WorksheetsTO 4 UTBK 2020 PU RBS
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Inalum Anggarkan Rp 7 Triliun untuk Ambil Alih 20% Saham Vale
Pejabat Sementara (Pjs) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Direktur Utama Ogi Prastomiyono menyatakan perusahaannya telah menganggarkan dana sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun untuk mengambil alih
20% saham PT Vale Indonesia Tbk yang akan didivestasi.
Ogi menjelaskan perusahaan menargetkan pengambilalihan saham Vale selesai pada Juni 2020. "Mungkin paling lambat sekitar Juni tahun depan,
kami sudah anggarkan US$ 500 juta," kata Ogi, di Jakarta, Jumat (22/11). Menurutnya, ada beberapa proses yang harus dilewati untuk memiliki saham Vale, termasuk melalui perjanjian pokok-pokok kesepakatan (HoA).
HoA antara Inalum dan Vale telah ditandatangani pada 11 Oktober 2019 lalu. Tahap selanjutnya, penandatanganan Sales & Purchase Agreement, serta Offtake Agreement untuk pembelian dan penjualan jangka panjang. Sebelumnya, mantan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebut nilai valuasi saham Vale tidak mencapai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21,17 triliun. Dengan proyeksi tersebut, Budi menyatakan pihaknya sanggup
mengambil alih 20% saham divestasi Vale Indonesia.
Budi mengatakan melalui kepemilikan 20% saham Vale Indonesia dan 65% saham Antam, Inalum memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumber daya nikel terbesar dan terbaik di dunia. "Ke depan, akses ini akan
strategis mengamankan pasokan bahan baku industri hilir berbasis nikel, baik stainless steel hingga baterai kendaraan listrik," kata Budi kepada Katadata.co.id, Senin (14/11).
Divestasi 20% saham Vale Indonesia merupakan kewajiban dari amandemen kontrak (KK) pada 2014 antara Vale Indonesia dan pemerintah yang harus dilakukan setelah amandemen tersebut. KK PTVI berakhir pada 2025 dan
dapat diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai peraturan perundang-undangan. Saat ini, pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari VCL sebesar 58,73%, SMM sebesar 20,09%, dan publik sebesar
20,49%.
(diadaptasi dari:
https://katadata.co.id/berita/2019/11/22/inalum-anggarkan-rp-7-triliun-untuk-ambil-alih-20-saham-vale)
Menurut bacaan di atas, pernyataan yang PALING TIDAK SESUAI adalah….
anggaran PT Inalum untuk mengambil 20% saham PT Vale adalah sebesar US$ 500 juta
PT Inalum menargetkan pengambilalihan saham PT Vale dimulai pada Juni 2020
US$ 500 juta adalah sekitar Rp 7 triliun
untuk mengurus penjualan jangka panjang, perusahaan menggunakan Offtake Agreement
Nikel bisa dimanfaatkan untuk pembuatan stainless steel hingga baterai kendaraan listrik
Inalum Anggarkan Rp 7 Triliun untuk Ambil Alih 20% Saham Vale
Pejabat Sementara (Pjs) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Direktur Utama Ogi Prastomiyono menyatakan perusahaannya telah menganggarkan dana sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun untuk mengambil alih 20% saham PT Vale Indonesia Tbk yang akan didivestasi.
Ogi menjelaskan perusahaan menargetkan pengambilalihan saham Vale selesai pada Juni 2020. "Mungkin paling lambat sekitar Juni tahun depan, kami sudah anggarkan US$ 500 juta," kata Ogi, di Jakarta, Jumat (22/11). Menurutnya, ada beberapa proses yang harus dilewati untuk memiliki saham Vale, termasuk melalui perjanjian pokok-pokok kesepakatan (HoA).
HoA antara Inalum dan Vale telah ditandatangani pada 11 Oktober 2019 lalu. Tahap selanjutnya, penandatanganan Sales & Purchase Agreement, serta Offtake Agreement untuk pembelian dan penjualan jangka panjang. Sebelumnya, mantan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebut nilai valuasi saham Vale tidak mencapai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21,17 triliun. Dengan proyeksi tersebut, Budi menyatakan pihaknya sanggup
mengambil alih 20% saham divestasi Vale Indonesia.
Budi mengatakan melalui kepemilikan 20% saham Vale Indonesia dan 65% saham Antam, Inalum memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumber daya nikel terbesar dan terbaik di dunia. "Ke depan, akses ini akan strategis mengamankan pasokan bahan baku industri hilir berbasis nikel, baik stainless steel hingga baterai kendaraan listrik," kata Budi kepada Katadata.co.id, Senin (14/11).
Divestasi 20% saham Vale Indonesia merupakan kewajiban dari amandemen kontrak (KK) pada 2014 antara Vale Indonesia dan pemerintah yang harus dilakukan setelah amandemen tersebut. KK PTVI berakhir pada 2025 dan dapat diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai peraturan perundang-undangan. Saat ini, pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari VCL sebesar 58,73%, SMM sebesar 20,09%, dan publik sebesar
20,49%.
