wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Try Out 1

Total questions: 99

Worksheet time: 51mins

Name
Class
Date
1.

Pegawai ASN berkedudukan sbg unsur...

a)

Pemersatu bangsa

b)

Pelayanan publik

c)

Aparatur negara

d)

Pelaksana kebijakan publik

2.

Bukan merupakan fungsi ASN...

a)

Profesionalisme kerja

b)

Pelayanan publik

c)

Pemersatu bangsa

d)

Pelaksana kebijakan publik

3.

Bukan peran pegawai ASN dlm penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan nasional...

a)

Perencana

b)

Persiapan

c)

Pelaksana

d)

Pengawas

4.

KASN berkedudukan di...

a)

Ibukota negara

b)

Ibukota provinsi

c)

Daerah istimewa

d)

Setiap kabupaten

5.

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN disebut asas?

a)

Profesionalitas

b)

Proporsionalitas

c)

Netralitas

d)

Keterpaduan

6.

Berikut merupakan fungsi KASN yang salahsatu nya yaitu...

a)

Mengawasi pelaksanaan norma dasar

b)

Mengawasi jalannya pemilihan penyedia

c)

Mengawasi keterlambatan yang terjadi pada penyedia

d)

Membantu dalam tugas pembantuan PPK

7.

Jabatan fungsional keahlian dalam ASN terdiri atas, kecuali...

a)

Ahli pratama

b)

Ahli muda

c)

Ahli madya

d)

Ahli utama

8.

PPTK merupakan pegawai ASN yg menduduki jabatan...... Sesuai dg tugas dan

fungsinya.

a)

Struktural

b)

Fungsional

c)

Fundamental

d)

Horizontal

9.

PA dikabupaten adalah...

a)

Bupati

b)

Walikota

c)

Kepala SKPD

d)

Kepala DPRD

10.

PENGEMBANGAN KARIER dilakukan berdasarkan sebagai berikut kecuali...

a)

Jasmani

b)

Kualifikasi

c)

Kompetensi

d)

Kebutuhan instansi

11.

Tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi profesi dibidang pengadaan

barang/jasa adalah Sertifikat Ahli…

a)

PBJ

b)

Pengadaan Nasional

c)

Pengadaan Pemerintah

d)

Pengelola PBJ Pemerintah

12.

Sub unsur perencanaan pengadaan Jabfung PBJ yang dinilai angka kreditnya salahsatunya

adalah …

a)

Penyusunan rencana pemilihan penyedia

b)

penyusunan strategi pengadaan barang/jasa

c)

Penyusunan HPS

d)

koordinasi dan komunikasi pengadaan untuk tahap perencanaan

13.

Yang tidak termasuk ke dalam sub unsur pemilihan penyedia Jabfung PBJ yang dinilai

angka kreditnya adalah …

a)

penyusunan HPS

b)

penetapan spek teknis

c)

pengadaan dengan sistem e-procurement

d)

pengumuman pemenang pemilihan penyedia

14.

Sub unsur manajemen kontrak Jabfung PBJ yang tidak dinilai angka kreditnya adalah …

a)

pengendalian keuangan pelaksanaan pekerjaan pengadaan

b)

pembuatan laporan pelaksanaan pengadaan

c)

pemeriksaan hasil pekerjaan

d)

pengelolaan/penataan dokumen pengadaan

15.

Sub unsur pengembangan profesi Jabfung PBJ yang dinilai angka kreditnya, kecuali …

a)

penerjemahan buku bidang PBJ

b)

pembuatan KTI bidang PBJ

c)

menjadi narasumber/pembicara bidang PBJ

d)

penyusunan Juklak PBJ

16.

Manakah yang bukan merupakan unsur pengembangan profesi pengelolaan PBJ …

a)

penyaduran buku di bidang PBJ

b)

perolehan gelar kesarjanaan

c)

pembuatan karya tulis ilmiah

d)

penyusunan petunjuk teknis pengelolaan PBJ

17.

Unsur penilaian angka kredit terdiri dari

a)

utama dan penunjang

b)

utama dan pendukung

c)

utama dan pembantu

d)

utama dan pilihan

18.

Masa jabatan anggota tim penilai Jabfung PPBJ selama ……… tahun dan dapat diangkat

kembali untuk masa jabatan berikutnya.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

5

19.

Pengelola Pengadaan barang/jasa berkedudukan sebagai pelaksana ……….. di bidang

PBJ pada instansi pemerintah.

a)

administrasi fungsional

b)

teknis fungsional

c)

pejabat fungsional

d)

unsur administrasi

20.

