Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional

Total questions: 10

Worksheet time: 8mins

Name
Class
Date
1.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan....

a)

Ketetapan MPR dan Undang-Undang

b)

Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Daerah Provinsi

d)

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.

Perwujudan sistem hukum nasional diatur dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal....

a)

21A

b)

22A

c)

23A

d)

24A

3.

Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah....

a)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

b)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

c)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

d)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011

4.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang tertinggi adalah . . . .

a)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

b)

UUD NRI Tahun 1945

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan Presiden

5.

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang....

a)

lebih rendah

b)

lebih tinggi

c)

lebih rendah dan lebih tinggi

d)

sederajat atau lebih tinggi

6.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, pernyataan tersebut merupakan asas....

a)

dapat dilaksanakan

b)

kejelasan tujuan

c)

keterbukaan

d)

kejelasan rumusan

7.

Berikut yang bukan merupakan asas materi muatan peraturan perundang-undangan adalah....

a)

pengayoman

b)

kemanusiaan

c)

keadilan

d)

ketidakseimbangan

8.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. Hal tersebut mencerminkan asas....

a)

keadilan

b)

kemanusiaan

c)

pengayoman

d)

kebangsaan

9.

Landasan filosofis di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ....

a)

Pancasila

b)

UUD 1945

c)

Keputusan Presiden

d)

Ketetapan MPR

10.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan landasan ....

a)

filosofis

b)

yuridis

c)

sosiologis

d)

normatif