Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yangsama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C8/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003. Perihal pendidikan inklusi:

Menyelenggarakan dan mengembangkan disetiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK.

setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.Ayat (2) “setiap warga Negara wajib mengikuti pendiddikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Pendidikan inklusif memberikan layanan yang sesuai dengan kemampuan anak dengan sistem bahwa anak digabung dengan anak pada umumnya di kelas yang sama, pendidikan terpadu sistemnya adalah anak pada umumnya digabung dalam satu kelas namun ABK diharuskan mengikuti sistem yang ada di sekolah, pendidikan segregasi adalah sekolah khusus yang diterapkan hanya bagi anak berkebutuhan khusus saja.

Pendidikan terpadu megharuskan anak ABK mengikuti sistem yang ada di sekolah, sekolah inklusif tidak memberikan layanan khusus terhadap anak ABK dan sekolah segregasi merupakan sekolah khusus bagi anak ABK

Pendidikan segregasi merupakan sistem yang menggabungkan anak abk dengan anak pada umumnya dalam satu kelas yang sama, pendidikan inklusif merupakan sistem terpisah yang dikhususkan hanya untuk anak abk saja, dan pendidikan terpadu merupakan sistem yang menyediakan layanan khusus untuk anak ABK

Pendidikan inklusif dan pendidikan terpadu sama-sama memberikan layanan terhadap anak berkebutuhan di kelas tertentu, sedangkan pendidikan segregasi merupakan sistem sekolah khusus yang terpisah dengan anak pada umumnya

Suasana yang diciptakan agar psoses kolaboratif dapat berjalan dengan lancar

Guru mendorong agar siswa mencapai perkembangan kognitif taraf tinggi dan kreatif agar mampu berfikir independen. Berkenaan dengan semakin majunya ilmu dan teknologi, pendidikan inklusif sangat menekankan agar siswa memiliki keterampilan belajar dan berpikirguru mendorong agar siswa mencapai perkembangan kognitif taraf tinggi dan kreatif agar mampu berfikir independen. Berkenaan dengan semakin majunya ilmu dan teknologi, pendidikan inklusif sangat menekankan agar siswa memiliki keterampilan belajar dan berpikir

upaya untuk saling menolong dan saling memberi motivasi dalam belajar

Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak

Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu

Prinsip persamaan hak dalam Pendidikan

Prinsip kebutuhan individual

Prinsip kebermaknaan

Full Inclusion

Partial Inclusion

Mainstreaming

Reverse Inclusive

Pull-out

Cluster

reguler penuh

kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Lingkungan yang tidak membatasi

Akomodasi Kebutuhan setiap anak

Keberterimaan yang positif

Mengurangi perbedaan yang ada

Adanya kepedulian pemerintah, baik pemerintah pusat, propinsi maupun daerah untuk mendukung penyelenggara pendidikan inklusif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional

Kebijakan sekolah yang mendukung dengan penjabaran peran dan tanggung jawab yang jelas dari setiap staff ataupun pendidik

Adanya rencana pembelajaran individu untuk anak-anak didik yang memiliki masalah belajar dan perilaku yang signifikan.

Kemampuan guru dalam mengajar dan strategi menerapkan kurikulum yang tepat di kelas.

Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kuranya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK

Penyediaan akomodasi yang layak di bidang pendidikan bertujuanuntuk menjamin terselenggaranya dan atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mendiri dan menjadi Warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab