NEW
Font size
WorksheetsKd 3.1 Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Total questions: 20
Worksheet time: 9mins
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legeslatif. Setelah dilakukan perubahan undang-undang NRI Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ....
Pasal 20 Ayat (1)
Pasal 20 Ayat (2)
Pasal 20 Ayat (3)
Pasal 20 Ayat (4)
Pasal 20 Ayat (5)
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ....
Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan Federatif
Kekuasaan Koordinatif
Hak Prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ....
Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ....
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariat negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik,hukum dan keamanaan.
Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ....
Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu ....
kekuasaan legeslatif, eksekutif, konstitutif
kekuasaan yudikatif, eksekutif, federatif
kekuasaan legeslatif, eksekutif, yudikatif
kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial
kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif
Lembaga negara yang bertugas menguji undang-undang atas UUD 1945 (judicial review) adalah ....
MPR
DPR
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Tanggal 1 Juni 1945 merupakan tanggal lahirnya istilah Pancasila yang dikemukakan oleh ....
Ir. Soekarno
Mr.Muh Yamin
Mr.Soepomo
Drs. Moh.Hatta
Mr. A.A Maramis
Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif yaitu ....
BPK
DPD
MA
Bank Indonesia
Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan legislative. Maksud dari kekuasaan Legislative yaitu kekuasaan ....
Membentuk undang - undang
Menegakan undang - undang
Mengubah UUD
Menjalankan UUD
Menciptakan UUD
Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu ini sering dinamakan dengan ....
trias politica
four politika
two politica
five politica
one politica
Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan konstitutif ....
kekuasaan menjalankan UUD
kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
kekuasaan untuk mengawasi jalannya UUD
kekuasaan untuk menghentikan UUD
kekuasaan utuk mengawasi UUD
"MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD". Bunyi dari UUD 1945 pasal ....
pasal 3 ayat (2)
pasal 3 ayat (4)
pasal 3 ayat (3)
pasal 3 ayat (5)
pasal 3 ayat (1)
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara. kekuasaan ini dipegang oleh ....
DPR
PRESIDEN
MPR
MA
MK
Kementrian yang bertugas melakukan melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah ....
kementrian sekretaris negara
kementrian kesehatan
kementrian koordinator bidang perekonomian
kementrian agama
kementrian kelautan
Keberadaan lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ....
101 Tahun 2001
103 Tahun 2001
102 Tahun 2001
101 Tahun 2002
103 Tahun 2002
Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiapprovinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal ....
18 ayat 1
18 ayat 3
18 ayat 2
25 A
29 ayat 1
Di bawah ini merupakan lembaga pemerintah non-kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali ....
Lembaga non kementrian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu ....
Dimensi yang mengandung makna bahwa pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara adalah ...
spiritual
institusional
kultural
sosial
konstitusional
