NEW
Font size
WorksheetsNilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara
Total questions: 20
Worksheet time: 50mins
Sebelum diamandemen UUD 1945, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ....
Menteri Negara
Presiden
MPR
MA
DPR
Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya ....
presiden dibantu oleh menteri
presiden adalah mandataris MPR
tidak dapat saling menjatuhkan
DPR berfungsi sebagai alat kontrol
menteri bertanggung jawab kepada presiden
Kelemahan serius pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa Orde Baru terletak pada ....
tumbuh suburnya praktik KKN
stabilitas kurang terjamin
pembuatan GBHN
kurangnya perhatian pemerintah terhadap pertanian
penyusunan program pembangunan kurang terencana
Seorang pemikir berkebangsaan Perancis yang mengemukakan teori Trias Politika adalah ...
John Locke
Montesquieu
Immanuel Kant
Adam Smith
David Richardo
Pasal yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, yaitu pasal ....
18 ayat (1) UUD NRI 1945
18 ayat (2) UUD NRI 1945
20 ayat (1) UUD NRI 1945
22 ayat (1) UUD NRI 1945
28 UUD NRI 1945
Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dipegang oleh ....
DPR
MA
MPR
DPA
MK
Kekuasaan untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan disebut kekuasaan ....
eksekutif
yudikatif
legislatif
eksaminatif
konstitutif
Kekuasaan eksaminatif dipegang oleh ....
MA
BPK
DPR
MPR
Presiden
Berikut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian, kecuali ...
BIN
BKN
BPS
BPK
Lapan
Pokok-pokok sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tercantum dalam ...
Pembukaan UUD
Batang Tubuh UUD
Penjelasan UUD
Pancasila
Ketetapan MPR
Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan adalah ...
pejabat negara
gubernur
kehakiman
kementerian
kedinasan
Nilai yang mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah nilai ...
ketuhanan
kemanusiaan
persatuan
kerakyatan
keadilan
Kekuasaan konstitutif di Indonesia diatur dalam pasal ...
3 ayat (1) UUD NRI 1945
4 ayat (1) UUD NRI 1945
20 ayat (1) UUD NRI 1945
24 ayat (2) UUD NRI 1945
23E ayat (1) UUD NRI 1945
Upaya membina kerukunan pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari dapat kita tunjukkan dengan ....
melaksanakan aturan-aturan yang berlaku
bergotong royong membangun sarana umum
saling menghormati antara tetangga yang berbeda agama
memanfaatkan segala tindakan yang dilakukan oleh tetangga
menghormati orang lain dalam bermasyarakat
Dibawah ini merupakan lembaga-lembaga yang berada dibawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali ...
Kementerian Keuangan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Kesehatan
Dampak positif dari prinsip pengambilan putusan berdasarkan musyawarah mufakat adalah ...
meningkatkan kepercayaan pada wakil-wakil rakyat
akan dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya
dapat mengantisipasi berkembangnya demokrasi liberal
hasilnya akan mudah diterima dan dilaksanakan
dapat menghindarkan kekhilafan pendirian dan kesesatan
Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai ....
perjanjian luhur bangsa
dasar negara Indonesia
etika hidup bangsa
filsafat hidup bangsa
jiwa dan kepribadian bangsa
Pancasila dilaksanakan secara objektif, artinya....
Pancasila digunakan sebagai pedoman perilaku sehari-hari
Pancasila digunakan sebagai asas tunggal partai politik
Pancasila digunakan sebagai sumber hukum negara
Pancasila digunakan sebagai dasar hukum penyelenggara negara
Pancasila digunakan sebagai filter masuknya budaya global
Berikut yang bukan bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah ....
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Di dalam menyelanggarakan tugas sebagai penyelenggara negara, pemerintah tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan perundang-undangan,melainkan juga harus dilandasi oleh pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu merupakan implemantasi dari Pancasila sila......
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
