. Pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif , Ketiga kekuasaan ini sering disebut … .

Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama, setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Pernyataan tersebut disebut ….

Kekuasaan Konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD, kekuasaan ini dijalankan oleh …. Ditegaskan dalam ….. UUD tahun 1945 .

Kekuasaan dibagi-bagi ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun diantara ketiganya harus berkoordinasi dan saling berhubungan satu sama lain, Pernyataan ini cocok untuk menggambarkan sistem … .

A. Pengaturan kekuasaan

B. Pemisahan kekuasaan

C. Pembedaan kekuasaan

D. Pembagian kekuasaan

E. Pengesahan kekuasaan

Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian yaitu Horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (Legislatif, eksekutif , yudikatif ) disebut pembagian kekuasaan … .

A. Vertikal

B. Horizontal

C. Diagonal

D. Setara

E. Bertingkat

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang …

A. kekuasaan legislatif

B. kekuasaan eksekutif

C. kekuasaan yudikatif

D. kekuasaan federatif

E. kekuasaan koordinatif

KekuasaanYudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadailan. Kekuasaan ini dipegang oleh … .

A. MA

B. MK

C. Peradilan Agama

D. MA dan MK

E. Peradilan Militer dan Peradilan Umum

Bank Indonesia selaku Bank Central yang memiliki kekuasaan Moneter di Indonesia, ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada … .

A. Pasal 24

B. Pasal 23 E

C. Pasal 23 D

D. Pasal 20

E. Pasal 3

Pemerintah pusat memberikan wewenang pemrintahan kepada pemerintah daerah ntuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Hal ini disebut sistem pemerintahan daerah yang disebut hak… .

A. Otonomi daerah

B. Non otonomi daerah

C. Dekontruksi

D. Desentralisasi

E. Bergantung pada pemerintah pusat