wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kuis PKN II kls 10

Total questions: 10

Worksheet time: 5mins

Name
Class
Date
1.

Pemerintah pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlukan sebagai objek, pernyataan tersebut merupakan perwujudan sistem. . . .

a)

sentralisasi

b)

desentralisasi

c)

dekonsentrasi

d)

tugas perbantuan

e)

pemberian wewenang

2.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. berikut yang bukan merupakan hubungan tersebut adalah

a)

pemerintah dengan negara lain

b)

hubungan wewenang

c)

keuangan

d)

pelayanan umum

e)

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

3.

Hubungan struktural TNI di tingkat kabupaten atau kota disebut

a)

mabes TNI

b)

Kodam

c)

Korem

d)

Kodim

e)

Koramil

4.

Berikut tugas Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kecuali. . .

a)

melindungi

b)

mengayomi

c)

melayani masyarakat

d)

menegakan hukum

e)

pemberantasai korupsi

5.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki hubungan struktural tingkat daerah kecamatan disebut. . .

a)

Mabes POLRI

b)

POLDA

c)

POLRES

d)

POLSEK

e)

SATLANTAS

6.

Urusan agama menjadi wewenang pemerintah pusat, namun semua urusanya dilakukan pada tingkat. . . disebut kanwil kemntrian Agama.

a)

nasional

b)

provinsi

c)

kabupaten

d)

kecamatan

e)

desa

7.

Otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. pernyataan tersebut dikemukakan oleh. . .

a)

Widjaja

b)

Miriam Budiardjo

c)

Vincent lemius

d)

F. sugeng Istanto

e)

Kansil

8.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terwujud di era. .

a)

Demokrasi Liberal

b)

Demokrasi Terpimpin

c)

Orde lama

d)

Orde baru

e)

Reformasi

9.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah. pernyataan tersebut merupakan pengertian dari asas pemerintahan daerah, yaitu

a)

sentralisasi

b)

desentralisasi

c)

dekonsentrasi

d)

tugas pembantuan

e)

made bewind

10.

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh . . .

a)

pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah

b)

daerah daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya

c)

desakan dari pemerintah daerah

d)

terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah

e)

putra -putra daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembngaunan di daerahnya.