Jabatan fungsional pengelola PBJ merupakan jabatan …

a)

Karier

b)

Fungsional

c)

Struktural

d)

Administrasi

21.

Yang merupakan Nilai-nilai pada LKPP terdiri dari?

1. Profesionalitas

2. Integritas

3. Kepatuhan

4. Berorientasi kepada stakeholders

5. Kerja tim

a)

1,2,3,4

b)

1,2,4,5

c)

2,3,4,5

d)

Semua benar

22.

Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan b/j pemerintah

merupakan... LKPP

a)

Visi

b)

Misi

c)

Tugas

d)

Fungsi

23.

Andal dalam mewujudkan sistem pengadaan yang kredibel merupakan..... LKPP

a)

Visi

b)

Misi

c)

Fungsi

d)

Tugas

24.

Pemantauan dan evaluasi PBJ, pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum,

merupakan......LKPP

a)

Visi

b)

Misi

c)

Tugas

d)

Fungsi

25.

Mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan evaluasi yang andal,

SDM yang profesional, dan kepastian hukum PBJ pemerintah, adalah merupakan... LKPP

a)

Visi

b)

Misi

c)

Tugas

d)

Fungsi

26.

Kapan LKPP berdiri?

a)

2005

b)

2006

c)

2007

d)

2008

27.

Siapakah kepala LKPP sekarang

a)

Agus Rahardjo

b)

Roni Dwi Susanto

c)

Agus Susilo

d)

Setya Budi Arijanta

28.

LKPP berasal dari unit kerja bernama

a)

Pusat Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Publik

b)

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik

c)

Pusat Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

d)

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

29.

Salah satu keunggulan LKPP adalah....

a)

Semangat, budaya kerja dan kreatifitas yang tinggi

b)

Struktur organisasi kredibel

c)

Menempatkan diri sebagai organisasi yang kredibel

d)

Koordinasi antar lembaga telah berjalan dengan baik

30.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LKPP dibantu oleh...

a)

Staf bidang

b)

Staf ahli dan staf pendukung

c)

Sekretaris Utama dan empat deputi

d)

Wakil kepala LKPP

31.

1. Meningkatkan peran UMKM

2. Meningkatkan PPDN

3. Penelitian dan Industri Kreatif

4. Tik dan Transaksi Elektronik

5. Efektif dan Efisien

6. Akuntabel dan Adil

7. Mendorong pengadaan berkelanjutan

8. Terbuka, Transparan, Kompetitif

Yang termasuk dalam Tujuan PBJ...

a)

1,2,3

b)

2,7,8

c)

1,2,7

d)

3,4,8

32.

1. Sesuai kebutuhan dan spesifikasi (karakterisik BJ yang memenuhi kebutuhan

pengguna BJ)

2. Jumlahnya lebih dari kebutuhan (volume BJ yang diperlukan)

3. Kualifikasi yang tepat (persyaratan teknis dan Administrasi penyedia BJ)

4. Lokasi barang/jasa yang digunakan

5. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan BJ

Yang merupakan kriteria dari value for money adalah...

a)

1,3,4

b)

1,3,5

c)

1,2,3

d)

3,4,5

33.

Aspek dalam pengadaan berkelanjutan salah satu nya adalah aspek sosial, yang termasuk ke dalam aspek sosial adalah :

a)

Peningkatan peran Usaha Kecil

b)

Mengurangi dampak buruk terhadap pencemaran lingkungan

c)

Menggunakan SDA sesuai ketentuan

d)

Biaya barang dan jasa sesuai usia barang jasa tersebut

34.

1. UMKM

2. PPDN

3. Efektif dan Efisien

4. Akuntabel dan Adil

5. Pengadaan berkelanjutan

6. Terbuka, Transparan, Kompetitif

7. Terbuka dan bersaing

Yang termasuk dalam prinsip pbj adalah...

a)

5,6,7

b)

4,5,6

c)

3,4,6

d)

3,4,7

35.

Penggunaan produk dalam negeri diharapkan dapat menimbulkan dampak positif, kecuali

a)

Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan

b)

Meningkatkan monopoli perdagangan

c)

Menggerakkan roda perekonomian nasional

d)

Menumbuhkembangkan produksi dalam negeri

36.

