wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ULANGAN PPKN BAB 2 KELAS 8A

Total questions: 22

Worksheet time: 1hrs 6mins

Name
Class
Date
1.

1. Sistematika UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen ada perbedaan, letak perbedaannya yaitu :

a)

Pembukaan

b)

Penjelasan

c)

Batang Tubuh

d)

Aturan Peralihan

2.

Perubahan Sistematika UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen ada perbedaan, diantaranya yaitu :

a)

Sebelum diubah ada 17 bab, 37 pasal dan 49 ayat, setelah berubah menjadi 21 bab, 73 pasal dan 170 ayat

b)

Sebelum diubah ada 16 bab, 37 pasal dan 49 ayat, setelah berubah menjadi 21 bab, 73 pasal dan 170 ayat.

c)

Sebelum diubah ada 17 bab, 37 pasal dan 59 ayat, setelah berubah menjadi 21 bab, 73 pasal dan 170 ayat.

d)

Sebelum diubah ada 16 bab, 37 pasal dan 59 ayat, setelah berubah menjadi 21 bab, 73 pasal dan 170 ayat.

3.

Berikut ini yang Bukan Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, adalah Sebagai berikut:

a)

Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara

b)

Pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negera Republik Indonesia

c)

Berdasarkan penetapannya, UUD Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh BPUPKI

d)

Berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat falsafah negara (Pancasila)

4.

Berikut ini Pokok pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945:

a)

Cita cita nasional, Tujuan negara, Pernyataan kemerdekaan, dasar negara Pancasila

b)

Kedaulatan rakyat, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa

c)

Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD

d)

Semuanya benar

5.

Cita-cita nasional yaitu berdaulat, bersatu, adil dan makmur terdapat dan termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada alinea ….

a)

Ke satu

b)

kedua

c)

ketiga

d)

ke empat

6.

Alinea Pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat dalil obyektif dan dalil subyektif. Pernyataan alinea pertama dikatakan Obyektif karena:

a)

diakui oleh bangsa-bangsa di dunia

b)

aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan

c)

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan

d)

kemerdekaan adalah hak segala bangsa

7.

Alinea Pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat dalil dalil subyektif yaitu :

a)

diakui oleh bangsa-bangsa di dunia

b)

penjajahan di atsa dunia harus dihapuskan

c)

kemerdekaan adalah hak segala bangsa

d)

aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan

8.

UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal ….

a)

18 Agustus 1945

b)

1 Juni 1945

c)

17 Agustus 1945

d)

19 Agustus 1945

9.

UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur …

a)

Kekeluargaan dan keterbukaan

b)

Nasionalis dan obyektif

c)

Berdaulat dan subyektif

d)

Universal dan lestari

10.

UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut, Kecuali :

a)

Tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hokum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara

b)

Singkat dan supel, memuat aturan-aturan , yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangn zaman

c)

Merupakan peraturan yang tidak dapat dirubah oleh siapapun

d)

Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional

11.

UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut, Kecuali :

a)

Pengatur

b)

Alat Kontrol

c)

Pendukung

d)

Penentu

12.

Dalam melakukan perubahan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945, ada kesepatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepatakan dasar itu antara lain sebagai berikut, Kecuali

a)

Tetap mempertahankan NKRI

b)

Tidak mengubah Pembukaan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945

c)

Penjelasan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normative akan dimasukkan dalam ayat-ayat tertentu

d)

Mempertegas system pemerintahan presidensial

13.

MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945, telah menyepakati tidak akan mengubah Pembukaan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945, kesepakatan tersebut tertuang dalam:

a)

Tap MPR No IX/MPR/1999

b)

Tap MPR No.XI/MPR/1998

c)

Tap MPR No.XV/MPR/1998

d)

Tap MPR No. III/MPR/2000

14.

Konstitusi dikatakan fleksibel (luwes) atau rigid (kaku) dapat ditinjau daru sudut pandang:

a)

Merupakan peraturan hokum positif

b)

Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan yang dapat dilaksanakan

c)

Cara mengubah Undang-undang Dasar

d)

Singkat dan supelnya cara pembuatan

15.

Konstitusi dikatakan fleksibel (luwes) apabila konstitusi tersebut …

a)

Mengikuti perkembangan jaman

b)

Memerlukan cara-cara yang istimewa untuk mengubahnya

c)

Singkat dan supelnya cara pembuatan

d)

Memerlukan cara yang tidak mudah untuk mengubahnya

16.

“Sah tidaknya suatu Undang-Undang Dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi, dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut (UUD) adalah sah. Karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi maka UUD yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah”. Pernyataan tersebut menurut Hans Kelsen yang dikemukakan oleh:

a)

Prof. Ismail Sunny

b)

Darji Damodihardjo C. Ir.

c)

Soekarno

d)

Achmad Subarjo

17.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai Penentu, artinya

a)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparatur negara dan warga negara

b)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai penentu arah dan tujuan negara

c)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai penentu kekuasan negara

d)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai penentu kebijakan negara dan pemerintah

18.

Semua peraturan perundang-undangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum negara sesuai dengan :

a)

UU No 12 tahun 2012

b)

UU No 10 tahun 2004

c)

UU No. 26 Tahun 2000

d)

UU No 12 tahun 2010

19.

Alinea keempat pembukaan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia yaitu:

a)

Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar

b)

Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah

c)

Dasar Negara, yaitu Pancasila

d)

Semua Benar

20.

Pernyatan berikut ini benar, kecuali

a)

Alinea keempat mengandung tujuan negara, bentuk negar dan dasar negara

b)

Alinea ketiga mengandung makna nasionalisme

c)

Alinea pertama mengandung makna dalil obyektif dan subyektif

d)

Alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia telah mencpai tingkatyang menentukan

21.

Tujuan negara yang hendak diwujudkan terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea ....

a)

Alinea 1

b)

Alinea 2

c)

Alinea 3

d)

Alinea 4

22.

Bentuk Negara Indonesia disebutkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ...

a)

Alinea 4

b)

Alinea 3

c)

Alinea 2

d)

Alinea 1