap wakil Tuhan

C. Pembayaran untuk hasil perdagangan

D. Pajak tanah untuk rakyat jelata

A. 17 Agustus 1600

B. 20 Maret 1602

C. 5 Juli 1605

D. 1 Januari 1601

A. Hak prerogatif

B. Hak monopoli

C. Hak oktroi

D. Hak sewa tanah

A. Contingenten

B. Verplichte leverantie

C. Tanah perdikan

D. Bea masuk

A. Inggris

B. VOC

C. Portugis

D. Kerajaan Demak

A. Pemerintah lokal

B. Pemerintah Eropa dan disewakan kepada kelompok Tionghoa

C. Pedagang pribumi

D. VOC

A. Meringankan beban rakyat

B. Eksploitatif dan memberatkan rakyat

C. Meningkatkan perdagangan lokal

D. Menghapus cukai gerbang tol

A. Barang impor saja

B. Semua aktivitas pengangkutan hasil bumi, darat maupun sungai

C. Hasil pertanian untuk ekspor saja

D. Barang-barang mewah

A. Harga komoditas yang tinggi

B. Bebas pajak untuk pedagang asing

C. Larangan perdagangan antar daerah

D. Pembatasan pasar

A. Bebas pajak

B. Wajib ditanami tanaman ekspor dan tetap dikenakan pajak

C. Hanya ditanami untuk kebutuhan lokal

D. Disewakan kepada petani asing

A. Membayar pajak dengan emas

B. Bekerja setahun penuh di lahan pertanian

C. Menjadi pedagang keliling

D. Mengimpor hasil bumi

A. Landrente

B. Land tax

C. Pajak bumi dan bangunan

D. Pajak desa

A. Pajak penghasilan

B. Landrente yang dikenakan Inggris dan Belanda

C. Pajak pertambahan nilai

D. Pajak ekspor-impor

A. Pajak Tanah

B. Pajak Bumi

C. Pajak Lahan

D. Pajak Desa

A. Membayar pajak perdagangan

B. Wajib serah padi

C. Pajak perusahaan

D. Pajak pendidikan

A. Pengusaha pabrik sepeda

B. Setiap orang yang memiliki sepeda

C. Pemilik toko sepeda

D. Pengguna jalan umum

A. Soekarno

B. Mohammad Hatta

C. Radjiman Wediodiningrat

D. Supomo

A. 17 Agustus 1945

B. 19 Agustus 1945

C. 1 September 1945

D. 5 Juli 1946

A. Jakarta

B. Yogyakarta

C. Magelang

D. Semarang

A. Self assessment

B. Official assessment

C. Withholding system

D. Mixed assessment

A. Direktorat Jenderal Pajak

B. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan

C. Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda)