(diadaptasi dari:
https://katadata.co.id/berita/2019/11/22/inalum-anggarkan-rp-7-triliun-untuk-ambil-alih-20-saham-vale)
Menurut bacaan di atas, pernyataan yang PALING SESUAI adalah ....
anggaran PT Inalum untuk mengambil alih 20% saham PT Vale adalah US$ 7 triliun
Budi Gunadi Sadikin adalah direktur utama PT Inalum yang sekarang
Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa nilai valuasi saham PT Vale tidak sampai US$ 1,5 miliar
PT Inalum dan PT Vale telah menandatangani perjanjian pokok-pokok kesepakatan
anggaran PT Inalum cukup untuk mengambil alih seluruh saham PT Vale
Inalum Anggarkan Rp 7 Triliun untuk Ambil Alih 20% Saham Vale
Pejabat Sementara (Pjs) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Direktur Utama Ogi Prastomiyono menyatakan perusahaannya telah menganggarkan dana sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun untuk mengambil alih 20% saham PT Vale Indonesia Tbk yang akan didivestasi.
Ogi menjelaskan perusahaan menargetkan pengambilalihan saham Vale selesai pada Juni 2020. "Mungkin paling lambat sekitar Juni tahun depan, kami sudah anggarkan US$ 500 juta," kata Ogi, di Jakarta, Jumat (22/11). Menurutnya, ada beberapa proses yang harus dilewati untuk memiliki saham Vale, termasuk melalui perjanjian pokok-pokok kesepakatan (HoA).
HoA antara Inalum dan Vale telah ditandatangani pada 11 Oktober 2019 lalu. Tahap selanjutnya, penandatanganan Sales & Purchase Agreement, serta Offtake Agreement untuk pembelian dan penjualan jangka panjang. Sebelumnya, mantan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebut nilai valuasi saham Vale tidak mencapai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21,17 triliun. Dengan proyeksi tersebut, Budi menyatakan pihaknya sanggup
mengambil alih 20% saham divestasi Vale Indonesia.
Budi mengatakan melalui kepemilikan 20% saham Vale Indonesia dan 65% saham Antam, Inalum memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumber daya nikel terbesar dan terbaik di dunia. "Ke depan, akses ini akan strategis mengamankan pasokan bahan baku industri hilir berbasis nikel, baik stainless steel hingga baterai kendaraan listrik," kata Budi kepada Katadata.co.id, Senin (14/11).
Divestasi 20% saham Vale Indonesia merupakan kewajiban dari amandemen kontrak (KK) pada 2014 antara Vale Indonesia dan pemerintah yang harus dilakukan setelah amandemen tersebut. KK PTVI berakhir pada 2025 dan dapat diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai peraturan perundang-undangan. Saat ini, pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari VCL sebesar 58,73%, SMM sebesar 20,09%, dan publik sebesar
20,49%.
(diadaptasi dari:
https://katadata.co.id/berita/2019/11/22/inalum-anggarkan-rp-7-triliun-untuk-ambil-alih-20-saham-vale)
Apa yang akan PT Inalum dapat dari kepemilikan 20% saham PT Vale?
Rp 7 triliun
saham Antam
KK PTVI
nikel
listrik
Inalum Anggarkan Rp 7 Triliun untuk Ambil Alih 20% Saham Vale
Pejabat Sementara (Pjs) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Direktur Utama Ogi Prastomiyono menyatakan perusahaannya telah menganggarkan dana sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun untuk mengambil alih 20% saham PT Vale Indonesia Tbk yang akan didivestasi.
Ogi menjelaskan perusahaan menargetkan pengambilalihan saham Vale selesai pada Juni 2020. "Mungkin paling lambat sekitar Juni tahun depan, kami sudah anggarkan US$ 500 juta," kata Ogi, di Jakarta, Jumat (22/11). Menurutnya, ada beberapa proses yang harus dilewati untuk memiliki saham Vale, termasuk melalui perjanjian pokok-pokok kesepakatan (HoA).
HoA antara Inalum dan Vale telah ditandatangani pada 11 Oktober 2019 lalu. Tahap selanjutnya, penandatanganan Sales & Purchase Agreement, serta Offtake Agreement untuk pembelian dan penjualan jangka panjang. Sebelumnya, mantan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebut nilai valuasi saham Vale tidak mencapai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21,17 triliun. Dengan proyeksi tersebut, Budi menyatakan pihaknya sanggup
mengambil alih 20% saham divestasi Vale Indonesia.
Budi mengatakan melalui kepemilikan 20% saham Vale Indonesia dan 65% saham Antam, Inalum memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumber daya nikel terbesar dan terbaik di dunia. "Ke depan, akses ini akan strategis mengamankan pasokan bahan baku industri hilir berbasis nikel, baik stainless steel hingga baterai kendaraan listrik," kata Budi kepada Katadata.co.id, Senin (14/11).
Divestasi 20% saham Vale Indonesia merupakan kewajiban dari amandemen kontrak (KK) pada 2014 antara Vale Indonesia dan pemerintah yang harus dilakukan setelah amandemen tersebut. KK PTVI berakhir pada 2025 dan dapat diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai peraturan perundang-undangan. Saat ini, pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari VCL sebesar 58,73%, SMM sebesar 20,09%, dan publik sebesar
20,49%.