Dibawah ini yang bukan merupakan Etika Pengadaan ialah

a)

Menjaga kerahasiaan Informasi

b)

Tertib dan rasa tanggung jawab mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan

c)

PPK mengendalikan langsung /tidak langsung Penyedia

d)

Tidak mempengaruhi langsung tidak langsung menyebabkan persaingan usaha tdk sehat

37.

Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yg ditetapkan sesuai kesepakatan, merupakan

a)

Etika pengadaan barang/jasa

b)

Prinsip pengadaan barang/jasa

c)

Tujuan pengadaan barang/jasa

d)

Kebijakan pengadaan barang/jasa

38.

Salah satu kebijakan pengadaan barang/jasa yaitu melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, ...., Dan kompetitif

a)

adil

b)

bersaing

c)

terbuka

d)

efisien

39.

Salah satu kebijakan pengadan barang / jasa pemerintah ialah ...

a)

Mendorong pengadaan berkelanjutan

b)

Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa

c)

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yg berakibat persaingan usaha tidak sehat

d)

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

40.

Dalam pengadaan barang dan jasa harus mampu mendorong penggunaan produk dalam negeri dan produk berstandar SNI, ada 2 jenis standar sni yaitu :

a)

SNI Sukarela dan wajib

b)

SNI wajib dan usaha

c)

SNI Utama dan tetap

d)

SNI sukarela dan tetap

41.

Pokja pemilihan mendokumentasikan seluruh tahapan pengadaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Hal ini merupakan contoh pengamalan prinsip pengadaan yakni...

a)

terbuka

b)

transparan

c)

efisien

d)

akuntabel

42.

Dalam suatu perencanaan pengadaan, PPK menyusun spesifikasi yang telah mempertimbangkan

penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI. Pejabat Pengadaan menyarankan

kepada PPK untuk mempertimbangkan satu aspek lain ialah….

a)

Memilih Penyedia yang berpengalaman

b)

Mengundang penyedia dengan reputasi yang baik didunia internasional

c)

Memaksimalkan produk hijau (green product)

d)

Mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)

43.

Anggota pokja pemilihan jumlahnya dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. Penambahan ini dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan ...

a)

Spesifikasi teknis

b)

Banyaknya volume barang dan jasa

c)

Banyaknya paket pengadaan

d)

Kompleksitas pemilihan penyedia

44.

Kewenangan PA yang dapat didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBD, adalah

a)

Menetapkan penunjukan langsung tender / seleksi ulang gagal

b)

Menetapkan tim ahli

c)

Menyatakan tender / seleksi gagal

d)

Menetapkan pejabat pengadaan

45.

Siapa yang menetapkan pejabat pengadaan yang pengangkatan dan pemberhentiannya tidak

terikat tahun anggaran sesuai peraturan perundangan

a)

Pokja

b)

APIP

c)

PA

d)

PPK

46.

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.

3. Menetapkan PPK, pejabat pengadaan, PjPHP/PPHP, penyelenggara swakelola.

4. Menetapkan tim teknis, dan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes.

5. Melaksanakan konsolidasi PBJ.

6. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan

Langsung/E-Purchasing B/PK/JL dg nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100 M


Berikut ini merupakan Tugas dan Wewenang dari Pengguna Anggaran yang dapat didelegasikan

kepada KPA untuk pengelolaan APBD, kecuali...

a)

1,2,3

b)

2,3,5

c)

3,4,5

d)

3,4,6

47.

Dalam lingkup perencanaan pengadaan melalui penyedia, penetapan spesifikasi/KAK adalah

ruang lingkup . . . . . . sedangkan, penyusunan Spesifikasi teknis /Kerangka Acuan Kerja (KAK)

dilakukan oleh . . . .

a)

PA / KPA dan PPK

b)

UKPBJ dan PPK

c)

PPK dan PA / KPA

d)

PPK dan Agen Pengadaan

48.

1. Penyusunan spesifikasi spek teknis/KAK

2. Penyusunan RAB

3. Penyusunan biaya pendukung

4. Penetapan tipe swakelola

Yang manakah yang bukan perencanaan melalui swakelola

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

49.

Pernyataan dibawah ini yang salah ialah

a)

Presiden Menetapkan tim/juri/tim ahli

untuk pelaksanaan melalui

sayembara/kontes

b)

Sekretaris daerah melaksanakan

konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

c)

Kepala Lembaga menetapkan

penunjukkan langsung untuk

tender/seleksi gagal

d)

Menteri PUPR menetapkan tim teknis

50.

