WorksheetsREMEDIAL TFB KELAS 10
Total questions: 40
Worksheet time: 1hrs 20mins
Banyak tokoh yang mengemukakan tentang kekuasaan negara salah satunya adalah Montesquieu. Menurut Montesquieu kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu...
a. Legislatif, Eksekutif dan Federatif
b. Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
c. Ekekutif, Konstitutif dan Eksaminatif
d. Legislatif, Moneter, dan Yudikatif
e. Eksekutif, Yudikatif dan Moneter
Dalam pembagian kekuasaan secara Horizontal terdapat kekuasaan eksaminatif. Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan eksaminatif....
a. Yaitu kekuasaan yang membentuk Undang-Undang
b. Yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
c. Yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara
d. Yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
e. Yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Dasar”
Diatas merupakan bunyi pasal....
a. Pasal 18 ayat 1
b. Pasal 18 ayat 2
c. Pasal 18 ayat 3
d. Pasal 18 ayat 4
e. Pasal 18 ayat 5
Yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah...
a. Memegang kekuasaan pemerintahan
b. Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR
c. Menetapkan peraturan pemerintah
d. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
e. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Laut, Darat dan Udara
Salah satu kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan yaitu terdapat dalam pasal 17 ayat 2 yaitu...
a. Memegang kekuasaan pemerintahan
b. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR
c. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
d. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR
e. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR
Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar kementerian negara juga di atur oleh Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu nomor...
a. Nomor 7 tahun 2015
b. Nomor 8 tahun 2015
c. Nomor 9 tahun 2015
d. Nomor 10 tahun 2015
e. Nomor 11 tahun 2015
Perhatikan tabel di bawah ini!
No. Nama Kementeriaan
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Agama
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Kesehatan
Yang termasuk dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah...
a. 1, 2 dan 3
b. 3, 4 dan 5
c. 1, 3 dan 5
d. 1, 2 dan 4
e. 2, 4 dan 5
Selain lembaga Kementerian di Indonesia ada juga lembaga Non-Kementerin salah satunya adalah Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan bawahan dari kementerian....
a. Kementerian Riset dan Teknologi
b. Kementerian Bidang Perekonomian
c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
d. Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Anak
e. Kementerian Sosial
Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Merupakan pengamalan pancasila pada sila...
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Salah satu contoh pengamalan Pancasila Sila ke tiga adalah...
a. Kemakmuran merata bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Dalam melakukan sesuatu bersama harus dimusyawarahkan
c. Memiliki rasa Nasionalisme yang tinggi
d. Menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan
e. Melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat berkerja sama sesuai dengan bidangnya
Perhatikan tabel dibawah ini!
No. Pembagian Wilayah Laut
1. Laut Lepas
2. Zona Laut Teritorial
3. Laut Perbatasan
4. Zona Landas Kontinen
5. Zona Ekonomi Eksklusif
Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, maka wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi 3 macam. Terdapat dalam nomor...
a. 1, 2 dan 3
b. 1, 3 dan 5
c. 3, 4 dan 5
d. 2, 4 dan 5
e. 1, 4 dan 5
Indonesia adalah negara kepulauan merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal.....
a. Pasal 25
b. Pasal 25 A
c. Pasal 24
d. Pasal 24 A
e. Pasal 24 B
Indonesia memiliki banyak wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Salah satu negara yang berbatasan dengan Indonesia adalah Papua Nugini. Batas Indonesia dengan Papua Nugini merupakan batas wilayah di bagian...
a. Batas Wilayah Sebelah Utara
b. Batas Wilayah Sebelah Barat
c. Batas Wilayah Sebelah Timur
d. Batas Wilayah Sebelah Selatan
e. Batas Wilayah Sebelah Timur Laut
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Namun, negara juga mempunyai beberapa kewajiban-kewajiban. Yang bukan merupakan kewajiban negara adalah...
a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi
c. Mencegah segala tindakan pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan menikmati kekayaan alam
d. Pemerintah hanya menikmati hasil, mengeksploitasi dan memanfaatkan kekayaan alam tanpa memikirkan akibatnya untuk rakyat
e. Kekayaan alam yang ada dapat dinikmati langsung oleh rakyat
Deklarasi Djuanda di keluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal...
a. 13 Desember 1945
b. 13 November 1945
c. 13 Desember 1957
d. 13 November 1957
e. 13 Desember 1955
Berdasarkan Deklarasi Djuanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state). Konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 bernama...
a. United Nations Convetion on the Law of the Sea
b. United Nations Conference on International Organization
c. United Nations Conference on Trade and Development
d. United Nations Convention Against Corruption
e. United Nations Executive Authority
Batas Wilayah Indonesia Bagian Barat berbatasan langsung dengan...
a. Malaysia
b. Perairan Australia dan Samudera Hindia
c. Timor Leste
d. Papua Nugini dan Samudra Pasifik
e. Samudera Hindia dan Perairan Negara India
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 membahas tentang...
a. Batas daratan Indonesia
b. Batas udara Indonesia
c. Wilayah darat Indonesia
d. Wilayah udaya Indonesia
e. Wilayah perairan Indonesia
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
Merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal...
a. Pasal 33 ayat 1
b. Pasal 33 ayat 2
c. Pasal 33 ayat 3
d. Pasal 33 ayat 4
e. Pasal 33 ayat 5
Sebelum adanya Deklarasi Djuanda mengenai batas laut Indonesia, wilayah laut indonesia hanya sepanjang...
a. 200 mil
b. 12 mil
c. 20 mil
d. 30 mil
e. 3 mil
Seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Maka kewarganegaraan orang tersebut berdasarkan ….
