Font size
WorksheetsTry Out 1
Total questions: 99
Worksheet time: 51mins
Pegawai ASN berkedudukan sbg unsur...
Pemersatu bangsa
Pelayanan publik
Aparatur negara
Pelaksana kebijakan publik
Bukan merupakan fungsi ASN...
Profesionalisme kerja
Pelayanan publik
Pemersatu bangsa
Pelaksana kebijakan publik
Bukan peran pegawai ASN dlm penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional...
Perencana
Persiapan
Pelaksana
Pengawas
KASN berkedudukan di...
Ibukota negara
Ibukota provinsi
Daerah istimewa
Setiap kabupaten
Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN disebut asas?
Profesionalitas
Proporsionalitas
Netralitas
Keterpaduan
Berikut merupakan fungsi KASN yang salahsatu nya yaitu...
Mengawasi pelaksanaan norma dasar
Mengawasi jalannya pemilihan penyedia
Mengawasi keterlambatan yang terjadi pada penyedia
Membantu dalam tugas pembantuan PPK
Jabatan fungsional keahlian dalam ASN terdiri atas, kecuali...
Ahli pratama
Ahli muda
Ahli madya
Ahli utama
PPTK merupakan pegawai ASN yg menduduki jabatan...... Sesuai dg tugas dan
fungsinya.
Struktural
Fungsional
Fundamental
Horizontal
PA dikabupaten adalah...
Bupati
Walikota
Kepala SKPD
Kepala DPRD
PENGEMBANGAN KARIER dilakukan berdasarkan sebagai berikut kecuali...
Jasmani
Kualifikasi
Kompetensi
Kebutuhan instansi
Tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi profesi dibidang pengadaan
barang/jasa adalah Sertifikat Ahli…
PBJ
Pengadaan Nasional
Pengadaan Pemerintah
Pengelola PBJ Pemerintah
Sub unsur perencanaan pengadaan Jabfung PBJ yang dinilai angka kreditnya salahsatunya
adalah …
Penyusunan rencana pemilihan penyedia
penyusunan strategi pengadaan barang/jasa
Penyusunan HPS
koordinasi dan komunikasi pengadaan untuk tahap perencanaan
Yang tidak termasuk ke dalam sub unsur pemilihan penyedia Jabfung PBJ yang dinilai
angka kreditnya adalah …
penyusunan HPS
penetapan spek teknis
pengadaan dengan sistem e-procurement
pengumuman pemenang pemilihan penyedia
Sub unsur manajemen kontrak Jabfung PBJ yang tidak dinilai angka kreditnya adalah …
pengendalian keuangan pelaksanaan pekerjaan pengadaan
pembuatan laporan pelaksanaan pengadaan
pemeriksaan hasil pekerjaan
pengelolaan/penataan dokumen pengadaan
Sub unsur pengembangan profesi Jabfung PBJ yang dinilai angka kreditnya, kecuali …
penerjemahan buku bidang PBJ
pembuatan KTI bidang PBJ
menjadi narasumber/pembicara bidang PBJ
penyusunan Juklak PBJ
Manakah yang bukan merupakan unsur pengembangan profesi pengelolaan PBJ …
penyaduran buku di bidang PBJ
perolehan gelar kesarjanaan
pembuatan karya tulis ilmiah
penyusunan petunjuk teknis pengelolaan PBJ
Unsur penilaian angka kredit terdiri dari
utama dan penunjang
utama dan pendukung
utama dan pembantu
utama dan pilihan
Masa jabatan anggota tim penilai Jabfung PPBJ selama ……… tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.
1
2
3
5
Pengelola Pengadaan barang/jasa berkedudukan sebagai pelaksana ……….. di bidang
PBJ pada instansi pemerintah.
administrasi fungsional
teknis fungsional
pejabat fungsional
unsur administrasi
Jabatan fungsional pengelola PBJ merupakan jabatan …
Karier
Fungsional
Struktural
Administrasi
Yang merupakan Nilai-nilai pada LKPP terdiri dari?
1. Profesionalitas
2. Integritas
3. Kepatuhan
4. Berorientasi kepada stakeholders
5. Kerja tim
1,2,3,4
1,2,4,5
2,3,4,5
Semua benar
Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan b/j pemerintah
merupakan... LKPP
Visi
Misi
Tugas
Fungsi
Andal dalam mewujudkan sistem pengadaan yang kredibel merupakan..... LKPP
Visi
Misi
Fungsi
Tugas
Pemantauan dan evaluasi PBJ, pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum,
merupakan......LKPP
Visi
Misi
Tugas
Fungsi
Mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan evaluasi yang andal,
SDM yang profesional, dan kepastian hukum PBJ pemerintah, adalah merupakan... LKPP
Visi
Misi
Tugas
Fungsi
Kapan LKPP berdiri?
