NEW
Font size
Worksheets2020 PTS PPKn KELAS XII (SEMUA PROGRAM)
Total questions: 20
Worksheet time: 3600secs
Mereka yang berdasarkan pada hukum dari negara tertentu atau menurut undang-undang (UU) merupakan anggota dari suatu negara, disebut juga dengan
Orang asing
Penduduk
Bukan penduduk
Warga negara
Bukan warga negara
Mereka berada dalam suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota dari negara yang bersangkutan, namun mereka tetap tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada, sebutan yang tepat bagi mereka adalah
Orang asing
Penduduk
Bukan penduduk
Warga negara
Bukan warga negara
Menurut UU RI Nomor 3 tahun 1946, yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali
Penduduk Asli di daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu
Keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita yang berasal dari negara asing
Anak yang lahir di daerah RI yang oleh tidak diketahui oleh orang tuanya dengan cara yang sah
Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia telah meninggal
Orang Indonesia, kawula dari negara Belanda, yang bertempat tinggal di daerah Suriname atau Antilen (koloni Belanda)
Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, penerangan hak untuk mengembangkan bahasa, adat-istiadat dan budaya daerah masing-masing, serta hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya, disebut dengan hak
Hak di Bidang Ekonomi
Hak di Bidang Sosial dan Budaya
Hak di Bidang Politik
Hak di Bidang Hukum
Hak di Bidang Pendidikan
Hak warga negara untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik dan ikut serta dalam pemerintahan merupakan bahagian dari
Hak di Bidang Ekonomi
Hak di Bidang Sosial dan Budaya
Hak di Bidang Politik
Hak di Bidang Hukum
Hak di Bidang Pendidikan
Faktor-faktor yang berasal dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau suatu kelompok untuk melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), disebut dengan faktor
Internal
Eksternal
Langsung
Tak langsung
Sumber
Memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tertentu ke kelompok lain, termasuk jenis pelanggaran
Kejahatan terhadap sisi kemanusiaan
Kejahatan genosida
Penganiayaan
Diskriminasi
Penyiksaan
Perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada korbannya, baik penderitaan secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang ketiga, disebut dengan
Kejahatan terhadap sisi kemanusiaan
Kejahatan genosida
Penganiayaan
Diskriminasi
Penyiksaan
Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah
Mahkamah Agung
Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah
DPR
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Presiden
Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah
Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
Mengucilkan para pelaku korupsi
Mengawasi para penegak hukum
Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi
Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Hakim Agung
Kejaksaan Agung
Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi.
Tindakan mereka temasuk dalam hukum
Perdata
Pidana
Dagang
Intergentil
Tata negara
Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah
Sarana dan prasarana
Kesadaran hukum masyarakat
Perkembangan masyarakat
Politik
Kebijakan penguasa negara
Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah
Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Menguji UU terhadap UUD
Memutuskan pembubaran partai politik
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden
Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan
Tata usaha negara
Negeri
Agama
Tinggi
Militer
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya
Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama
Menataati peraturan yang berlaku
Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik
Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah
Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan Bersama
Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah
DPA
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum.
Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal
Pasal 28 ayat 1
Pasal 26 ayat 1
Pasal 27 ayat 2
Pasal 27 ayat 1
Pasal 29 ayat 2
Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara
Mempunyai hak dan kewajiban
Wajib taat dan patuh terhadap hukum
Bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
Mendapat perlindungan hukum
