NEW
Font size
WorksheetsPeraturan Perundang-undangan Nasional-Kelas 8
Total questions: 25
Worksheet time: 9mins
Dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....
Pembukaan UUD 1945
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
Pasal 24 UUD 1945
Keputusan Mahkamah Agung
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....
Peraturan Presiden
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Presiden dan DPR
DPR dan MPR
Presiden dan MPR
Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ....
Presiden
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara ....
berkedaulatan rakyat
kesatuan
hukum
republik
Kepala pemerintahan di tingkat Provinsi adalah ....
Walikota
Bupati
Gubernur
Presiden
Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....
harus dicabut
segera disahkan
akan diundangkan
harus direvisi
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....
Peraturan Presiden
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
Hirarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....
No. 10 tahun 2011
No, 11 tahun 2011
No. 12 tahun 2011
No. 13 tahun 2011
Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....
UUD 1945
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Pancasila
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam kondisi darurat-memaksa dan bersifat sementara adalah ....
Undang-undang
Perda
UUDs
PERPPU
Disusunnya Perda untuk mengakomodir ...
Keinginan pejabat yang berwenang
Otonomi daerah
TAP MPR
ANggota legislatif wilayah
UUD NRI 1945 dalam sistem hukum nasional berkedudukan sebagai... .
Ideologi
Konstitusi
Hukum
Peraturan
UUD RI 1945 ditetapkan pada . . . .
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
17 Agustus 2005
18 Agustus 2005
Perubahan Undang-Undang Dasar dapat ditetapkan jika disetujui oleh anggota MPR sekurang-kurangnya . . . . jumlah anggota
50 %
50% + 1
50% + 10
50% - 1
Peraturan Pemerintah (PP) disahkan oleh . . .
MPR
DPR
Presiden
Menteri
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...
DPR
MPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan....
Manakah yang termasuk peraturan sekolah?
Wajib mempunyai SIM jika ingin menyetir mobil
Berdoa dan memberi salam kepada guru sebelum belajar
Membawa kantong plastik sendiri saat belanja
Beribadah sesuai agama masing - masing
Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....
harus dicabut
segera disahkan
akan diundangkan
harus direvisi
Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Federatif
Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...
Mengenakan helm bila perlu
Mematuhi peraturan lalu lintas
Tidak membuang sampah di sembarang tempat
Parkir di tempat yang telah di sediakan
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang dan bersifat........
Melindungi warga negara
Mengikat secara umum
Mengatur masyarakat desa
Memiliki sanksi tegas
Apakah arti peraturan?
hukuman
ketentuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan
pekerjaan polisi
larangan