2005
2006
2007
2008
Siapakah kepala LKPP sekarang
Agus Rahardjo
Roni Dwi Susanto
Agus Susilo
Setya Budi Arijanta
LKPP berasal dari unit kerja bernama
Pusat Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Publik
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik
Pusat Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Salah satu keunggulan LKPP adalah....
Semangat, budaya kerja dan kreatifitas yang tinggi
Struktur organisasi kredibel
Menempatkan diri sebagai organisasi yang kredibel
Koordinasi antar lembaga telah berjalan dengan baik
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LKPP dibantu oleh...
Staf bidang
Staf ahli dan staf pendukung
Sekretaris Utama dan empat deputi
Wakil kepala LKPP
1. Meningkatkan peran UMKM
2. Meningkatkan PPDN
3. Penelitian dan Industri Kreatif
4. Tik dan Transaksi Elektronik
5. Efektif dan Efisien
6. Akuntabel dan Adil
7. Mendorong pengadaan berkelanjutan
8. Terbuka, Transparan, Kompetitif
Yang termasuk dalam Tujuan PBJ...
1,2,3
2,7,8
1,2,7
3,4,8
1. Sesuai kebutuhan dan spesifikasi (karakterisik BJ yang memenuhi kebutuhan
pengguna BJ)
2. Jumlahnya lebih dari kebutuhan (volume BJ yang diperlukan)
3. Kualifikasi yang tepat (persyaratan teknis dan Administrasi penyedia BJ)
4. Lokasi barang/jasa yang digunakan
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan BJ
Yang merupakan kriteria dari value for money adalah...
1,3,4
1,3,5
1,2,3
3,4,5
Aspek dalam pengadaan berkelanjutan salah satu nya adalah aspek sosial, yang termasuk ke dalam aspek sosial adalah :
Peningkatan peran Usaha Kecil
Mengurangi dampak buruk terhadap pencemaran lingkungan
Menggunakan SDA sesuai ketentuan
Biaya barang dan jasa sesuai usia barang jasa tersebut
1. UMKM
2. PPDN
3. Efektif dan Efisien
4. Akuntabel dan Adil
5. Pengadaan berkelanjutan
6. Terbuka, Transparan, Kompetitif
7. Terbuka dan bersaing
Yang termasuk dalam prinsip pbj adalah...
5,6,7
4,5,6
3,4,6
3,4,7
Penggunaan produk dalam negeri diharapkan dapat menimbulkan dampak positif, kecuali
Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan
Meningkatkan monopoli perdagangan
Menggerakkan roda perekonomian nasional
Menumbuhkembangkan produksi dalam negeri
Dibawah ini yang bukan merupakan Etika Pengadaan ialah
Menjaga kerahasiaan Informasi
Tertib dan rasa tanggung jawab mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan
PPK mengendalikan langsung /tidak langsung Penyedia
Tidak mempengaruhi langsung tidak langsung menyebabkan persaingan usaha tdk sehat
Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yg ditetapkan sesuai kesepakatan, merupakan
Etika pengadaan barang/jasa
Prinsip pengadaan barang/jasa
Tujuan pengadaan barang/jasa
Kebijakan pengadaan barang/jasa
Salah satu kebijakan pengadaan barang/jasa yaitu melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, ...., Dan kompetitif
adil
bersaing
terbuka
efisien
Salah satu kebijakan pengadan barang / jasa pemerintah ialah ...
Mendorong pengadaan berkelanjutan
Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa
Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yg berakibat persaingan usaha tidak sehat
Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
Dalam pengadaan barang dan jasa harus mampu mendorong penggunaan produk dalam negeri dan produk berstandar SNI, ada 2 jenis standar sni yaitu :
SNI Sukarela dan wajib
SNI wajib dan usaha
SNI Utama dan tetap
SNI sukarela dan tetap
Pokja pemilihan mendokumentasikan seluruh tahapan pengadaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
Hal ini merupakan contoh pengamalan prinsip pengadaan yakni...
terbuka
transparan
efisien
akuntabel
Dalam suatu perencanaan pengadaan, PPK menyusun spesifikasi yang telah mempertimbangkan
penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI. Pejabat Pengadaan menyarankan
kepada PPK untuk mempertimbangkan satu aspek lain ialah….
Memilih Penyedia yang berpengalaman
Mengundang penyedia dengan reputasi yang baik didunia internasional
Memaksimalkan produk hijau (green product)
Mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
Anggota pokja pemilihan jumlahnya dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. Penambahan ini dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan ...