(diadaptasi dari:
https://katadata.co.id/berita/2019/11/22/inalum-anggarkan-rp-7-triliun-untuk-ambil-alih-20-saham-vale)
Mengapa PT Vale melakukan divestasi saham?
karena kekurangan modal
karena tawaran dari PT Inalum menggiurkan
kewajiban dari amandemen KK dengan pemerintah
sesuai peraturan perundang-undangan
tercantum dalam perjanjian pokok-pokok kesepakatan
Inalum Anggarkan Rp 7 Triliun untuk Ambil Alih 20% Saham Vale
Pejabat Sementara (Pjs) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Direktur Utama Ogi Prastomiyono menyatakan perusahaannya telah menganggarkan dana sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun untuk mengambil alih 20% saham PT Vale Indonesia Tbk yang akan didivestasi.
Ogi menjelaskan perusahaan menargetkan pengambilalihan saham Vale selesai pada Juni 2020. "Mungkin paling lambat sekitar Juni tahun depan, kami sudah anggarkan US$ 500 juta," kata Ogi, di Jakarta, Jumat (22/11). Menurutnya, ada beberapa proses yang harus dilewati untuk memiliki saham Vale, termasuk melalui perjanjian pokok-pokok kesepakatan (HoA).
HoA antara Inalum dan Vale telah ditandatangani pada 11 Oktober 2019 lalu. Tahap selanjutnya, penandatanganan Sales & Purchase Agreement, serta Offtake Agreement untuk pembelian dan penjualan jangka panjang. Sebelumnya, mantan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebut nilai valuasi saham Vale tidak mencapai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21,17 triliun. Dengan proyeksi tersebut, Budi menyatakan pihaknya sanggup
mengambil alih 20% saham divestasi Vale Indonesia.
Budi mengatakan melalui kepemilikan 20% saham Vale Indonesia dan 65% saham Antam, Inalum memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumber daya nikel terbesar dan terbaik di dunia. "Ke depan, akses ini akan strategis mengamankan pasokan bahan baku industri hilir berbasis nikel, baik stainless steel hingga baterai kendaraan listrik," kata Budi kepada Katadata.co.id, Senin (14/11).
Divestasi 20% saham Vale Indonesia merupakan kewajiban dari amandemen kontrak (KK) pada 2014 antara Vale Indonesia dan pemerintah yang harus dilakukan setelah amandemen tersebut. KK PTVI berakhir pada 2025 dan dapat diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai peraturan perundang-undangan. Saat ini, pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari VCL sebesar 58,73%, SMM sebesar 20,09%, dan publik sebesar
20,49%.
(diadaptasi dari:
https://katadata.co.id/berita/2019/11/22/inalum-anggarkan-rp-7-triliun-untuk-ambil-alih-20-saham-vale)
Hal yang PALING MUNGKIN terjadi setelah PT Inalum berhasil memiliki 20% saham PT Vale adalah ....
PT Inalum merugi
PT Inalum menjadi salah satu pemilik cadangan sumber daya nikel terbesar dan terbaik di dunia
bahan baku stainless steel semakin langka
nilai valuasi PT Vale Indonesia naik
PT Inalum menerima dana sebesar US$ 500 juta
Inalum Anggarkan Rp 7 Triliun untuk Ambil Alih 20% Saham Vale
Pejabat Sementara (Pjs) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Direktur Utama Ogi Prastomiyono menyatakan perusahaannya telah menganggarkan dana sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun untuk mengambil alih 20% saham PT Vale Indonesia Tbk yang akan didivestasi.
Ogi menjelaskan perusahaan menargetkan pengambilalihan saham Vale selesai pada Juni 2020. "Mungkin paling lambat sekitar Juni tahun depan, kami sudah anggarkan US$ 500 juta," kata Ogi, di Jakarta, Jumat (22/11). Menurutnya, ada beberapa proses yang harus dilewati untuk memiliki saham Vale, termasuk melalui perjanjian pokok-pokok kesepakatan (HoA).
HoA antara Inalum dan Vale telah ditandatangani pada 11 Oktober 2019 lalu. Tahap selanjutnya, penandatanganan Sales & Purchase Agreement, serta Offtake Agreement untuk pembelian dan penjualan jangka panjang. Sebelumnya, mantan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebut nilai valuasi saham Vale tidak mencapai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21,17 triliun. Dengan proyeksi tersebut, Budi menyatakan pihaknya sanggup
mengambil alih 20% saham divestasi Vale Indonesia.
Budi mengatakan melalui kepemilikan 20% saham Vale Indonesia dan 65% saham Antam, Inalum memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumber daya nikel terbesar dan terbaik di dunia. "Ke depan, akses ini akan strategis mengamankan pasokan bahan baku industri hilir berbasis nikel, baik stainless steel hingga baterai kendaraan listrik," kata Budi kepada Katadata.co.id, Senin (14/11).
Divestasi 20% saham Vale Indonesia merupakan kewajiban dari amandemen kontrak (KK) pada 2014 antara Vale Indonesia dan pemerintah yang harus dilakukan setelah amandemen tersebut. KK PTVI berakhir pada 2025 dan dapat diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai peraturan perundang-undangan. Saat ini, pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari VCL sebesar 58,73%, SMM sebesar 20,09%, dan publik sebesar
20,49%.
(diadaptasi dari:
https://katadata.co.id/berita/2019/11/22/inalum-anggarkan-rp-7-triliun-untuk-ambil-alih-20-saham-vale)
Berdasarkan paragraf 1-3, pernyataan yang PALING TIDAK MUNGKIN benar adalah ....