Pelaku Pengadaan yang dibantu oleh pengelola pengadaan

barang dan jasa ialah

a)

Pejabat Pembuat Komitmen

b)

Agen Pengadaan

c)

Pejabat Pengadaan

d)

Pengguna Anggaran

51.

Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan

Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai

paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

a)

Penguna Anggaran

b)

Pejabat Pembuat Komitmen

c)

Pejabat Pengadaan

d)

Kelompok kerja pemilihan

52.

Yang tidak termasuk dalam sistem pendukung SPSE ialah

a)

Portal pengadaan internasional

b)

Pengelolaan SDM PBJ

c)

Monitoring dan evaluasi

d)

Pengelolaan peran serta masyarakat

53.

Pelaksanaan fungsi pendampingan,konsultasi & bimtek PBJ

termasuk seluruh sistem informasi PBj, kecuali

a)

SIRUP & SPSE

b)

E-purchasing & E-monev

c)

E-katalog & SIKAP

d)

SIRUP & SIKAP

54.

Apin menyampaikan keterangan palsu, Epin

mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat

diterima Pokja, sedangkan Upin dan Ipin terindikasi

persekongkolan. Siapa yg diberikan sanksi pencairan jaminan penawaran?

a)

semua

b)

apin

c)

epin

d)

upin dan ipin

55.

Dalam hal PPK menyerahkan proses e-Purchasing kepada

Pejabat Pengadaan maka PPK menyampaikan ..........kepada

Pejabat pengadaan

a)

HPS dan rancangan kontrak

b)

Spesifikasi teknis dan referensi harga

c)

Referensi harga, spek teknis dan

rancangan surat pesanan

d)

Data calon penyedia katalog dan referensi

harga

56.

Apa tahap sebelum penetapan barang jasa?

a)

identifikasi kebutuhan

b)

Penetapan cara pengadaan barang/jasa

c)

Penetapan jadwal pengadaan barang/jasa

d)

Penetapan anggaran pengadaan barang/jasa

57.

Proses perencanaan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan

barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja, kecuali...

a)

Kementerian

b)

Lembaga

c)

Perangkat Daerah

d)

Pemerintah Daerah

58.

Identifikasi kebutuhan dalam proses

Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan ... penetapan paguindikatif/Nota Kesepakatan

KUA-PPAS untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam RENSTRA

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

a)

sebelum

b)

sesudah

c)

bersamaan

d)

abstain

59.

Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan,kecuali...

a)

prinsip efisien dan efektif dalam PBJ

b)

aspek pengadaan berkelanjutan

c)

penilaian prioritas kebutuhan

d)

barang/jasa pada tender cepat

60.

Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan

barang/jasa ditetapkan dengan mempertimbangkan,kecuali....

a)

besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi

b)

beban tugas serta tanggung jawabnya

c)

barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai

d)

Barang/ jasa pada katalog elektronik

61.

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola

meliputi, kecuali...

a)

Penetapan sasaran oleh PPK

b)

Penetapan penyelenggara swakelola

c)

Rencana kegiatan

d)

Jadwal pelaksanaan

62.

Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Pokmas (tipe IV)

dievaluasi dan ditetapkan oleh...

a)

PA

b)

PPK

c)

KPA

d)

Pimpinan pokmas

63.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan

persiapan pengadaan yaitu, kecuali...

a)

Daftar barang/jasa dalam e-katalog

b)

Kriteria barang/jasa untuk keadaan khusus

c)

Nilai paket pekerjaan

d)

Jenis barang/jasa

64.

Perhitungan HPS untuk barang harus memperhitungkan

komponen biaya antara lain sebagai berikut, kecuali...

a)

Nilai barang

b)

Biaya pengiriman

c)

Keuntungan dan biaya overhead

d)

Biaya pelatihan

65.

Perhitungan HPS untuk pekerjaan konstruksi adalah

berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang

dilakukan oleh konsultan perencana berdasarkan hal-hal

berikut, kecuali...

a)

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

b)

Rancangan gambar DED

c)

Spesifikasi teknis

d)

Kerangka acuan kerja

66.

Reviu spesifikasi teknis/KAK meliputi sebagai berikut

a)

Kualitas

b)

Kuantitas

c)

Waktu pelaksanaan

d)

Ketersediaan di pasar

67.

Rancangan kontrak Swakelola paling sedikit berisi sebagai

berikut, kecuali...

a)

para pihak

b)

barang/jasa yang dihasilkan

c)

ruang lingkup pekerjaan

d)

jangka waktu pelaksanaan

68.