Spesifikasi teknis
Banyaknya volume barang dan jasa
Banyaknya paket pengadaan
Kompleksitas pemilihan penyedia
Kewenangan PA yang dapat didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBD, adalah
Menetapkan penunjukan langsung tender / seleksi ulang gagal
Menetapkan tim ahli
Menyatakan tender / seleksi gagal
Menetapkan pejabat pengadaan
Siapa yang menetapkan pejabat pengadaan yang pengangkatan dan pemberhentiannya tidak
terikat tahun anggaran sesuai peraturan perundangan
Pokja
APIP
PA
PPK
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.
3. Menetapkan PPK, pejabat pengadaan, PjPHP/PPHP, penyelenggara swakelola.
4. Menetapkan tim teknis, dan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes.
5. Melaksanakan konsolidasi PBJ.
6. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan
Langsung/E-Purchasing B/PK/JL dg nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100 M
Berikut ini merupakan Tugas dan Wewenang dari Pengguna Anggaran yang dapat didelegasikan
kepada KPA untuk pengelolaan APBD, kecuali...
1,2,3
2,3,5
3,4,5
3,4,6
Dalam lingkup perencanaan pengadaan melalui penyedia, penetapan spesifikasi/KAK adalah
ruang lingkup . . . . . . sedangkan, penyusunan Spesifikasi teknis /Kerangka Acuan Kerja (KAK)
dilakukan oleh . . . .
PA / KPA dan PPK
UKPBJ dan PPK
PPK dan PA / KPA
PPK dan Agen Pengadaan
1. Penyusunan spesifikasi spek teknis/KAK
2. Penyusunan RAB
3. Penyusunan biaya pendukung
4. Penetapan tipe swakelola
Yang manakah yang bukan perencanaan melalui swakelola
1
2
3
4
Pernyataan dibawah ini yang salah ialah
Presiden Menetapkan tim/juri/tim ahli
untuk pelaksanaan melalui
sayembara/kontes
Sekretaris daerah melaksanakan
konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Kepala Lembaga menetapkan
penunjukkan langsung untuk
tender/seleksi gagal
Menteri PUPR menetapkan tim teknis
Pelaku Pengadaan yang dibantu oleh pengelola pengadaan
barang dan jasa ialah
Pejabat Pembuat Komitmen
Agen Pengadaan
Pejabat Pengadaan
Pengguna Anggaran
Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Penguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pengadaan
Kelompok kerja pemilihan
Yang tidak termasuk dalam sistem pendukung SPSE ialah
Portal pengadaan internasional
Pengelolaan SDM PBJ
Monitoring dan evaluasi
Pengelolaan peran serta masyarakat
Pelaksanaan fungsi pendampingan,konsultasi & bimtek PBJ
termasuk seluruh sistem informasi PBj, kecuali
SIRUP & SPSE
E-purchasing & E-monev
E-katalog & SIKAP
SIRUP & SIKAP
Apin menyampaikan keterangan palsu, Epin
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima Pokja, sedangkan Upin dan Ipin terindikasi
persekongkolan. Siapa yg diberikan sanksi pencairan jaminan penawaran?
semua
apin
epin
upin dan ipin
Dalam hal PPK menyerahkan proses e-Purchasing kepada
Pejabat Pengadaan maka PPK menyampaikan ..........kepada
Pejabat pengadaan
HPS dan rancangan kontrak
Spesifikasi teknis dan referensi harga
Referensi harga, spek teknis dan
rancangan surat pesanan
Data calon penyedia katalog dan referensi
harga
Apa tahap sebelum penetapan barang jasa?
identifikasi kebutuhan
Penetapan cara pengadaan barang/jasa
Penetapan jadwal pengadaan barang/jasa
Penetapan anggaran pengadaan barang/jasa
Proses perencanaan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan
barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja, kecuali...
Kementerian
Lembaga
Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah
Identifikasi kebutuhan dalam proses
Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan ... penetapan paguindikatif/Nota Kesepakatan
KUA-PPAS untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam RENSTRA
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
sebelum
sesudah
bersamaan
abstain
Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan,kecuali...
prinsip efisien dan efektif dalam PBJ
aspek pengadaan berkelanjutan
penilaian prioritas kebutuhan
barang/jasa pada tender cepat
Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan
barang/jasa ditetapkan dengan mempertimbangkan,kecuali....
besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi
beban tugas serta tanggung jawabnya
barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai
Barang/ jasa pada katalog elektronik
Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola
meliputi, kecuali...