PT Inalum dan PT Vale telah sepakat akan penjualan 20% saham PT Vale ke PT Inalum
tahapan yang harus dilewati PT Inalum untuk mengambil alih 20% saham PT Vale adalah melalui perjanjian HoA, Sales & Purchase Agreement, dan Offtake Agreement
PT Inalum menganggarkan sekitar Rp 7 triliun untuk berinvestasi ke PT Vale
PT Vale akan menginvestasikan sahamnya sebesar 20%
PT Inalum akan mengambil alih 20% saham divestasi PT Vale
Inalum Anggarkan Rp 7 Triliun untuk Ambil Alih 20% Saham Vale
Pejabat Sementara (Pjs) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Direktur Utama Ogi Prastomiyono menyatakan perusahaannya telah menganggarkan dana sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun untuk mengambil alih 20% saham PT Vale Indonesia Tbk yang akan didivestasi.
Ogi menjelaskan perusahaan menargetkan pengambilalihan saham Vale selesai pada Juni 2020. "Mungkin paling lambat sekitar Juni tahun depan, kami sudah anggarkan US$ 500 juta," kata Ogi, di Jakarta, Jumat (22/11). Menurutnya, ada beberapa proses yang harus dilewati untuk memiliki saham Vale, termasuk melalui perjanjian pokok-pokok kesepakatan (HoA).
HoA antara Inalum dan Vale telah ditandatangani pada 11 Oktober 2019 lalu. Tahap selanjutnya, penandatanganan Sales & Purchase Agreement, serta Offtake Agreement untuk pembelian dan penjualan jangka panjang. Sebelumnya, mantan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebut nilai valuasi saham Vale tidak mencapai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21,17 triliun. Dengan proyeksi tersebut, Budi menyatakan pihaknya sanggup
mengambil alih 20% saham divestasi Vale Indonesia.
Budi mengatakan melalui kepemilikan 20% saham Vale Indonesia dan 65% saham Antam, Inalum memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumber daya nikel terbesar dan terbaik di dunia. "Ke depan, akses ini akan strategis mengamankan pasokan bahan baku industri hilir berbasis nikel, baik stainless steel hingga baterai kendaraan listrik," kata Budi kepada Katadata.co.id, Senin (14/11).
Divestasi 20% saham Vale Indonesia merupakan kewajiban dari amandemen kontrak (KK) pada 2014 antara Vale Indonesia dan pemerintah yang harus dilakukan setelah amandemen tersebut. KK PTVI berakhir pada 2025 dan dapat diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai peraturan perundang-undangan. Saat ini, pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari VCL sebesar 58,73%, SMM sebesar 20,09%, dan publik sebesar
20,49%.
(diadaptasi dari:
https://katadata.co.id/berita/2019/11/22/inalum-anggarkan-rp-7-triliun-untuk-ambil-alih-20-saham-vale)
Berdasarkan paragraf 5, pernyataan yang PALING MUNGKIN SALAH adalah ....
kontrak PT Vale dengan pemerintah akan berakhir dan tidak akan berlanjut lagi pada tahun 2025
pemegang saham PT Vale yang terbesar adalah VCL
saham publik terhadap PT Vale lebih besar daripada saham SMM
PT Vale wajib melakukan divestasi saham
PT Vale dan pemerintah melakukan amandemen kontrak pada tahun 2014
APBN 2020, Kemenhan Kantongi Tambahan Anggaran Paling Besar Rp 21,6 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan anggaran tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Anggaran yang dicanangkan disebutkan mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun ini Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, tingginya anggaran Kemenhan di tahun 2020 disebabkan oleh kebutuhan
pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ia menuturkan dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/9), bahwa agar pertahanan dapat terjaga dengan baik, memang harus ada upaya peningkatan persenjataan.
Sementara itu, Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada di posisi kedua dengan besar anggaran mencapai Rp 111,8 triliun. Anggaran kementerian yang tahun ini menempati posisi pertama terbesar ini naik Rp 8,4 triliun. "Anggaran Kementerian PU meningkat pada tahun depan karena melanjutkan pembangunan infrastruktur," ucap dia.
Askolani menjelaskan, beberapa target output strategis bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 837 kilometer, pembangunan jembatan baru sepanjang 6.883 meter, pembangunan 49 bendungan atau on going, pembangunan 5.224 unit rumah susun, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan
sebanyak 13 lokasi, dan pembangunan 3 bandara baru.
Berada di urutan ketiga, POLRI mendapat anggaran Rp 104,7 triliun atau meningkat Rp 10 triliun dari tahun ini yaitu sebesar Rp 94,3 triliun. Tahun ini, anggaran Polri sempat turun dibanding tahun lalu sebesar Rp 98,1 triliun. Askolani menuturkan, anggaran POLRI yang cukup besar ini merupakan dampak dari kenaikan tunjangan kinerja polisi yang pada 2019, bebannya masih setengah tahun. "Selain itu juga untuk menjaga keamanan termasuk Pilkada di 2020," katanya.
Adapun Kementerian Agama dan Kementerian Sosial berada di urutan keempat dan kelima dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 65,1 triliun dan Rp 62,8 triliun. Kemudian disusul oleh Kementerian Kesehatan Rp 57,4 triliun, Kementerian Perhubungan RP 43,1 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp 42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp 37,2 triliun, dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 36,3 triliun.
