WorksheetsPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Total questions: 15
Worksheet time: 5mins
Sistem hukum di Indonesia dibuat secara Hirearkis, yang artinya... .
bertingkat
sepadan
sederajat
berulang-ulang
Salah satu ciri dari hukum tertulis adalah, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Di bawah ini yang merupakan pihak berwenang dalam membuat aturan undang-undang di Indonesia adalah... .
rakyat, dan presiden
presiden, dan lembaga legislatif
lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif
lembaga legislatif, dan rakyat
Hukum tertulis juga harus mengikat secara menyeluruh, artinya... .
hukum berlaku bagi sebagian orang
hukum berlaku bagi masyarakat
hukum berlaku bagi masyarakat dan pemerintah
hukum berlaku bagi pemangku kebijakan
Landasan filosofis bagi bangsa Indonesia adalah... .
UUD NRI 1945
Pancasila
Bhinekka Tunggal Ika
NKRI Harga Mati
Landasan sosiologis dalam penyusunan aturan undang-undang di Indonesia artinya... .
pembuatan hukum harus mengacu pada nilai-nilai dasar atau yaitu Pancasila
pembuatan hukum harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup masyarakat
pembuatan hukum harus sesuai dengan tata cara hukum yang sudah ditentukan
pembuatan hukum harus berlaku bagi semua orang (Equality Before The Law)
UUD NRI 1945 dalam sistem hukum nasional berkedudukan sebagai... .
Ideologi
Konstitusi
Hukum
Peraturan
UUD NRI 1945 hanya boleh diamandemen oleh... .
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Perwakilan Rakyat
Pemerintah
Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam Lembaga Legislatif negara adalah :
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Undang-Undang dibuat oleh... .
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pemerintah Daerah
PERPU (Peraturan Pengganti Undang-Undang) hanya dikeluarkan oleh Presiden apabila... .
dalam keadaan baik
diperlukan untuk menggantikan sementara
negara dalam keadaan genting
Presiden ingin membuat aturan baru
Peraturan Pemerintah pada proses pembuatannya dibuat oleh Pemerintah yang pada saat itu menjabat, yaitu... .
Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan dibantu Menteri
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Siapa yang memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang di Indonesia?
Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pengadilan
Dalam sistem hukum Indonesia, hukum yang tidak tertulis biasanya berasal dari... .
tradisi
peraturan pemerintah
putusan pengadilan
konstitusi
Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat biasanya diakui sebagai... .
hukum tertulis
hukum tidak tertulis
hukum positif
hukum internasional
Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia memerlukan persetujuan dari... .
Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
