Font size
WorksheetsUH. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA
Total questions: 25
Worksheet time: 21mins
Kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam pergaulan manusia, adalah pengertian dari... .
Sanksi
Hukum
Norma
Asas
Moral
Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur hukum, yaitu... .
Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
Peraturan dibuat oleh lembaga/badan resmi yang berwajib
Peraturan bersifat memaksa
Terdapat sanksi yang tegas
Peraturan hanya mengikat masyarakat tertentu saja
Adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang merupakan... .
Unsur hukum
Sifat hukum
Ciri hukum
Tujuan hukum
Penggolongan hukum
Hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih yang berlaku secara universal adalah pengertian hukum menurut tempat berlakunya, yaitu... .
Hukum nasional
Hukum regional
Hukum internasional
Hukum asing
Hukum lokal
Maraknya kasus pencurian, pembunuhan, dan peredaran serta penggunaan narkoba di Indonesia telah melanggar hukum yang berlaku, yaitu... .
Hukum perdata
Hukum dagang
Hukum administrasi negara
Hukum pidana
Hukum alam
Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah... .
UUD NRI Tahun 1945
Pancasila
Undang-undang
TAP MPR
Peraturan Presiden
Tujuan dari sistem peradilan ialah... .
Mewujudkan ketimpangan hukum
Mewujudkan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah
Mewujudkan keadilan hukum
Mewujudkan kesengsaraan masyarakat
Mewujudkan ketidakadilan
Yang tidak termasuk dalam pengadilan khusus adalah... .
Pengadilan anak
Pengadilan niaga
Pengadilan tindak pidana korupsi
Pengadilan negeri
Pengadilan HAM
Pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan adalah lembaga... .
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Khusus
Mahkamah Agung
Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada ….
pasal 28 ayat 1
pasal 26 ayat 1
pasal 27 ayat 2
pasal 27 ayat 1
pasal 29 ayat 2
Pengajuan perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi disebut ....
banding
kasasi
grasi
remisi
peninjauan kembali
Pengadilan tingkat pertama adalah ....
pengadilan negeri
pengadilan tinggi
pengadilan militer
MA
pengadilan umum
Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah ....
DPD
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ….
sosial, ekonomi, dan fungsi publik
hankam, politik, dan sosial
sosial, politik, dan ekonomi
politi, hankam, dan HAM
ekonomi, politik, dan budaya
Berdasarkan bentuknya, hukum terbagti atas....
HUkum Positif & Negatif
Material dan Formal
Hukum tertulis & tidak tertulis
Hukum yang men\maksa dan mengatur
Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...
alinea 4 pembukaan
pembukaan
aturan tambahan
aturan peralihan
Prinsip negara hukum
yang diterapkan di Indonesia adalah....
Adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak
Semua orang mempunyai kebebasan secara mutlak
Para menteri bertanggungjawab kepada presiden
Bahwa kekuasaan kepala negara tidak terbatas
Perhatikan beberapa Badan Peradilan berikut:
A. Pengadilan Negri
B. Pengadilan Tinggi
C. Pengadilan Agama
D. Mahkamah Agung
E. Pengadilan Tentara
Yang tergolong badan Pengadilan Umum ditunjukkan pada huruf ....
A, B, dan C
A, B, dan D
C, D, dan E
B, C, dan E
A, B, dan E
Perhatikan beberapa Badan Peradilan berikut:
A. Pengadilan Adat
B. Pengadilan Tinggi
C. Pengadilan Agama
D. Mahkamah Agung
E. Pengadilan Administrasi Negara
Yang tergolong badan Pengadilan Khusus ditunjukkan pada huruf ....
A, C, dan E
A, B, dan D
B, D, dan E
C, D, dan E
A, D, dan E
Badan peradilan yang memiliki wewenang mengadili keputusan pejabat negara adalah ....
Pengadilan Adat
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Koneksitas
Pengadilan Administrasi Negara
Pengadilan Tentara
Proses penyelesaian perkara melalui Peradilan Perdata melalui tahap berikut, kecuali ....
Penyelidikan
Gugatan
Pemeriksaan
Penetapan Keputusan
Pelaksanaan Keputusan
Berikut ini yang bukan wilayah wewenang Mahkamah Konstitusi adalah ....
Sengketa tafsir UU dan UUD
Sengketa tanah antar perusahaan
Sengketa antar lembaga negara
Perselisihan hasil pemilu
Pembubaran Partai Politik
Berikut tahap-tahap proses peradilan pidana:
A. Penyelidikan
B. Penyidikan
C. Pemeriksan
D. Penuntutan
E. Penetapan Keputusan
F. Pelaksanaan Keputusan
Dalam proses Peradilan Pidana umum, yang merupakan wilayah kewenangan hakim ditunjukkan pada huruf ....
A, C, dan E
A, B, dan D
B, D, dan F
A, C, dan F
C, E, dan F
Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut ….
Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislative
Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
Dalam yurisprudensi “Cerai Tidak Menghapus Utang” tanggal 6 September 2008, MA membuat keputusan bahwa "MA berpendapat utang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang berlangsung, maka hutang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bersama, sehingga sita jaminan terhadap harta bersama (gono-gini) adalah sah dan berharga.
Jika saat ini terdapat kasus serupa, maka keputusan hakim yang tepat adalah...
Membagi harta gono gini suami lebih banyak karena suami adalah kepala keluarga yang menanggung hutang selama pernikahan
Mengurangkan harta gono gini dengan jumlah hutang sebelum membagi secara adil untuk suami istri
Membagi harta gono gini secara adil dan menyerahkan pelunasan hutang berdasarkan kesepakatan suami-istri tersebut
Memberikan kebebasan kepada pasangan tersebut untuk menentukan pembagian harta dan pelunasan hutang tersebut
Menolak gugatan harta gono gini karena harta dalam keadaan tidak bersih