Askolani menambahkan, pemerintah akan mendorong efisiensi pada belanja kementerian/lembaga pada 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut, akan ada enam langkah yang diambil. Pertama, mengurangi belanja barang yang kurang produktif dan non-prioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan. Kedua, pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan belanja
modal. Keempat, sinergi program-program perlindungan sosial dan mereview besaran bantuan dan cakupan penerima bantuan sosial. Kelima, penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Keenam, reformasi birokrasi.
(diadaptasi dari: https://katadata.co.id/berita/2019/09/26/apbn-2020- kemenhan-kantongi-tambahan-anggaran-paling-besar-rp-216-t)
Menurut bacaan di atas, pernyataan yang PALING SESUAI adalah ....
Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 turut dianggarkan dalam anggaran Kemenhan dan POLRI
Askolani merupakan juru bicara dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di tahun 2020
Enam langkah yang direncanakan untuk mendorong efisiensi belanjakementerian/lembaga pemerintah sudah mulai dijalankan.
Lebih dari 5.200 unit rumah akan menjadi salah satu target output strategis pembangunan infrastruktur di tahun 2020.
APBN 2020, Kemenhan Kantongi Tambahan Anggaran Paling Besar Rp 21,6 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan anggaran tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Anggaran yang dicanangkan disebutkan mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun ini Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, tingginya anggaran Kemenhan di tahun 2020 disebabkan oleh kebutuhan
pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ia menuturkan dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/9), bahwa agar pertahanan dapat terjaga dengan baik, memang harus ada upaya peningkatan persenjataan.
Sementara itu, Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada di posisi kedua dengan besar anggaran mencapai Rp 111,8 triliun. Anggaran kementerian yang tahun ini menempati posisi pertama terbesar ini naik Rp 8,4 triliun. "Anggaran Kementerian PU meningkat pada tahun depan karena melanjutkan pembangunan infrastruktur," ucap dia.
Askolani menjelaskan, beberapa target output strategis bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 837 kilometer, pembangunan jembatan baru sepanjang 6.883 meter, pembangunan 49 bendungan atau on going, pembangunan 5.224 unit rumah susun, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan
sebanyak 13 lokasi, dan pembangunan 3 bandara baru.
Berada di urutan ketiga, POLRI mendapat anggaran Rp 104,7 triliun atau meningkat Rp 10 triliun dari tahun ini yaitu sebesar Rp 94,3 triliun. Tahun ini, anggaran Polri sempat turun dibanding tahun lalu sebesar Rp 98,1 triliun. Askolani menuturkan, anggaran POLRI yang cukup besar ini merupakan dampak dari kenaikan tunjangan kinerja polisi yang pada 2019, bebannya masih setengah tahun. "Selain itu juga untuk menjaga keamanan termasuk Pilkada di 2020," katanya.
Adapun Kementerian Agama dan Kementerian Sosial berada di urutan keempat dan kelima dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 65,1 triliun dan Rp 62,8 triliun. Kemudian disusul oleh Kementerian Kesehatan Rp 57,4 triliun, Kementerian Perhubungan RP 43,1 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp 42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp 37,2 triliun, dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 36,3 triliun.
Askolani menambahkan, pemerintah akan mendorong efisiensi pada belanja kementerian/lembaga pada 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut, akan ada enam langkah yang diambil. Pertama, mengurangi belanja barang yang kurang produktif dan non-prioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan. Kedua, pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan belanja
modal. Keempat, sinergi program-program perlindungan sosial dan mereview besaran bantuan dan cakupan penerima bantuan sosial. Kelima, penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Keenam, reformasi birokrasi.
(diadaptasi dari: https://katadata.co.id/berita/2019/09/26/apbn-2020- kemenhan-kantongi-tambahan-anggaran-paling-besar-rp-216-t)
Kementerian manakah yang mendapat porsi paling kecil dalam APBN 2020?
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Agama dan Kementerian Sosial
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Tidak diketahui
APBN 2020, Kemenhan Kantongi Tambahan Anggaran Paling Besar Rp 21,6 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan anggaran tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Anggaran yang dicanangkan disebutkan mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun ini Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, tingginya anggaran Kemenhan di tahun 2020 disebabkan oleh kebutuhan
pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ia menuturkan dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/9), bahwa agar pertahanan dapat terjaga dengan baik, memang harus ada upaya peningkatan persenjataan.
Sementara itu, Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada di posisi kedua dengan besar anggaran mencapai Rp 111,8 triliun. Anggaran kementerian yang tahun ini menempati posisi pertama terbesar ini naik Rp 8,4 triliun. "Anggaran Kementerian PU meningkat pada tahun depan karena melanjutkan pembangunan infrastruktur," ucap dia.
Askolani menjelaskan, beberapa target output strategis bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 837 kilometer, pembangunan jembatan baru sepanjang 6.883 meter, pembangunan 49 bendungan atau on going, pembangunan 5.224 unit rumah susun, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan
sebanyak 13 lokasi, dan pembangunan 3 bandara baru.
Berada di urutan ketiga, POLRI mendapat anggaran Rp 104,7 triliun atau meningkat Rp 10 triliun dari tahun ini yaitu sebesar Rp 94,3 triliun. Tahun ini, anggaran Polri sempat turun dibanding tahun lalu sebesar Rp 98,1 triliun. Askolani menuturkan, anggaran POLRI yang cukup besar ini merupakan dampak dari kenaikan tunjangan kinerja polisi yang pada 2019, bebannya masih setengah tahun. "Selain itu juga untuk menjaga keamanan termasuk Pilkada di 2020," katanya.
Adapun Kementerian Agama dan Kementerian Sosial berada di urutan keempat dan kelima dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 65,1 triliun dan Rp 62,8 triliun. Kemudian disusul oleh Kementerian Kesehatan Rp 57,4 triliun, Kementerian Perhubungan RP 43,1 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp 42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp 37,2 triliun, dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 36,3 triliun.
Askolani menambahkan, pemerintah akan mendorong efisiensi pada belanja kementerian/lembaga pada 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut, akan ada enam langkah yang diambil. Pertama, mengurangi belanja barang yang kurang produktif dan non-prioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan. Kedua, pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan belanja
modal. Keempat, sinergi program-program perlindungan sosial dan mereview besaran bantuan dan cakupan penerima bantuan sosial. Kelima, penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Keenam, reformasi birokrasi.
(diadaptasi dari: https://katadata.co.id/berita/2019/09/26/apbn-2020- kemenhan-kantongi-tambahan-anggaran-paling-besar-rp-216-t)
Berdasarkan paragraf 1, pernyataan yang PALING MUNGKIN salah adalah .....
Pada awalnya, anggaran Kemenhan hanya mendapat kenaikan sebesar Rp17.8 triliun dari tahun 2019.
Peningkatan persenjataan menjadi penyebab utama meningkatnya anggaran Kemenhan
Ada perubahan usulan anggaran untuk Kemenhan di APBN 2020 sebanyak satu kali
Pemenuhan alutsista dilakukan agar negara dapat menjalankan pertahanan yang baik
Alokasi anggaran Kemenhan melonjak sebanyak 600% dari tahun 2019
APBN 2020, Kemenhan Kantongi Tambahan Anggaran Paling Besar Rp 21,6 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan anggaran tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Anggaran yang dicanangkan disebutkan mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun ini Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, tingginya anggaran Kemenhan di tahun 2020 disebabkan oleh kebutuhan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ia menuturkan dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/9), bahwa agar pertahanan dapat terjaga dengan baik, memang harus ada upaya peningkatan persenjataan.
Sementara itu, Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada di posisi kedua dengan besar anggaran mencapai Rp 111,8 triliun. Anggaran kementerian yang tahun ini menempati posisi pertama terbesar ini naik Rp 8,4 triliun. "Anggaran Kementerian PU meningkat pada tahun depan karena melanjutkan pembangunan infrastruktur," ucap dia.
Askolani menjelaskan, beberapa target output strategis bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 837 kilometer, pembangunan jembatan baru sepanjang 6.883 meter, pembangunan 49 bendungan atau on going, pembangunan 5.224 unit rumah susun, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan
sebanyak 13 lokasi, dan pembangunan 3 bandara baru.
Berada di urutan ketiga, POLRI mendapat anggaran Rp 104,7 triliun atau meningkat Rp 10 triliun dari tahun ini yaitu sebesar Rp 94,3 triliun. Tahun ini, anggaran Polri sempat turun dibanding tahun lalu sebesar Rp 98,1 triliun. Askolani menuturkan, anggaran POLRI yang cukup besar ini merupakan dampak dari kenaikan tunjangan kinerja polisi yang pada 2019, bebannya masih setengah tahun. "Selain itu juga untuk menjaga keamanan termasuk Pilkada di 2020," katanya.
Adapun Kementerian Agama dan Kementerian Sosial berada di urutan keempat dan kelima dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 65,1 triliun dan Rp 62,8 triliun. Kemudian disusul oleh Kementerian Kesehatan Rp 57,4 triliun, Kementerian Perhubungan RP 43,1 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp 42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp 37,2 triliun, dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 36,3 triliun.
Askolani menambahkan, pemerintah akan mendorong efisiensi pada belanja kementerian/lembaga pada 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut, akan ada enam langkah yang diambil. Pertama, mengurangi belanja barang yang kurang produktif dan non-prioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan. Kedua, pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan belanja
modal. Keempat, sinergi program-program perlindungan sosial dan mereview besaran bantuan dan cakupan penerima bantuan sosial. Kelima, penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Keenam, reformasi birokrasi.
(diadaptasi dari: https://katadata.co.id/berita/2019/09/26/apbn-2020- kemenhan-kantongi-tambahan-anggaran-paling-besar-rp-216-t)
Menurut bacaan di atas, pernyataan yang PALING TIDAK SESUAI adalah ....
Pilkada 2020 menjadi salah satu penyebab dari besarnya anggaran POLRI untuk tahun 2020.
Anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 57,4 triliun menjadi porsi terbesar ke-6 dalam APBN 2020.
Pembangunan 49 bendungan ada yang bersifat lanjutan dari tahun 2019 dan ada juga yang akan dibangun baru.
Untuk pembangunan kantor kementerian maupun lembaga, pada tahun 2020 akan diupayakan untuk diadakan pembatasan.
Proses penyerapan dan pengadaan barang akan disederhanakan oleh pemerintah melalui enam langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
APBN 2020, Kemenhan Kantongi Tambahan Anggaran Paling Besar Rp 21,6 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan anggaran tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Anggaran yang dicanangkan disebutkan mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun ini Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, tingginya anggaran Kemenhan di tahun 2020 disebabkan oleh kebutuhan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ia menuturkan dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/9), bahwa agar pertahanan dapat terjaga dengan baik, memang harus ada upaya peningkatan persenjataan.
