Pemerintahan pusat dalam arti sempit dilaksanakan oleh….

Perhatikan pilihan di bawah ini:

1. Presiden

2. Wakil presiden

3. Kementerian Negara

4. Lembaga pemerintahan Non-Kementerian

5. lembaga kehakiman

Berdasar pernyataan diatas yang termasuk kategori eksekutif adalah….

Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, merupakan tugas kekuasaan….

Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, merupakan fungsi dari kekuasaan….

Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Merupakan tugas dari kekuasaan ….

Lembaga pemegang kekuasaan Negara(legislative,eksekutif dan judikatif) merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya… kekuasaan dalam Negara.

Kekuasaan Negara itu dibagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif ), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya … kekuasaan dalam Negara.

Kekuasaan legislative,eksekutif,judikatif dipegang oleh satu orang. Ini menunjukkan pengelolaan system pemerintahan dilakukan secara….

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam ….

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara …dan….

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, merupakan fungsi dari kekuasaan ….

Pembagian kekuasaan secara horizontal berdasar pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk kekuasaan konstitutif dijalankan oleh….

Pada Pembagian kekuasaan secara horizontal berdasar pasal 23E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk kekuasaan eksaminatif/inspektif dijalankan oleh….

Pada Pembagian kekuasaan secara horizontal berdasar pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk kekuasaan moneter dijalankan oleh….

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas … di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perhatikan kewenangan Presiden di bawah ini!

1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR

3. Menyatakan keadaan bahaya

4. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR

5. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR

Berdasar pernyataan diatas yang termasuk kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara ditunjukkan dengan nomor….

Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh … yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, kecuali….

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada … dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Dengan kata lain….

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah … kementerian Negara.

Telah dilaksanakan dengan sukses ASIAN GAMES JAKARTA PALEMBANG 2018. Adapun kegiatan tersebut dibawah naungan kementerian….

lembaga negara non kementrian yang tugasnya, yaitu di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya adalah ….

konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Ini merupakan pengertian ….

Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat ….

Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah Negara. Ini menunjukkan Pancasila mengandung dimensi ….

Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar Negara. Ini menunjukkan bahwa Pancasila mengandung dimensi ….

Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa Pancasila mengandung dimensi ….

Dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada … di dalam pelaksanaan tugasnya.

Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah ….

Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan ….

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas … di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.untuk Indonesia dipegang oleh ….

Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh …sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap … membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah … kementerian negara.

Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non -Kementerian yang ada di Indonesia, kecuali ….

konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik, merupakan pengertian dari ….

Berikut ini yang tidak termasuk dalam nilai sila persatuan Indonesia adalah…