Penetapan sasaran oleh PPK
Penetapan penyelenggara swakelola
Rencana kegiatan
Jadwal pelaksanaan
Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Pokmas (tipe IV)
dievaluasi dan ditetapkan oleh...
PA
PPK
KPA
Pimpinan pokmas
Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan
persiapan pengadaan yaitu, kecuali...
Daftar barang/jasa dalam e-katalog
Kriteria barang/jasa untuk keadaan khusus
Nilai paket pekerjaan
Jenis barang/jasa
Perhitungan HPS untuk barang harus memperhitungkan
komponen biaya antara lain sebagai berikut, kecuali...
Nilai barang
Biaya pengiriman
Keuntungan dan biaya overhead
Biaya pelatihan
Perhitungan HPS untuk pekerjaan konstruksi adalah
berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang
dilakukan oleh konsultan perencana berdasarkan hal-hal
berikut, kecuali...
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Rancangan gambar DED
Spesifikasi teknis
Kerangka acuan kerja
Reviu spesifikasi teknis/KAK meliputi sebagai berikut
Kualitas
Kuantitas
Waktu pelaksanaan
Ketersediaan di pasar
Rancangan kontrak Swakelola paling sedikit berisi sebagai
berikut, kecuali...
para pihak
barang/jasa yang dihasilkan
ruang lingkup pekerjaan
jangka waktu pelaksanaan
Yang TIDAK termasuk ketentuan dalam menyusun
spesifikasi teknis/KAK
menggunakan produk dalam negeri dan
bersertifikat
menyebutkan merk untuk pengadaan
komponen atau suku cadang
memaksimalkan penggunaan produk
industri hijau
memenuhi keinginan dari Pengguna
Anggaran
Pengadaan jasa boga pasien di rumah sakit menggunakan
jenis kontrak....
Lumsum
Harga satuan
Kontrak payung
Waktu penugasan
Pengadaan jasa Profesional Conference Organizer (PCO)
adalah menggunakan jenis kontrak.....
Lumsum
Gabungan lumsum dan harga satuan
Waktu penugasan
Kontrak payung
Tindak lanjut setelah penandatanganan Nota kesepahaman untuk Swakelola tipe III dilakukan sebagai
berikut:
1) Penanggung jawab Ormas menyampaikan proposal dan RAB kepada PA/KPA penanggung jawab
anggaran
2) PPK pada PA/KPA penanggung jawab anggaran menyusun perencanaan pengadaan melalui
swakelola sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA K/L atau RKA PD
3) K/L/PD Pelaksana Swakelola, menyampaikan proposal yg memuat rencana kerja dan RAB
Manakah pernyataan yang benar?
1
2
3
1 dan 2
Studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan
sebelum dan sesudah pelaksanaan desain
sebelum pelaksanaan desain
sesudah pelaksanaan desain
sebelum pelaksanaan konstruksi
Pada nota kesepahaman utk swakelola tipe III, dalam hal terdapat beberapa ormas yg memenuhi
syarat, maka untuk menetapkan ormas yg dpt melaksanakan swakelola,...... dapat melaksanakan.....
PA/KPA, Penunjukan langsung
PPK, Penunjukan langsung
PA/KPA, Sayembara
PPK, Sayembara
Dalam hal rancangan kontrak pada swakelola II termasuk pengadaan b/ j melalui penyedia maka
untuk K/L/PD, PBJ dilaksanakan oleh ...... dengan pedoman.... dan....
Tim persiapan, prinsip, etika
Tim persiapan, kebijakan, etika
Tim pelaksana, kebijakan, prinsip
Tim Pelaksana, prinsip, etika
Laporan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan
dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola adalah
Laporan pendahuluan
Laporan antara
Laporan akhir
Laporan bulanan
Berdasarkan dokumen . . pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis
pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha dalam
negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan
penawaran
pemilihan
spesifikasi teknis
persiapan
Pihak yang berwenang menandatangi kontrak atas nama penyedia adalah
Direktur Utama
Pimpinan perusahaan
Pengurus koperasi
Semuanya benar
Dalam hal PPK yang bertindak sebagai pejabat penandatanganan kontrak tidak menyetujui
hasil pemilihan penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada
UKPBJ
PA
Pokja Pemilihan
KPA
Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada
Pokja Pemilihan sebesar 1% dari nilai total HPS dengan masa berlaku
30 hari kalender sejak tanggal pengajuan banding
30 hari kerja sejak tanggal pengajuan banding
14 hari kalender sejak tanggal pengajuan banding
14 hari kerja sejak tanggal pengajuan banding
Melakukan reviu terhadap hasil pemilihan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan
dalam Katalog Elektronik Sektoral, merupakan tugas dan wewenang…
Menteri
Kepala Daerah
Kepala Lembaga
Kepala UKPBJ
Yang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaaan kontrak katalog Nasional adalah…
K/L/Perangkat Daerah
LKPP
UKPBJ
Perangkat Daerah
Tindakan penyedia tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik
dikenakan sanksi...
Sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing selama 6 bulan
Sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun
Sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun
Sanksi daftar hitam selama 1 tahun
Standar operasional prosedur disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan ........ UKPBJ
tugas dan kewajiban
tugas dan fungsi
kewajiban dan hak
tugas dan struktur
UKPBJ sebagai pusat keunggulan PBJ adalah unit kerja yg memiliki karakter ......, ....., .....,.....
dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam
penciptaan nilai tambah dan manfaat dlm PBJ di Indonesia
Proaktif, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, tanggung jawab
Proaktif, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, tanggung jawab
Berorientasi pada kinerja, tanggung jawab, mandiri, proaktif
Strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif
UKPBJ menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan
LKPP
PA/KPA/PPK
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah
Kepala perangkat daerah
Berikut yang bukan merupakan fungsi dari UKPBJ...
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
Melakukan e purchasing pada katalog elektronik
UKPBJ berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan
ketentuan...
peraturan perundang-undangan
Peraturan LKPP
peraturan kepala daerah
peraturan menteri
Pengadaan kendaraan operasional di Kementerian B memiliki nilai penawaran terkoreksi Rp 210 Juta dari HPS senilai Rp 300 Juta dengan bukti kontrak berupa surat pesanan. Berapa jaminan pelaksanaannya?
10,5 Juta
15 Juta
15 Juta
Tidak ada
Sosialisasi pencegahan radikalisme oleh Kemenkumham dan Universitas Trisakti merupakan contoh swakelola tipe...
1
2
3
4
Tindak lanjut pada seleksi gagal karena negosiasi biaya tidak tercapai adalah...
Evaluasi penawaran ulang
Penyampaian penawaran ulang
Tender ulang
Seleksi ulang
Salah satu tugas Pokja Pemilihan ialah….
Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi
Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik
Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja
Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan orientasi pada, kecuali
Ketersediaan barang/jasa
Kemampuan pelaku usaha
Ketersediaan anggaran belanja
Kemampuan pelaku pengadaan
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada
PA
PPK
Menteri/kepala lembaga/kepada daerah
Kepala inspektorat
Sistem pengaduan pengadaan barjas dilembangkan oleh
UKPBJ
Tim IT K/L/PD
Kejaksaan Tinggi
LKPP
E-reverse auction tidak dapat digunakan untuk
Tender cepat
e-purchasing
Tindak lanjut tender hanya 2 penawaran yg lulus evaluasi teknis
Pengadaan langsung
Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi, kecuali...
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral
Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
Pengelolaan informasi kontrak
Jika harga penawaran setelah koreksi aritmatika senilai Rp 8 milyar, dengan TKDN 40% dan
preferensi harga 25%, maka hasil evaluasi akhir adalah..
7.000.000
8.500.000
7.200.000
7.900.000
Penggabungan paket pembangunan gedung sekolah bernilai Rp. 3,5 Milyar dengan pembangunan
jembatan baja sepanjang 100 meter bernilai Rp. 5 Milyar di lokasi yang berdekatan TIDAK
dianjurkan dengan alasan tidak termasuk dalam ketentuan...
Menyatukan paket-paket pengadaan secara terintegrasi
Menyatukan paket-paket pengadaan yang menurut sifatnya akan lebih mudah dan
efisien jika dipisah.
Menyatukan paket-paket pengadaan yang besar dan kecil, padahal jika dipisah akan
memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk berpartisipasi
Memecah paket-paket Pengadaan Barang/Jasa, menjadi beberapa paket dengan
maksud menghindari tender/seleksi
Mr. Chanyeol dan Mr. Baekhyun menandatangani Berita Acara Serah Terima, Mr. Baekhyun melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan lalu menyerahkan kepada Mr. Sehun. Mr. Sehun meminta Mr. Jongin, Mr. Kyungsoo dan Mr. Suho untuk melakukan pemeriksaan administratif pekerjaan. Manakah yang memungkinkan siapa Mr. Chanyeol, Mr. Sehun dan Mr. Kyungsoo berturut-turut?
Pelaku usaha - PA - PPHP
Penyedia - PPK - PPHP
Penyedia - PA - PPHP
PPK - PA - PjPHP