Yang TIDAK termasuk ketentuan dalam menyusun

spesifikasi teknis/KAK

a)

menggunakan produk dalam negeri dan

bersertifikat

b)

menyebutkan merk untuk pengadaan

komponen atau suku cadang

c)

memaksimalkan penggunaan produk

industri hijau

d)

memenuhi keinginan dari Pengguna

Anggaran

69.

Pengadaan jasa boga pasien di rumah sakit menggunakan

jenis kontrak....

a)

Lumsum

b)

Harga satuan

c)

Kontrak payung

d)

Waktu penugasan

70.

Pengadaan jasa Profesional Conference Organizer (PCO)

adalah menggunakan jenis kontrak.....

a)

Lumsum

b)

Gabungan lumsum dan harga satuan

c)

Waktu penugasan

d)

Kontrak payung

71.

Tindak lanjut setelah penandatanganan Nota kesepahaman untuk Swakelola tipe III dilakukan sebagai

berikut:

1) Penanggung jawab Ormas menyampaikan proposal dan RAB kepada PA/KPA penanggung jawab

anggaran

2) PPK pada PA/KPA penanggung jawab anggaran menyusun perencanaan pengadaan melalui

swakelola sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA K/L atau RKA PD

3) K/L/PD Pelaksana Swakelola, menyampaikan proposal yg memuat rencana kerja dan RAB

Manakah pernyataan yang benar?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

1 dan 2

72.

Studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan

a)

sebelum dan sesudah pelaksanaan desain

b)

sebelum pelaksanaan desain

c)

sesudah pelaksanaan desain

d)

sebelum pelaksanaan konstruksi

73.

Pada nota kesepahaman utk swakelola tipe III, dalam hal terdapat beberapa ormas yg memenuhi

syarat, maka untuk menetapkan ormas yg dpt melaksanakan swakelola,...... dapat melaksanakan.....

a)

PA/KPA, Penunjukan langsung

b)

PPK, Penunjukan langsung

c)

PA/KPA, Sayembara

d)

PPK, Sayembara

74.

Dalam hal rancangan kontrak pada swakelola II termasuk pengadaan b/ j melalui penyedia maka

untuk K/L/PD, PBJ dilaksanakan oleh ...... dengan pedoman.... dan....

a)

Tim persiapan, prinsip, etika

b)

Tim persiapan, kebijakan, etika

c)

Tim pelaksana, kebijakan, prinsip

d)

Tim Pelaksana, prinsip, etika

75.

Laporan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan

dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola adalah

a)

Laporan pendahuluan

b)

Laporan antara

c)

Laporan akhir

d)

Laporan bulanan

76.

Berdasarkan dokumen . . pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis

pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha dalam

negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan

a)

penawaran

b)

pemilihan

c)

spesifikasi teknis

d)

persiapan

77.

Pihak yang berwenang menandatangi kontrak atas nama penyedia adalah

a)

Direktur Utama

b)

Pimpinan perusahaan

c)

Pengurus koperasi

d)

Semuanya benar

78.

Dalam hal PPK yang bertindak sebagai pejabat penandatanganan kontrak tidak menyetujui

hasil pemilihan penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada

a)

UKPBJ

b)

PA

c)

Pokja Pemilihan

d)

KPA

79.

Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada

Pokja Pemilihan sebesar 1% dari nilai total HPS dengan masa berlaku

a)

30 hari kalender sejak tanggal pengajuan banding

b)

30 hari kerja sejak tanggal pengajuan banding

c)

14 hari kalender sejak tanggal pengajuan banding

d)

14 hari kerja sejak tanggal pengajuan banding

80.

Melakukan reviu terhadap hasil pemilihan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan

dalam Katalog Elektronik Sektoral, merupakan tugas dan wewenang…

a)

Menteri

b)

Kepala Daerah

c)

Kepala Lembaga

d)

Kepala UKPBJ

81.

Yang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaaan kontrak katalog Nasional adalah…

a)

K/L/Perangkat Daerah

b)

LKPP

c)

UKPBJ

d)

Perangkat Daerah

82.

Tindakan penyedia tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik

dikenakan sanksi...

a)

Sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing selama 6 bulan

b)

Sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun

c)

Sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun

d)

Sanksi daftar hitam selama 1 tahun

83.

Standar operasional prosedur disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan ........ UKPBJ

a)

tugas dan kewajiban

b)

tugas dan fungsi

c)

kewajiban dan hak

d)

tugas dan struktur

84.

UKPBJ sebagai pusat keunggulan PBJ adalah unit kerja yg memiliki karakter ......, ....., .....,.....

dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam

penciptaan nilai tambah dan manfaat dlm PBJ di Indonesia

a)

Proaktif, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, tanggung jawab

b)

Proaktif, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, tanggung jawab

c)

Berorientasi pada kinerja, tanggung jawab, mandiri, proaktif

d)

Strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif

85.

UKPBJ menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan

a)

LKPP

b)

PA/KPA/PPK

c)

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah

d)

Kepala perangkat daerah

86.

Berikut yang bukan merupakan fungsi dari UKPBJ...

a)

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

b)

Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

c)

Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

d)

Melakukan e purchasing pada katalog elektronik

87.

UKPBJ berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan

ketentuan...

a)

peraturan perundang-undangan

b)

Peraturan LKPP

c)

peraturan kepala daerah

d)

peraturan menteri

88.

Pengadaan kendaraan operasional di Kementerian B memiliki nilai penawaran terkoreksi Rp 210 Juta dari HPS senilai Rp 300 Juta dengan bukti kontrak berupa surat pesanan. Berapa jaminan pelaksanaannya?

a)

10,5 Juta

b)

15 Juta

c)

15 Juta

d)

Tidak ada

89.

Sosialisasi pencegahan radikalisme oleh Kemenkumham dan Universitas Trisakti merupakan contoh swakelola tipe...

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

90.

Tindak lanjut pada seleksi gagal karena negosiasi biaya tidak tercapai adalah...

a)

Evaluasi penawaran ulang

b)

Penyampaian penawaran ulang

c)

Tender ulang

d)

Seleksi ulang

91.

Salah satu tugas Pokja Pemilihan ialah….

a)

Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan

b)

Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi

c)

Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik

d)

Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

92.

Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan orientasi pada, kecuali

a)

Ketersediaan barang/jasa

b)

Kemampuan pelaku usaha

c)

Ketersediaan anggaran belanja

d)

Kemampuan pelaku pengadaan

93.

APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada

a)

PA

b)

PPK

c)

Menteri/kepala lembaga/kepada daerah

d)

Kepala inspektorat

94.

Sistem pengaduan pengadaan barjas dilembangkan oleh

a)

UKPBJ

b)

Tim IT K/L/PD

c)

Kejaksaan Tinggi

d)

LKPP

95.

E-reverse auction tidak dapat digunakan untuk

a)

Tender cepat

b)

e-purchasing

c)

Tindak lanjut tender hanya 2 penawaran yg lulus evaluasi teknis

d)

Pengadaan langsung

96.

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi, kecuali...

a)

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

b)

Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral

c)

Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa

d)

Pengelolaan informasi kontrak

97.

Jika harga penawaran setelah koreksi aritmatika senilai Rp 8 milyar, dengan TKDN 40% dan

preferensi harga 25%, maka hasil evaluasi akhir adalah..

a)

7.000.000

b)

8.500.000

c)

7.200.000

d)

7.900.000

98.

Penggabungan paket pembangunan gedung sekolah bernilai Rp. 3,5 Milyar dengan pembangunan

jembatan baja sepanjang 100 meter bernilai Rp. 5 Milyar di lokasi yang berdekatan TIDAK

dianjurkan dengan alasan tidak termasuk dalam ketentuan...

a)

Menyatukan paket-paket pengadaan secara terintegrasi

b)

Menyatukan paket-paket pengadaan yang menurut sifatnya akan lebih mudah dan

efisien jika dipisah.

c)

Menyatukan paket-paket pengadaan yang besar dan kecil, padahal jika dipisah akan

memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk berpartisipasi

d)

Memecah paket-paket Pengadaan Barang/Jasa, menjadi beberapa paket dengan

maksud menghindari tender/seleksi

99.

Mr. Chanyeol dan Mr. Baekhyun menandatangani Berita Acara Serah Terima, Mr. Baekhyun melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan lalu menyerahkan kepada Mr. Sehun. Mr. Sehun meminta Mr. Jongin, Mr. Kyungsoo dan Mr. Suho untuk melakukan pemeriksaan administratif pekerjaan. Manakah yang memungkinkan siapa Mr. Chanyeol, Mr. Sehun dan Mr. Kyungsoo berturut-turut?

a)

Pelaku usaha - PA - PPHP

b)

Penyedia - PPK - PPHP

c)

Penyedia - PA - PPHP

d)

PPK - PA - PjPHP