NEW
Font size
WorksheetsUH 1 PPKN KELAS X
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
LEMBAGA EKSEKUTIF BERTUGAS SEBAGAI
Hakim Agung
Penyelenggara pemerintahan/UU
Pengawas pemerintahan/UU
Pemeriksa keuangan
Penegak hukum
Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementrian negara kelompok satu adalah
Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya jelas diatur dalam UU
Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UU
Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman program pemerintah
Urusan pemerintahan Lembaga eksekutif
Urusan pemerintahan Lembaga federative
Teori pembagian kekuasaan manakah yang digunakan dalam pemerintahan Indonesia yang sekarang
Teori John locke
Teori Montesqiu
Teori Federatif
Teori konstituif
Teori legislatif
Dalam pembagaian kekuasaan John locke Lembaga manakah yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan melaksanakan undang undang
Federatif
Eksekutif
Legislative
Konstitutif
yudikatif
Perwujudan nilai Pancasila sila pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah
Tidak memaksakan agama terhadap orang lain
Memaksakan kitab suci sebagai pegangan hidup agama lain
Melaksanakan Hak dan kewajiban
Melaksanakan peraturan sesuai UU yang belaku
Membuat kebijakan yang merugikan agama orang lain
Perwujudan nilai Pancasila sila kedua dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah
Tidak memaksakan agama terhadap orang lain
Memaksakan kitab suci sebagai pegangan hidup agama lain
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
Berani mengeluarkan pendapat
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan keadilan social
Menteri bertanggung jawab terhadap
presiden
MA
MK
Wakil Presiden
MPR
Lembaga negara yang mengurusi kepegawaian/PNS adalah
ANRI
BIG
BIN
BKN
BPOM
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan adalah merupakan bunyi UUD NRI 1945 pasal
17 ayat 1
17 ayat 2
17 ayat 3
17 Ayat 4
17 ayat 5
Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan presiden di luar kementrian disebut dengan
Kementrian negara
Lembaga pemerintah non kementrian
BUMN
BUMS
Sekretariat Negara
Sikap yang perlu ditampilkan dalam perwujudan Pancasila sila ketiga dalam penyelenggaraan pemerintah adalah
Bersikap rela berkorban dengan pamrih
Mengembangkan sikap primordialisme
Mengembangkan sikap chauvinism
Bersikap rela berkorban demi mempertahankan keutuhan Indonesia
Memelihara ketertiban dunia berdasarkan keadilan social.
Sikap yang perlu ditampilkan dalam perwujudan Pancasila sila keempat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah
Senantiasa mengambil keputusan berdasarkan kepentingan golongan atau individu
Membatasi orang lain untuk berpendapat
Tidak menerima hasil musyawarah
Musyawarah dilakukan dengan terpaksa
Bersikap terbuka terhadap berbagai kritik dan saran dari orang lain dan berusaha membenahi diri
Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif adalah...
sebagai mandataris MPR
lebih tinggi dari MPR
di atas MK
di bawah MPR
setara dengan MPR
Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politica. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari ...
Legislatif, yudikatif, dan federatif
Eksekutif, federatif, dan legislatif
Legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Legislatif, eksekutif, dan federatif
Eksekutif, federatif, dan yudikatif
Kekuasaan yang berhububungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ...
moneter
legislatif
eksaminatif
yudikatif
eksekutif
Peristiwa kerusuhan tahun 1998 antara lain disebabkan krisis perekonomian yang dialami Indonesia setelah pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Permasalahan tersebut dalam bagian dari tanggung jawab pemerintah berdasarkan kekuasaan ...
moneter
eksaminatif
konstitutif
legislatif
yudikatif
Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah …
LIPI
BULOG
BPOM
Kementrian BUMN
BNN
