NEW
Font size
Worksheetssistem pembagian kekuasaan di Indonesia
Total questions: 20
Worksheet time: 7mins
Negara memiliki sifat hakekat yaitu melalui aparat kepolisian, tentara, kejaksaan dapat memaksa rakyat untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangan yang ada. Disebut
memaksa
monopoli
mencakup semua
menguasai
mengatur
Negara dapat melarang sebuah parpol atau aliran kepercayaan untuk tidak melaksanakan aktifitasnya seperti PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, disebut..
memaksa
monopoli
mencakup semua
mengatur
menguasai
Gambar di atas adalah Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin yang termasuk dalam kekuasaan
legislatif
eksekutif
yudikatif
eksaminatif
konstitutif
Kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif adalah pembagian kekuasaan menurut
John Locke
Montesquieu
Thomas Hobbes
Ernest Renan
Otto Bauer
Menurut John Locke, kekuasaan yudikatif termasuk kedalam kekuasaan...
legislatif
eksekutif
eksaminatif
federatif
yudikatif
Teori Trias Politica yang digagas oleh Montesquieu terdiri atas..
legislatif, eksekutif, federatif
legislatif, yudikatif, federatif
legislatif, eksekutif, dan yudikatif
legislatif, eksaminatif, federatif
legislatif, eksekutif, konsultatif
Dalam konsep pemisahan kekuasaan, kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ maupun fungsinya sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut ....
harus saling berkoordinasi
tidak ada koordinasi sedikitpun
jika dibutuhkan bisa saling koordinasi
membutuhkan kerjasama antar lembaga
harus saling berkonsultasi antar lembaga
Kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan
kekuasaan negara
kebijaksanaan negara
keputusan negara
kewenangan negara
politik negara
Indonesia menganut teori pembagian kekuasaan dimana antar lembaga dimungkinkan terjadi kerjasama seperti lembaga legislatif bekerjasama dengan eksekutif seperti yang tercantum dalam pasal 20 ayat 2
DPR memegang kekuasaan membentuk UU
Setiap RUU yang dbahas DPR dan Presiden untuk membutuhkan persetujuan bersama
Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR
Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU
DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan
Yang dimaksud pembagian kekuasaan secara horisontal adalah
pembagian kekuasaan berdasarkan sistem kabinet presidensiil dan parlementer
bentuk negara nya yaitu kesatuan dan serikat
bentuk pemeriintahannya yaitu monarkhi dan republik
berdasar fungsi lembaga-lembaga negara yang ada legislatif, eksekutif, yudikatif
berdasar tingkatan daerahnya yang ada yaitu, provinsi, kota, kabupaten
kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD dipegang oleh ..dan disebut...
legislatif; DPR
eksekutif, Presiden
yudikatif; MA dan MK
konstitutif; MPR
eksaminatif; BPK
kekuasaan moneter adalah yang paling berat karena harus bisa menjaga kelancaran sistem pembayaran, memelihara kestabilan nilai rupiah serta membuat kebijakan moneter. kekuasaan ini dipegang oleh...
KPK
MA
MK
Bapennas
BI
Yang memegang kekuasaan yudikatif sesuai dengan yang tersurat dalam pasal 24 ayat 2 UUD NRI Th1945
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi
MA, MK, KY
MA dan MK
KY
Pembagian kekuasaan secara vertikal terjadi akibat diterapkannya asas desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kecuali beberapa hal berikut ini....
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, yustisi, moneter dan fiskal
politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan, keamanan, pendidikan dan kesehatan
pertahanan, keamanan, poltik luar negeri, moneter dan fiskal, pendidikan
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, pajak, perdagangan, pariwisata
politik luar negeri, agama, fiskal, pndidkan dan kebudayaan
kewenangan membentuk kabinet ada di tangan Presiden Jokowi sehingga para menteri bekerja dan bertanggungjawab kepada Presiden Jokowi, hal ini sesuai dengan sistem kabinet...
campuran
parlementer
presidensiil
kerja
karya
sesuai dengan pasal 22 UUD NRI tahun 1945, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
Undang-undang
RUU darurat negara
Peraturan pemerintah
Perpres
Perpu
Presiden, raja, ratu, Sultan hanya sebagai kepala negara, sebagai simbol yang melakukan kegiatan seremonial, sehingga tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri..hal ini merupakan ciri pemerintahan ....
campuran
quasi parlementer
presidensial
parlementer
quasi presidensial
yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah...
memegang kekuasaan pemerintahan
mengajukan rancangan undang-undang
menetapkan peraturan pemerintah
mengangkat dan memberhentikan menteri
menyatakan perang, membuat perdamaian dan menyatakan keadaan bahaya
Yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah...
memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
memberi amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
menerima penempatan duta negara lain
membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri negara dimana para menteri negara tunduk dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dasar hukum keberadaan para menteri negara diatur dalam pasal... UUD NRI tahun 1945
17
18
19
20
21