Sementara itu, Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada di posisi kedua dengan besar anggaran mencapai Rp 111,8 triliun. Anggaran kementerian yang tahun ini menempati posisi pertama terbesar ini naik Rp 8,4 triliun. "Anggaran Kementerian PU meningkat pada tahun depan karena melanjutkan pembangunan infrastruktur," ucap dia.
Askolani menjelaskan, beberapa target output strategis bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 837 kilometer, pembangunan jembatan baru sepanjang 6.883 meter, pembangunan 49 bendungan atau on going, pembangunan 5.224 unit rumah susun, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan
sebanyak 13 lokasi, dan pembangunan 3 bandara baru.
Berada di urutan ketiga, POLRI mendapat anggaran Rp 104,7 triliun atau meningkat Rp 10 triliun dari tahun ini yaitu sebesar Rp 94,3 triliun. Tahun ini, anggaran Polri sempat turun dibanding tahun lalu sebesar Rp 98,1 triliun. Askolani menuturkan, anggaran POLRI yang cukup besar ini merupakan dampak dari kenaikan tunjangan kinerja polisi yang pada 2019, bebannya masih setengah tahun. "Selain itu juga untuk menjaga keamanan termasuk Pilkada di 2020," katanya.
Adapun Kementerian Agama dan Kementerian Sosial berada di urutan keempat dan kelima dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 65,1 triliun dan Rp 62,8 triliun. Kemudian disusul oleh Kementerian Kesehatan Rp 57,4 triliun, Kementerian Perhubungan RP 43,1 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp 42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp 37,2 triliun, dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 36,3 triliun.
Askolani menambahkan, pemerintah akan mendorong efisiensi pada belanja kementerian/lembaga pada 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut, akan ada enam langkah yang diambil. Pertama, mengurangi belanja barang yang kurang produktif dan non-prioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan. Kedua, pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan belanja
modal. Keempat, sinergi program-program perlindungan sosial dan mereview besaran bantuan dan cakupan penerima bantuan sosial. Kelima, penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Keenam, reformasi birokrasi.
(diadaptasi dari: https://katadata.co.id/berita/2019/09/26/apbn-2020- kemenhan-kantongi-tambahan-anggaran-paling-besar-rp-216-t)
Berdasarkan paragraf 3-5, pernyataan yang PALING TIDAK MUNGKIN benar adalah ....
Anggaran kementerian terbesar ke-8 dalam APBN 2020 ditempati oleh Kementerian Keuangan
Anggaran POLRI mengalami peningkatan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu
Kebutuhan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang ada untuk tahun 2020 lebih besar daripada kebutuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
POLRI mendapatkan anggaran terbesar ketiga salah satunya untuk menjaga Pilkada 2020.
Kementerian PUPR akan membangun jalan baru lebih dari 800 km dan 3 bandara baru di tahun 2020.
APBN 2020, Kemenhan Kantongi Tambahan Anggaran Paling Besar Rp 21,6 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan anggaran tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Anggaran yang dicanangkan disebutkan mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun ini Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, tingginya anggaran Kemenhan di tahun 2020 disebabkan oleh kebutuhan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ia menuturkan dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/9), bahwa agar pertahanan dapat terjaga dengan baik, memang harus ada upaya peningkatan persenjataan.
Sementara itu, Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada di posisi kedua dengan besar anggaran mencapai Rp 111,8 triliun. Anggaran kementerian yang tahun ini menempati posisi pertama terbesar ini naik Rp 8,4 triliun. "Anggaran Kementerian PU meningkat pada tahun depan karena melanjutkan pembangunan infrastruktur," ucap dia.
Askolani menjelaskan, beberapa target output strategis bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 837 kilometer, pembangunan jembatan baru sepanjang 6.883 meter, pembangunan 49 bendungan atau on going, pembangunan 5.224 unit rumah susun, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan
sebanyak 13 lokasi, dan pembangunan 3 bandara baru.
Berada di urutan ketiga, POLRI mendapat anggaran Rp 104,7 triliun atau meningkat Rp 10 triliun dari tahun ini yaitu sebesar Rp 94,3 triliun. Tahun ini, anggaran Polri sempat turun dibanding tahun lalu sebesar Rp 98,1 triliun. Askolani menuturkan, anggaran POLRI yang cukup besar ini merupakan dampak dari kenaikan tunjangan kinerja polisi yang pada 2019, bebannya masih setengah tahun. "Selain itu juga untuk menjaga keamanan termasuk Pilkada di 2020," katanya.
Adapun Kementerian Agama dan Kementerian Sosial berada di urutan keempat dan kelima dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 65,1 triliun dan Rp 62,8 triliun. Kemudian disusul oleh Kementerian Kesehatan Rp 57,4 triliun, Kementerian Perhubungan RP 43,1 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp 42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp 37,2 triliun, dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 36,3 triliun.
Askolani menambahkan, pemerintah akan mendorong efisiensi pada belanja kementerian/lembaga pada 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut, akan ada enam langkah yang diambil. Pertama, mengurangi belanja barang yang kurang produktif dan non-prioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan. Kedua, pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan belanja
modal. Keempat, sinergi program-program perlindungan sosial dan mereview besaran bantuan dan cakupan penerima bantuan sosial. Kelima, penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Keenam, reformasi birokrasi.