D. Direktorat Pajak Tanah dan Bangunan

A. Pajak Penghasilan (PPh)

B. Pajak Pertambahan Nilai & PPnBM

C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

D. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

A. Menghapus seluruh pajak terutang

B. Memberikan kesempatan WP baru memiliki NPWP tanpa sanksi

C. Menurunkan tarif PPN menjadi 5%

D. Menghapus pajak penghasilan badan

A. Presiden Soekarno

B. Presiden Soeharto

C. Presiden B.J. Habibie

D. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

A. Semua masyarakat yang membeli barang dan jasa

B. Pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang/jasa kena pajak

C. Pegawai negeri sipil

D. Pemerintah daerah

A. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk membangun ekonomi

B. Upaya semua komponen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara

C. Rencana lima tahun yang disusun oleh pemerintah

D. Program bantuan sosial untuk masyarakat miskin

A. Terbatas pada pembangunan infrastruktur

B. Dilakukan secara berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan

C. Hanya fokus pada pendidikan dan kesehatan

D. Bersifat sementara sesuai periode presiden

A. Memperkuat pertahanan militer

B. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan

C. Menambah jumlah lapangan kerja

D. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak

A. Menjadikan Indonesia sebagai negara industri

B. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia

C. Menciptakan perdagangan bebas tanpa hambatan

D. Mengurangi jumlah utang luar negeri

A. Efisien

B. Berkesinambungan (sustainable)

C. Terbatas

D. Fleksibel

A. Nawacita 2

B. Nawacita 3

C. Nawacita 5

D. Nawacita 7

A. RPJP Nasional

B. RPJM Nasional

C. APBN

D. UU Keuangan Negara

A. Menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

B. Menghapus peran pelaku usaha besar

C. Mengutamakan pembangunan kota besar

D. Mengurangi daya saing

A. Memperbesar ekspor

B. Merusak daya dukung lingkungan dan ekosistem

C. Meningkatkan kualitas hidup manusia

D. Mengurangi produktivitas rakyat

A. Mengikuti pemilu

B. Memenuhi kewajiban perpajakan

C. Membayar retribusi parkir

D. Mengikuti gotong royong

A. Membantu pemerintah membiayai belanja negara demi keadilan sosial

B. Menguntungkan pengusaha besar

C. Membebaskan warga negara dari kewajiban

D. Menjamin kebebasan ekonomi individu

A. Pajak digunakan untuk kepentingan bersama seluruh bangsa

B. Pajak hanya digunakan untuk daerah tertentu

C. Pajak dipungut untuk perusahaan swasta

D. Pajak membiayai individu tertentu

A. Menjalankan kewajiban sesuai iman dan moral yang luhur

B. Menghindari pajak demi keuntungan pribadi

C. Membayar pajak dengan terpaksa

D. Memilih membayar pajak di negara lain

A. Asas tunggal organisasi politik

B. Pemersatu bangsa

C. Dasar pembangunan ekonomi

D. Ideologi anti kolonialisme

A. Nasionalisme, Agama, Komunisme

B. Nasionalisme, Sosialisme, Komunisme

C. Nasionalisme, Agama, Kapitalisme

D. Nasionalisme, Sosialisme, Kapitalisme

A. Mencintai produk dalam negeri

B. Suka menolong dan hidup sederhana

C. Menghargai pendapat orang lain

D. Tidak bersikap sewenang-wenang

A. Rasa setia kawan dan cinta tanah air

B. Sikap toleransi antarumat beragama

C. Musyawarah untuk mufakat

D. Hidup hemat dan sederhana

a. Mengutamakan kepentingan golongan

b. Menjunjung semangat toleransi antar umat beragama

c. Memperbanyak partai politik

d. Melaksanakan voting dalam setiap pengambilan keputusan

a. Nilai toleransi

b. Nilai syukur dalam bentuk tindakan

c. Mengutamakan kepentingan golongan

d. Penyalahgunaan kekuasaan

a. Penyalahgunaan kekuasaan

b. Nilai toleransi untuk berbagi dengan yang kurang mampu

c. Mengutamakan voting dalam musyawarah

d. Menghindari hak dan kewajiban asasi

a. Memperbanyak partai politik

b. Pembenahan penanaman nilai-nilai ideologis

c. Menghapus nilai-nilai lama

d. Mengurangi pendidikan formal

a. Mendapatkan perlakuan adil di semua bidang kehidupan

b. Membayar pajak yang sama besar

c. Bebas dari kewajiban hukum

d. Menghindari kewajiban politik

a. Semua orang membayar pajak dalam jumlah yang sama

b. Orang berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar secara persentase

c. Orang miskin membayar pajak lebih tinggi

d. Pajak hanya dikenakan pada barang mewah

a. Hanya pajak penghasilan karyawan

b. Pajak atas barang mewah dan keuntungan usaha besar

c. Semua barang dan jasa tanpa kecuali

d. Hanya pajak ekspor

a. Kewajiban politik

b. Bentuk kecintaan warga negara kepada negaranya

c. Kewajiban internasional

d. Hak konstitusional

a. Menjadi teladan dalam kewajiban perpajakan

b. Membayar pajak lebih kecil

c. Mengatur tarif pajak sendiri

d. Tidak diawasi oleh masyarakat

a. Aparatur penegak hukum

b. Wajib pajak lain

c. Organisasi masyarakat

d. Media massa

a. Pemberian sanksi langsung

b. Sosialisasi dan pembinaan berkesinambungan

c. Peningkatan tarif pajak

d. Penundaan pembayaran pajak

a. Diabaikan demi menjaga citra

b. Diperkarakan secara profesional

c. Diselesaikan melalui mediasi informal

d. Diberikan pengampunan pajak

a. Keuntungan perusahaan swasta

b. Pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat

c. Modal partai politik

d. Biaya pribadi aparatur negara

a. Provinsi, kota, dan desa

b. Provinsi, kabupaten, dan kota

c. Kabupaten, kecamatan, dan kelurahan

d. Provinsi dan daerah istimewa saja

a. Pinjaman luar negeri

b. Pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

c. Bantuan pemerintah pusat

d. Dana bagi hasil Migas

a. Pajak Reklame

b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

c. Pajak Sarang Burung Walet

d. BPHTB

a. Pemerintah pusat

b. Pemerintah provinsi

c. Pemerintah kabupaten/kota

d. Lembaga swasta