WorksheetsRemedial TFB Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Total questions: 40
Worksheet time: 40mins
Banyak tokoh yang mengemukakan tentang kekuasaan negara salah satunya adalah Montesquieu. Menurut Montesquieu kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu...
Legislatif, Eksekutif dan Federatif
Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
Ekekutif, Konstitutif dan Eksaminatif
Legislatif, Moneter, dan Yudikatif
Eksekutif, Yudikatif dan Moneter
Dalam pembagian kekuasaan secara Horizontal terdapat kekuasaan eksaminatif. Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan eksaminatif....
Yaitu kekuasaan yang membentuk Undang-Undang
Yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara
Yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
Yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
1. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Dasar”
Diatas merupakan bunyi pasal....
Pasal 18 ayat 1
Pasal 18 ayat 2
Pasal 18 ayat 3
Pasal 18 ayat 4
Pasal 18 ayat 5
Yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah...
Memegang kekuasaan pemerintahan
Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR
Menetapkan peraturan pemerintah
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Laut, Darat dan Udara
Salah satu kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan yaitu terdapat dalam pasal 17 ayat 2 yaitu...
Memegang kekuasaan pemerintahan
Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR
Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR
Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar kementerian negara juga di atur oleh Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu nomor...
Nomor 7 tahun 2015
Nomor 8 tahun 2015
Nomor 9 tahun 2015
Nomor 10 tahun 2015
Nomor 11 tahun 2015
Yang termasuk dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah...
1, 2 dan 3
3, 4 dan 5
1, 3 dan 5
1, 2 dan 4
2, 4 dan 5
Selain lembaga Kementerian di Indonesia ada juga lembaga Non-Kementerin salah satunya adalah Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan bawahan dari kementerian....
Kementerian Riset dan Teknologi
Kementerian Bidang Perekonomian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Anak
Kementerian Sosial
Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Merupakan pengamalan pancasila pada sila...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Salah satu contoh pengamalan Pancasila Sila ke tiga adalah...
Kemakmuran merata bagi seluruh rakyat Indonesia
Dalam melakukan sesuatu bersama harus dimusyawarahkan
Memiliki rasa Nasionalisme yang tinggi
Menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan
Melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat berkerja sama sesuai dengan bidangnya
Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, maka wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi 3 macam. Terdapat dalam nomor...
1, 2 dan 3
2, 3 dan 4
1, 3 dan 5
2, 4 dan 5
1, 2 dan 5
Indonesia adalah negara kepulauan merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal.....
Pasal 25
Pasal 25 A
Pasal 24
Pasal 24 A
Pasal 24 B
Indonesia memiliki banyak wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Salah satu negara yang berbatasan dengan Indonesia adalah Papua Nugini. Batas Indonesia dengan Papua Nugini merupakan batas wilayah di bagian...
Batas Wilayah Sebelah Utara
Batas Wilayah Sebelah Barat
Batas Wilayah Sebelah Timur
Batas Wilayah Sebelah Selatan
Batas Wilayah Sebelah Timur Laut
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Namun, negara juga mempunyai beberapa kewajiban-kewajiban. Yang bukan merupakan kewajiban negara adalah...
Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi
Mencegah segala tindakan pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan menikmati kekayaan alam
Pemerintah hanya menikmati hasil, mengeksploitasi dan memanfaatkan kekayaan alam tanpa memikirkan akibatnya untuk rakyat
Kekayaan alam yang ada dapat dinikmati langsung oleh rakyat
Deklarasi Djuanda di keluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal...
13 Desember 1945
13 November 1945
13 Desember 1957
13 November 1957
13 Desember 1955
Berdasarkan Deklarasi Djuanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state). Konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 bernama...
United Nations Convetion on the Law of the Sea
United Nations Conference on International Organization
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Convention Against Corruption
United Nations Executive Authority
Batas Wilayah Indonesia Bagian Barat berbatasan langsung dengan...
Malaysia
Perairan Australia dan Samudera Hindia
Timor Leste
Papua Nugini dan Samudra Pasifik
Samudera Hindia dan Perairan Negara India
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 membahas tentang...
Batas daratan Indonesia
Batas udara Indonesia
Wilayah darat Indonesia
Wilayah udara Indonesia
Wilayah perairan Indonesia
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
Merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal...
Pasal 33 ayat 1
Pasal 33 ayat 2
Pasal 33 ayat 3
Pasal 33 ayat 4
Pasal 33 ayat 5
Sebelum adanya Deklarasi Djuanda mengenai batas laut Indonesia, wilayah laut indonesia hanya sepanjang...