a. asas ius soli
b. asas ius sanguinis
c. asas kewarganegaraan ganda
d. asas kewarganegaraan ganda sementara
e. asas kewarganegaraan tunggal sementara
Seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warganegara B. Maka kewarganegaraan orang tersebut berdasarkan ….
a. asas ius soli
b. asas ius sanguinis
c. asas kewarganegaraan ganda
d. asas kewarganegaraan ganda sementara
e. asas kewarganegaraan tunggal sementara
Perhatikan pernyataan berikut
1) Usia 18 tahun
2) tinggal di Indonesia sedikitnya 5 tahun berturut turut
3) tinggal di Indonesia sedikitnya 10 tahun berturut-turut
4) memiliki penghasilan tidak menetap
5) tinggal di Indonesia sedikitnya 10 tahun tidak berturut-turut
Dari pernyataan tersebut yang merupakan syarat untuk menjadi warga negara Indonesia berdasarkan UU Kewarganegaraan RI ditunjukkan nomor….
a. 1, 2, 3
b. 1, 2, 5
c. 1, 3, 4
d. 1, 3, 5
e. 1, 4, 5
Seseorang memiliki hak untuk menentukan kewarganegaraannya sesuai apa yang dikehendakinya. Salah satu haknya adanya hak repudiasi. Apakah yang dimaksud dengan hak repudiasi...
a. Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
b. Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan
c. Seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara
d. Seseorang dengan sendirinya menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu
e. Seseorang yang mempunyai hak untuk memiliki dua kewarganegaraan
Undang-Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah...
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
Dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan syarat-syarat menjadi warga negara. Yang bukan Salah satu syarat meNjadi warganegara adalah...
a. Berusia 18 tahun atau sudah kawin
b. Bertempat tinggal selama 5 tahun berturut-turut
c. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara
d. Bertempat tinggal selama 15 tahun tidak berturut-turut
e. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
Perhatikan pernyataan di bawah ini:
1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya
2) Tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain
3) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin Presiden
4) Belajar dan menuntut ilmu di luar negeri
5) Menjadi relawan untuk membantu negara lain
6) Masuk dalam pasukkan garuda sebagai perwakilan perdamaian PBB
Berikut ini yang merupakan penyebab hilangnya kewarganegaraan adalah..
a. 1, 2 dan 3
b. 4, 5 dan 6
c. 1, 2 dan 5
d. 2, 4 dan 6
e. 1, 3 dan 5
Jessica dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Kanada yang menganut asas ius soli. Jessica dilahirkan di Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Dari pernyataan ini maka status kewarganegaraan Jessica adalah ….
a. warga negara Kanada
b. warga negara Indonesia
c. warga negara Kanada dan Indonesia
d. warga negara Kanada dan Indonesia sementara
e. bukan warga negara Kanada maupun Indonesia
Seseorang yang memiliki tidak memiliki kewarganegaraan disebut...
a. Opsi
b. Repudiasi
c. Bipatride
d. Apatride
e. Multipatride
Dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia seseorang yang tanpa melakukan Tindakan hukum namun melalui jasa yang diberikannya. Hal ini sering dikenal dengan istilah….
a. naturalisasi istimewa
b. stelsel aktif
c. stelsel pasif
d. hak repudiasi
e. naturalisasi biasa
Setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, maupun orang tua sendiri. Pernyataan diatas merupakan pengertian dari…
a. Kebebasan beragama dan berkepecayaan.
b. Kebebasan memeluk sebuah agama.
c. Kebebasan berkepercayaan.
d. Kebebasan memilih agama dan kepercayaan.
e. Kebebasan dalam memilih dan memegang teguh kepercayaan.
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pernyataan tersebut tertuang dalam….
a. Pasal 28 E ayat 1 UUD 1945.
b. Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945.
c. Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945.
d. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945.
e. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaanya itu. Pernyataan tersebut tertuang dalam…
a. Pasal 28 E ayat 1 UUD 1945.
b. Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945.
c. Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945.
d. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945.
e. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaanya itu. Ketentuan dalam pasal tersebut mengemukakan bahwa Indonesia telah menjamin...
a. Pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warganya.
b. Kebebasan otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
c. Adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
d. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
e. Setiap orang tidak boleh menistakan dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pernyataan tersebut tertuang dalam...
a. Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945.
b. Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945.
c. Pasal 28 I ayat 3 UUD 1945.
d. Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945.
e. Pasal 28 I ayat 5 UUD 1945.
Pengertian upaya pembelaan negara adalah
a. Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara.
b. Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
c. Sikap dan Hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
d. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara.
e. Perilaku dan pemikiran warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara.
Berikut ini yang bukan merupakan alasan pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia adalah…
a. Untuk menjaga keutuhan wilayah negara.
b. Suatu kegiatan untuk memperoleh kehormatan dari negara.
c. Merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara.
d. Untuk mempertahankan negara dari berbagai acaman.
e. Sebagai bentuk pengabdian kepada negara.
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pernyataan tersebut tertuang dalam…
a. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945.
b. Pasal 30 ayat 2 UUD 1945.
c. Pasal 30 ayat 3 UUD 1945.
d. Pasal 30 ayat 4 UUD 1945.
e. Pasal 30 ayat 5 UUD 1945.
Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa terutama melalui…
a. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
b. Pengabdian sesuai dengan profesi.
c. Pengabdian sebagai anggota TNI.
d. Ikut serta membantu korban di dalam negeri.
e. Pendidikan kewarganegaraan.
Dibawah ini yang bukan merupakan bentuk upaya bela negara adalah…
a. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian.
b. Pengabdian sebagai anggota TNI.
c. Tawuran antar kampung
d. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri.
e. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar.
