NEW
Font size
WorksheetsMasa Demokrasi Liberal di Indonesia
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut
Demokrasi Parlementer
Demokrasi Presidensial
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terbuka
Sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah
Partai Tunggal
Multi Partai
Dwi Partai
Partai Koalisi
Partai Oposisi
Mengapa pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet
Program kerja kabinet kurang sesuai dengan keadaan Indonesia pada waktu itu
adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang tidak pernah terselesaikan dengan baik
Program yang dicanangkan setiap kabinet sering mendapat penolakan rakyat
Rakyat tidak percaya dengan kabinet tersebut
Adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak lain
Zaket kabinet (1957-1959) merupakan istilah untuk kabinet
Djuanda
Natshir
Wilopo
Burhanuddin Harahap
Ali Sastroamijoyo 1
Berhasil menyelenggrakan Konferensi Asia Afrika merupakan prestasi yang pernah dicapai oleh kabinet
Ali Sastroamidjoyo
Djuanda
Natshir
Wilopo
Burhanuddin Harahap
Berikut ini yang termasuk dalam program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap adalah
Mengembalikan Irian Barat
menyelenggarakan pemilu 1955
Pembatalan KMB
Normalisasi keadaan RI
Menyempurnakan struktur pemerintahan
Mulai berlakunya UUD sementara 1950 sampai Dekret Presiden 5 Juli 1959 telah terjadi beberapa pergantian kabinet sebanyak
5 kabinet
6 kabinet
7 kabinet
8 kabinet
9 kabinet
Kabinet Djuanda disebut juga Zaken Kabinet karena
terdapat tiga orang yang menjabat sebagai waki perdana menteri
memiliki program utama penyelesaian masalah Irian Barat
mendapat dukungan militer dalam menjalankan programnya
memiliki jumlah menteri yang sangat banyak
terdiri atas orang-orang yang ahli di bidangnya
Pada masa Demokrasi Liberal, bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan
Presidensil
Parlementer
Konstituante
Monarki
Campuran
Pada masa demokrasi liberal, presiden tidak berperan sebagai kepala pemerintahan karena
ketidakmampuan presiden memilih menteri yang cakap dalam kabinet
sesuai dengan hasil kesepakatan KMB
Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial
Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer
Presiden sudah menduduki jabatan sebagai panglima tertinggi
Sejak masa kabinet Sukiman, politik luar negeri Indonesia menjadi salah satu prioritas pemerintah. adapun politik luar negeri bangsa Indonesia adalah
Dualisme kekuatan
politik dagang
politik kiblat kanan
politik kiblat kiri
politik bebas aktif
Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah karena akibat peristiwa
Tugasnya sudah dianggap selesai dengan terselenggaranya Pemilu pertama tahun 1955
ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA)
Peristiwa Tanjung merawa
Kegagalan menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai Belanda
Mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia yang diwakili Sidik Kertapati sebagai Buntut dari peristiwa Tanjung Morowo dimana lima petani tewas di tangan aparat pemerintah
Penyebab kegagalan Kabinet Wilopo adalah karena akibat peristiwa
Tugasnya sudah dianggap selesai dengan terselenggaranya Pemilu pertama tahun 1955
ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA)
Menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sesuai dengan tuntutan daerah
Kegagalan menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai Belanda
Mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia yang diwakili Sidik Kertapati sebagai Buntut dari peristiwa Tanjung Morowo dimana lima petani tewas di tangan aparat pemerintah
Salah satu keberhasilan program kerja kabinet Ali Sastroamidjoyo I adalah
kembalinya Irian Barat menjadi milik Indonesia
Diadakannya Konferensi Asia Afrika
Terselenggaranya Pemilu pertama
Repelita
Pembatalan hasil KMB
Dalam sistem Demokrasi Liberal pemegang kekuasaaan pemerintahan adalah
Sekretaris Negara
Perdana Menteri
Wakil Presiden
Panglima TNI
Presiden
Penyebab kegagalan Kabinet Natsir sebagai kabinet pertama pada masa demokrasi liberal di Indonesia sering mendapat kritik. Masalah yang paling banyak di kritik adalah
Adanya peristiwa tanggal 17 Oktober 1952
ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA)
Pencabutan PP No.39/1950
Kegagalan menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai Belanda
Mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia yang diwakili Sidik Kertapati sebagai Buntut dari peristiwa Tanjung Morowo dimana lima petani tewas di tangan aparat pemerintah
Apa dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal
Hutang ke luar negeri Indonesia semakin banyak
Rakyat tidak percaya adanya parpol
ketidakstabilan politik nasional
Perekonomian masyarakat menurun
Adanya krisis perekonomian di Indonesia
Pelaksanaan Pemilu 1955 bertujuan untuk
Memilih perangkat negara
Memilih partai politik
Memilih presiden dan wakil presiden
Memilih DPRD dan MPR
memilih wakil wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dan dewan konstituante
Indonesia secara resmi masuk menjadi anggota PBB pada masa kabinet
Djuanda
Sukiman
Hatta
Wilopo
Natsir
Nasinalisasi de Javassche Bank berlangsung pada masa kabinet
Natsir
Wilopo
Hatta
Sukiman
Djuanda
