WorksheetsPH 1, KD 1 PKn, kls X
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ...
kekuasaan legislatif
kekuasaan eksekutif
kekuasaan yudikatif
kekuasaan federatif
kekuasaan koordinatif
Berangkat dari kekuasaan raja Inggris tak terbatas, maka muncul ide John Locke tentang pembagian kekuasaan pemerintahan. Montesqiueu di Prancis melanjutkan ide John Locke namun ada perubahan fungsi. Berikut adalah lembaga negara menurut Montesqiueu :
Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
Legislatif, Eksaminatif, Yudikatif
Legislatif, Eksekutif, Federatif
Legislatif, Eksaminatif, Federatif
Legislatif, Eksaminatif, Konstitutif
Menurut John Locke, sangat penting bagi suatu negara untuk berhubungan secara adil dengan negara lain. Maka Locke merancang sebuah lembaga tinggi negara, dalam system pembagian kekuasaan, yang bertugas khusus untuk hal tersebut, yakni
Menteri luar negeri
Eksekutif
Duta Besar
Federatif
Legislatif
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan (vacum power) pelaksanaan tugas kepresidenan adalah .
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretariat Negara
Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri
Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri dalam negeri
Menteri Dalam Negeri, Menteri luar negeri, Kord. Politik hukum dan keamanan (polhankam)
Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ...
Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
Mutlak presiden, tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Hakim telah menetapkan Agus Ahmad bersalah dalam kasus kepemilikan narkoba. Dia ditetapkan akan dihukum mati. Namun Presiden, menurut pasal 14 ayat 1 UUD 1945, dapat menangguhkan hukuman mati tersebut. Dengan siapakah Presiden berkonsultasi untuk memutuskannya?
DPR
MK
MA
KY
Jaksa
Baru-baru ini presiden Jokowidodo mengunjungi markas-markas TNI-Polri dan disambut meriah sebagai panglima panglima tertinggi TNI/ Polri. Presiden dapat memberi perintah kepada kepala TNI/Polri. Wewenang ini dijamin oleh :
Pasal 5 UUD 1945
Pasal 4 UUD 1945
Pasal 8 UUD 1945
Pasal 7 UUD 1945
Pasal 10 UUD 1945
Jika suatu ketika ada negara asing melakukan penyerangan terhadap bangsa Indonesia. Presiden memerintahkan TNI untuk menyerang negara tersebut. Nah, lembaga manakah yang paling berhak melarang presiden untuk untuk berperang?
DPD
MPR
DPR
MA
MK
Pak Amir dan Ibu Kodijah adalah dua orang pegawai di kelurahan Mekarahayu. Ketika ada kegiatan 17 di kelurahan, keduanya diminta Pak Lurah untuk menyiapkan acara 17-an. Keduanya bekerja saling berkoordinasi dan bersinergi, semua perintah hanya bisa datang dari Pak Lurah, keduanya tidak dapat saling memberi perintah. Ini berarti dalam struktur kelurahan Pak Amir dan Ibu Kodijah digambarkan :
Sejajar tanpa garis
Berada dalam satu garis horisontal
Berada dalam satu garis vertikal
Berada pada dua garis horisontal yang berbeda
Keduanya adalah wakil lurah
Kedudukan lembaga negara ditunjuk oleh nomor 2 – 3 – 7 – 11, adalah pembagian kekuasan pemerintahan secara :
Horisontal
Seimbang
Searah
Struktural
Vertikal
Kedudukan lembaga negara yang ditunjuk oleh nomor 4 – 5 – 6, adalah pembagian kekuasaan pemerintahan secara :
Horisontal
Seimbang
Searah
Struktural
Vertikal
Berikut ini adalah hal yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat:
Kedudukannya lebih tinggi dari pada presiden
Kedudukannya sama / sederajat dengan BPKD
Kedudukannya lebih rendah dari presiden
lembaga pembuat UU
Lembaga yang mengadili orang yang bersalah
Pengelolahan keuangan lembaga-lembaga negara diawasi oleh suatu lembaga negara. Gunanya adalah agar anggaran negara tidak diselewengkan atau dikorupsi oleh pejabat. Lembaga tersebut adalah ;
KPK
KPU
DPR
Presiden
BPK
Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang, DPR akan melakukan rapat apakah RUU tersebut dapat dijadikan UU. Setelah RUU jadi UU, UU lalu diserahkan kepada …… untuk dilaksanakan (UUD 1945 pasal 4 ayat 1)
Eksekuti
Eksaminatif
Moneter
Yudikatif
Legislatif
Presiden berwenang menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (UUD Pasal 13 Ayat 3). Ini artinya presiden sengan melaksanakan tugasnya sebagai:
Kepala negara
Rekan DPR
Yudiskatif
Kepala Pemerintahan
Pemerintah
Indonesia menganut system pemerintahan presidensial, bahwa presiden adalah sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya tetap ada perbedaan tugas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berikut adalah tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan:
Memberi gelar, tanda jasa, dan lain- lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (UUD Psl 15)
Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (UUD Psl 13 Ay 3).
Mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri (UUD Psl 17 ay 2).
Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (UUD Psl 14 Ayat 1).
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (UUD Psl 14 ay 2).
Berikut merupakan tugas Presiden sebagai Kepala Negara menurut UUD 1945:
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1).
Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).
Menetapkan Peraturan Pemerintah (Psl 5 ayat 2).
Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16).
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2).
Siti Jamila memiliki perkara yang sudah dilaporkannya ke kejaksaan, yakni tanah rumah yang sudah ditempatinya bertahun-tahun tiba-tiba diklaim keluarga suaminya sebagai tanah milik mereka. Jamila mempertahankan haknya. Ke lembaga negara mana kasus ini sebaiknya ia laporkan untuk menuntut pihak yang mengklaim hak milik atas rumahnya tersebut?
Presiden
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi Negeri
MA
Pengadilan Negeri di tingkat propinsi
Menurut UUD, kepada siapakah Presiden berkonsultasi ketika hendak memilih para menteri?
DPR
MA
MK
menteri politik hukum dan HAM
Presiden tidak perlu melakukan konsultasi
Polri dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap presiden jika ia terbukti bersalah melanggar UUD. Dalam struktur lembaga negara Indonesia, posisi Polri adalah:
Di atas Presiden
Sejajar presiden
Sejajar MPR
Di bawah presiden
Di atas eksekutif
Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; semua kementrian ini di bawah koordinasi kementrian:
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinator Bidang Perekonomian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Koordinator Bidang Kemaritiman
Koordinator bidang pertahanan dan keamanan
Ketika jaman Majapahit, ada quote: Jalesveva Jahamahe. Artinya : Di Laut Kita Jaya. Laut memang memberi kontribusi besar bagi perekonomian negara. 2018 kita mendapat 57.7 M Pendapatan Bukan Pajak kita dapat dari sektor kelautan. Di bawah Kemntrian Koordinator siapakah kementrian kelautan?
Koordinator industri perikanan
Koordinator Perekonomian
Koordinator politik, hukum dan keamanan
Koordinator SDA
Koordinator Kemaritiman
lembaga berikut ini tidak termasuk dalam jajaran kementrian. Namun dalam kerjaanya sering berkoordinasi dengan tugas kementrian. Lembaga ini menjaga menyediakan inteligen negara, mereka dapat mengetahui dengan cukup baik jejak para teroris atau terduga teroris. Lembaga ini disebut:
TNI
Polri
BIN
BNN
Densus 88
Selain beras, harga gula pasir lokal juga naik Rp50 per Kg menjadi Rp12.150. Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur mencatat harganya lebih rendah dari rata-rata harga nasional.Kendati demikian, harga komoditas pangan lainnya, seperti daging ayam, telur ayam, minyak goreng, hingga bawang merah dan bawang putih, terpantau turun. Penurunan harga bervariasi.Begitu pula dengan harga varian cabai. Cabai merah besar, misalnya, harganya turun hingga Rp12.150 per Kg menjadi Rp19.750. Harga cabai merah keriting susut Rp7.250 per Kg menjadi Rp21 ribu dan cabai rawit hijau turun Rp7.750 per Kg menjadi Rp24.400. (CNN Indonesia 4-4-2019). Indonesia memiliki lembaga khusus yang dapat menangangi persoal pangan seperti ini, yakni:
Menteri ekonomi
BNN
BIN
Bulog
BMKG
Pemerintah menjamin kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Ini adalah bentuk penghayatan pemerintah terhadap nilai-nilai pancasila sila ke
1
2
3
4
5
