WorksheetsUH 1- KD. 3.10 s.d KD. 3.12
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
Kumpulan atau keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari atas catatan-catatan, mengenai persetujuan, perjanjian yang meliputi lingkup nasional maupun internasional disebut …
Protokol
Keprotokolan
Humas
Bimas
Asas keprotokolan
Serangkaian kegiatan atau urutan kegiatan yang di dalamnya meliputi aturan-aturan dan tata cara yang terdapat dalam acara resmi maupun acara-acara kenegaraan disebut …
Protokol
Keprotokolan
Humas
Bimas
Asas keprotokolan
Berikut yang merupakan tujuan umum keprotokolan adalah …
Menunjukkkan visi peradaban
Meningkatkan penerimaan dan elektabilitas masyarakat
Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar partaI
Menjadi mediator dan koordinator
Menentukan keberhasilan suatu acara
Berikut merupakan peranan keprotokolan yaitu …
Menunjukkkan visi peradaban
Meningkatkan penerimaan dan elektabilitas masyarakat
Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar partai
Menjadi mediator dan koordinator
Menentukan kesejahteraan para kadernya
Berikut salah satu contuh perangkat keras dalam tata ruang keprotokolan yaitu…
Pemandu acara
Petugas keamanan
Petugas konsumsi
Sound system
Petugas kebersihan
Mempertahankan prinsip-prinsip yang dimiliki merupakan asas …
Kebangsaan
Ketertiban
Kepastian hukum
Umpan balik
Keagamaan
Memberiakan keadsaan tertib pada kehidupan masyarakat melalui kepastian hukum merupakan asas …
Kebangsaan
Ketertiban dan kepastian hukum
keserasian
Umpan balik
Keagamaan
Sebagai alat untuk memberikan suatu pengamanan dan rasa jera bagi peserta kegiatan yang tidak mematuhi berbagai bentuk aturan, hal tersebut merupakan fungsi …
Perencanaan
Pengorganisasian
Penggerak
Pengawasan
Pengkoordinasian
1. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Tata krama
2. Tata ruang
3. Tata upcara
4. Tata suara
5. Tata lampu
Dari pernyataan di atas yang dimaksud pengaturan ruangan yang akan dipergunakan sebagai tempat aktivitas adalah nomor …
1.
2.
3.
4.
5.
Fungsi yang bertujuan untuk membentuk suatu sikap kekompakan kerja sama bagi setiap anggota suatu sistem dalam keprotokolan disebut …
Pengorganisasian
Penggerakan
Perencanaan
Pengawasan
Pengkoordinasian.
Keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang beraneka ragam dengan tetapmenjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini merupakan pengertian dari…
Asas keprotokolan ketertiban dan kepastian hukum
Asas keprotokolan keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan
Asas keprotokolan timbal balik
Asas keprotokolan kebangsaan
Asas keprotokolan adil dan beradab
Pada umumnya, keprotokolan di berikan setimpal terhadap keprotokolan dari negara lain disebut dengan …
Asas keprotokolan ketertiban dan kepastian hukum
Asas keprotokolan perdamaian abadi
Asas keprotokolan musyawarah mufakat
Asas keprotokolan keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan
Asas keprotokolan timbal balik
Salah satu persetujuan internasional yang merupakan sumber keprotokolan, yaitu …
Konvensi Wina Tahun 1916
Konvensi Wina Tahun 1936
Konvensi Wina Tahun 1963
Konvensi Wina Tahun 1966
Konvensi Wina Tahun 1969
Menurut pasal 9 Undang-Undang nomor 9 tahun 2010 pada Bab 4, urutan tata tempat yang paling utama dalam acara kenegaraan danacara resmi diibukota Negara Republik Indonesia adalah …
Ketua Mahkama Konstitusi Republik Indonesia
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Presiden Republik Indonesia
Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat. Tata upacara, dan tata penghormatan tertera pada …
Undang-Undang nomor 9 tahun 2010 …
Undang-Undang nomor 71 tahun 1993
Undang-Undang nomor 62 tahun 1990
Undang-Undang nomor 10 tahun 2010
Undang-Undang nomor 10 tahun 2012
Acara yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh presiden danwakil presiden serta pejabat negara dan undangan lain dalam melaksanakan acara tertentu disebut …
Acara adat
Acara resmi
Acara kekeluargaan
Acara kenegaraan
Acara pertunjukan
Seseorang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah dinamakan dengan …
Pakar hukum
Pakar ketatanegaraan
Tokoh masyarakat
Pejabat negara
Pejabat pemerintah
Konvensi Wina Tahun 1963 mengatur tentang …
Hubungan militer antar negara
Hubungan perdagangan
Hubungan ekonomi
Hubungan diplomatik
Hubungan Konsuler
Perhatikan pernyataanberikut …
1. Menteri
2. Presiden
3. Ketua DPRD
4. Duta besar negara
5. Ketuya DPR
Dari pernyataan diatas yang bukan pejabat puast adalah …
1
2
3
4
5
Pejabat upacara antara lain adalah ...
Pembina upacara.
Pembawa naskah pancasila
Pembacaan pembukaan teks undang-undang 1945
Pembaca do’a
Pemimpin lagu
Urutan bagaimana acara harus dilaksanakan sesuai jenis aktivitasnya. Pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi adalah…
Tata tempat
Tata krama
Tata Upacara
Tata warkat
Tata Penghormatan
Menetapkan pakaian yang harus dikenakan pada suatu kegiatan protokoler baik oleh para pejabat / undangan maupun petugas pelaksana kegiatan, disebut …
Tata krama
Tata busana
Tata warkat
Tata tempat
Tata upacara
Penataan administrasi surat menyurat dan undangan yang berkaitan langsung dengan acara yang dilaksanakan disebut …
Tata warkat
Tata krama
Tata busana
Tata ruang
Tata upacara
Suatu aturan yang dilakukan untuk memberikan suatu penghormatan pada pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat tertentu dalam suatu acara kenegaraan atau dalam acara resmi, adalah defenisi, …
Tata upacara
Tata tempat
Tata krama
Tata penghormatan
Tata warkat
Unsur-unsur dalam protokol, yaitu …
Tata tempat, tata krama, tata penghormatan
Tata tempat, tata upacara, tata bendera
Tata krama, tata tertib, upacara
Tata cara, aturan, tata tertib
Tata cara, tata krama, aplikasi aturan