(diadaptasi dari: https://katadata.co.id/berita/2019/09/26/apbn-2020- kemenhan-kantongi-tambahan-anggaran-paling-besar-rp-216-t)
Apa yang PALING MUNGKIN terjadi apabila penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur dilaksanakan dengan baik?
Kementerian PUPR akan mendapatkan porsi anggaran yang lebih efisien di APBN berikutnya
Pembangunan fasilitas kantor dan gedung kementerian maupun lembaga akan semakin banyak
Target output pembangunan strategis di tahun 2020 akan tercapai dengan lebih cepat dan baik
Kementerian lain akan mendapatkan porsi anggaran yang dapat digunakan untuk menggantikan prosedur yang ada
Kemenhan akan mendapatkan anggaran tambahan di luar APBN 2020 guna mempermudah membeli alutsista.
APBN 2020, Kemenhan Kantongi Tambahan Anggaran Paling Besar Rp 21,6 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan anggaran tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Anggaran yang dicanangkan disebutkan mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun ini Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, tingginya anggaran Kemenhan di tahun 2020 disebabkan oleh kebutuhan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ia menuturkan dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/9), bahwa agar pertahanan dapat terjaga dengan baik, memang harus ada upaya peningkatan persenjataan.
Sementara itu, Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada di posisi kedua dengan besar anggaran mencapai Rp 111,8 triliun. Anggaran kementerian yang tahun ini menempati posisi pertama terbesar ini naik Rp 8,4 triliun. "Anggaran Kementerian PU meningkat pada tahun depan karena melanjutkan pembangunan infrastruktur," ucap dia.
Askolani menjelaskan, beberapa target output strategis bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 837 kilometer, pembangunan jembatan baru sepanjang 6.883 meter, pembangunan 49 bendungan atau on going, pembangunan 5.224 unit rumah susun, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan
sebanyak 13 lokasi, dan pembangunan 3 bandara baru.
Berada di urutan ketiga, POLRI mendapat anggaran Rp 104,7 triliun atau meningkat Rp 10 triliun dari tahun ini yaitu sebesar Rp 94,3 triliun. Tahun ini, anggaran Polri sempat turun dibanding tahun lalu sebesar Rp 98,1 triliun. Askolani menuturkan, anggaran POLRI yang cukup besar ini merupakan dampak dari kenaikan tunjangan kinerja polisi yang pada 2019, bebannya masih setengah tahun. "Selain itu juga untuk menjaga keamanan termasuk Pilkada di 2020," katanya.
Adapun Kementerian Agama dan Kementerian Sosial berada di urutan keempat dan kelima dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 65,1 triliun dan Rp 62,8 triliun. Kemudian disusul oleh Kementerian Kesehatan Rp 57,4 triliun, Kementerian Perhubungan RP 43,1 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp 42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp 37,2 triliun, dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 36,3 triliun.
Askolani menambahkan, pemerintah akan mendorong efisiensi pada belanja kementerian/lembaga pada 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut, akan ada enam langkah yang diambil. Pertama, mengurangi belanja barang yang kurang produktif dan non-prioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan. Kedua, pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan belanja
modal. Keempat, sinergi program-program perlindungan sosial dan mereview besaran bantuan dan cakupan penerima bantuan sosial. Kelima, penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Keenam, reformasi birokrasi.
(diadaptasi dari: https://katadata.co.id/berita/2019/09/26/apbn-2020- kemenhan-kantongi-tambahan-anggaran-paling-besar-rp-216-t)
Anggaran POLRI di tahun 2020 yang meningkat dibandingkan tahun ini menandakan bahwa ....
Kebutuhan POLRI di tahun ini sama seperti tahun lalu
Pilkada 2020 membutuhkan penanganan dan biaya keamanan yang besar
Tunjangan kinerja POLRI di tahun 2019 belum dibayarkan sepenuhnya
Adanya kepentingan pemerintah dalam peningkatan pertahanan
POLRI membutuhkan dana yang besar untuk tunjangan hari raya
13, 7, 9, 3, …, …, 1, …, ….
5, -1, 3, -3
9, 7, 3, 5
-3, -1, 3, 9
5, -1, -5, -3
1, 7, 3, -3
1
2
3
4
9
Kuantitas A: 20% dari 1/8
Kuantitas B: 10% dari 1/4
Kuantitas A lebih besar
Kuantitas B lebih besar
Kuantitas A = Kuantitas B
Hubungan tidak dapat ditentukan dari informasi yang diberikan
19, 12, 15, 8, …, …, …, 0, ….
Angka-angka yang diperlukan untuk mengisi deret bilangan tersebut dengan benar secara berturut-turut adalah ….
10, 6, 8, 9
12, 16, 9, 0
11, 6, 5, 3
1, -7, 6, 4
11, 4, 7, 3
Kuantitas A: 3/0.06
Kuantitas B: 20/0.4
Kuantitas A lebih besar daripada kuantitas B
Kuantitas B lebih besar daripada kuantitas A
Kuantitas A sama dengan kuantitas B
Hubungan antara kuantitas A dan kuantitas B tidak dapat ditentukan dari informasi yang diberikan
Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segiempat berikut:
11
12
13
14
15