200 mil
12 mil
20 mil
30 mil
3 mil
Seseorang yang kewarganegaraannya berdasarkan tempatnya dilahirkan maka negara tersebut menganut asas...
asas ius soli
asas ius sanguinis
asas kewarganegaraan ganda
asas kewarganegaraan ganda sementara
asas kewarganegaraan tunggal sementara
Jika kewarganegaraan seseorang di tentukan oleh keturunan dari orang tuanya maka negara tersebut menganut asas...
asas ius soli
asas ius sanguinis
asas kewarganegaraan ganda
asas kewarganegaraan ganda sementara
asas kewarganegaraan tunggal sementara
Dari pernyataan tersebut yang merupakan syarat untuk menjadi warga negara Indonesia berdasarkan UU Kewarganegaraan RI ditunjukkan nomor….
1, 2, dan 3
1, 2, dan 5
1, 3, dan 4
1, 3, dan 5
1, 4, dan 5
Seseorang memiliki hak untuk menentukan kewarganegaraannya sesuai apa yang dikehendakinya. Salah satu haknya adanya hak repudiasi. Apakah yang dimaksud dengan hak repudiasi...
Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan
Seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara
Seseorang dengan sendirinya menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu
Seseorang yang mempunyai hak untuk memiliki dua kewarganegaraan
Undang-Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
Dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan syarat-syarat menjadi warga negara. Yang bukan syarat menjadi warganegara adalah...
Berusia 18 tahun atau sudah kawin
Bertempat tinggal selama 5 tahun berturut-turut
Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara
Bertempat tinggal selama 15 tahun tidak berturut-turut
Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
Berikut ini yang merupakan penyebab hilangnya kewarganegaraan adalah....
1, 2 dan 3
4, 5 dan 6
1, 2 dan 5
2, 4 dan 6
1, 3 dan 5
Jessica dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Kanada yang menganut asas ius soli. Jessica dilahirkan di Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Dari pernyataan ini maka status kewarganegaraan Jessica adalah ….
Warga negara Kanada
Warga negara Indonesia
Warga negara Kanada dan Indonesia
Warga negara Kanada dan Indonesia sementara
Bukan warga negara Kanada maupun Indonesia
Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut...
Opsi
Repudiasi
Bipatride
Apatride
Multipatride
Dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia seseorang yang tanpa melakukan Tindakan hukum namun lewat jasa yang diberikannya. Hal ini sering dikenal dengan istilah….
Naturalisasi istimewa
Stelsel aktif
Stelsel pasif
Hak repudiasi
Naturalisasi biasa
Setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, maupun orang tua sendiri.
Pernyataan diatas merupakan pengertian dari…
Kebebasan beragama dan berkepecayaan
Kebebasan memeluk sebuah agama
Kebebasan berkepercayaan
Kebebasan memilih agama dan kepercayaan
Kebebasan dalam memilih dan memegang teguh kepercayaan
"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"
Pernyataan tersebut tertuang dalam….
Pasal 28 E ayat 1 UUD 1945
Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945
Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945
Pasal 29 ayat 1 UUD 1945
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945
"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaanya itu"
Pernyataan tersebut tertuang dalam…
Pasal 28 E ayat 1 UUD 1945
Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945
Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945
Pasal 29 ayat 1 UUD 1945
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945
"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaanya itu"
Ketentuan dalam pasal tersebut mengemukakan bahwa Indonesia telah menjamin...
Pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warganya
Kebebasan otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki
Adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
Setiap orang tidak boleh menistakan dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"
Pernyataan tersebut tertuang dalam...
Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945
Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945
Pasal 28 I ayat 3 UUD 1945
Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945
Pasal 28 I ayat 5 UUD 1945
Pengertian upaya pembelaan negara adalah....
Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara
Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
Sikap dan Hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsan dan negara
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara
Perilaku dan pemikiran warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara
Berikut ini merupakan alasan tentang pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, kecuali…
Untuk menjaga keutuhan wilayah negara
Merupakan kegiatan untuk memperoleh kehormatan dari negara
Merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara
Untuk mempertahankan negara dari berbagai acaman
Sebagai bentuk pengabdian kepada negara
"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara"
Pernyataan tersebut tertuang dalam…
Pasal 30 ayat 1 UUD 1945
Pasal 30 ayat 2 UUD 1945
Pasal 30 ayat 3 UUD 1945
Pasal 30 ayat 4 UUD 1945
Pasal 30 ayat 5 UUD 1945
Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa terutama melalui…
Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
Pengabdian sesuai dengan profesi
Pengabdian sebagai anggota TNI
Ikut serta membantu korban di dalam negeri
Mengikuti pembelajaran disekolah dengan penuh semangat
Dibawah ini yang bukan merupakan bentuk upaya bela negara adalah…
Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian
Pengabdian sebagai anggota TNI
Tidak peduli dengan apa yang terjadi disekitarnya
Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar
