WorksheetsTest Formatif BAB 3 PPKN KELAS XI
Total questions: 40
Worksheet time: 1hrs 20mins
Indonesia adalah negara hukum. Di bawah ini yang bukan implementasi dari pernyataan berikut adalah …
Segala sendi kehidupan berdasarkan aturan dan hukum
Hukum ada untuk mengatur masyarakat
Apapun yang dilakukan oleh masyarakat di awasi oleh hukum
Masyarakat dalam kehidupan berlandaskan hukum
Dapat hidup bebas tanpa aturan
Di bawah ini yang termasuk sifat dari hukum adalah …
Memaksa dan mengikat
Memaksa dan sedikit longgar
Bebas dan mengikat
Tidak memaksa
Tidak mengikat
Seorang ahli hukum dari Prancis, berpendapat bahwa hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat yang harus dipatuhi masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama. Penyimpangan terhadap hukum tersebut seharusnya menjadi pedoman untuk ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Pengertian hukum tersebut dikemukakan oleh tokoh yang bernama …
C.S.T Kansil
R.Soeroso
Leon Duguit
Ernest Ultrecht
Miriam Budiarjo
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam unsur-unsur hukum yaitu …
Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan- badan resmi yang berwajib
Peraturan itu bersifat memaksa
Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas
Dibuat oleh siapapun dapat
Di bawah ini yang merupakan contoh penggolongan hukum berdasarkan bentuknya adalah …
Hukum tertulis dan tidak tertulis
Hukum nasional dan hukum internasional
Hukum Privat dan Publik
Hukum objektif dan subjektif
Hukum ius constitutum dan ius constituendum
Hukum ius constitutum adalah ….
Hukum yang sedang berlaku saat ini
Hukum yang dicita-citakan
Hukum yang mengikat masyarakat di negara lain
Kesepakatan antara 2 negara
Hukum yang ditetapkan di suatu wilayah gereja
Undang-undang, kebiasaan, traktat,yurisprudensi, dan doktrin adalah contoh dari penggolongan hukum berdasarkan …
Bentuknya
Sumbernya
Isinya
Tempatnya
Cara mempertahankannya
Di bawah ini yang bukan tujuan dari terbentuknya hukum adalah ….
Menjamin keadilan
Memberikan kepastian dalam hubungan masyarakat
Menciptakan tatanan hukum di masyarakat yang tertib
Menyengsarakan masyarakat suatu negara
Mencapai kedamaian hukum
Hukum positif di Indonesia saat ini adalah …
UUD 1945 amandemen ke IV
UUDS 1950
Konstitusi RIS
Piagam Jakarta
UUD 1945 awal kemerdekaan
Tata hukum Indonesia pada awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah tertuang dalam …
UUD 1945
Piagam Jakarta
Deklarasi PBB
Deklarasi Juanda
Isi sumpah pemuda
Proses dalam mengadili suatu perkara sesuai dengan kategori perkaranya disebut …
Pengadilan
Pengabdian
Peradilan
Adil
Keadilan
Kekuasaan dalam pemerintahan di negara Indonesia yang memiliki hak untuk menyelenggarakan peradilan di Indonesia adalah …
Eksekutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Sistem hukum yang mengedepankan kebiasaan dalam menentukan aturan hukum disebut sistem hukum…
Eropa continental
Civil law
Anglo saxon
Filsafat hukum
Peradilan hukum
Peran lembaga peradilan adalah …
Menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan
Mengabaikan kepentingan masyarakat
Menolak permintaan masyarakat dalam hal menuntut keadilan
Menerima permintaan masyarakat dengan syarat tertentu
Memeras masyarakat yang membutuhkan
Di bawah ini yang tidak termasuk azas dari lembaga peradilan adalah …
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Peradilan dilakukan dengan proses yang rumit dan biaya yang sebesar-besarnya
Di bawah ini yang bukan termasuk dasar hukum dari lembaga peradilan di Indonesia adalah …
Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia”
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Di bawah ini yang termasuk lembaga hukum yang berada di bawah peradilan agama adalah …
Pengadilan Agama
Pengadilan militer
Pengadilan tinggi
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Negeri
Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang keberadaan dari Mahkamah Konstitusi adalah …
Pasal 1 ayat 1 UUD 1945
Pasal 27 ayat 3 UUD 1945
Pasal 24C UUD 1945
Pasal 34 ayat 1 UUD 1945
Pasal 28E UUD 1945
Di bawah ini yang bukan termasuk fungsi pengadilan Tingkat kedua adalah …
Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yag perkaranya dihentikan pada tingkat penyelidikan
Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya
Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar
Mengawasi dan meneliyi perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya
Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya
Contoh hukuman pokok dalam sanksi pidana adalah...
Pengumman putusan hakim
Pencabutan hak dalam pemilihan umum
Pencabutan hak politik
Penyitaan barang-barang tertentu
Hukuman mati
Pengadilan tingkat pertama berada di bawah kekuasaan lembaga peradilan…
pengadilan negeri
Pengadilan tinggi
pengadilan militer
MA
pengadilan umum
Pengajuan ulang putusan perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi disebut ....
banding
kasasi
grasi
remisi
peninjauan kembali
Keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara ialah .…
hukum negara
hukum nasional
hukum internasional
hukum publik
hukum publik internasional
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Pendapat ini menurut ....
Utrecht
S.M. Amin, SH
Immanuel Kant
Leon Duguit
J.C.T Simorangkir
Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah …
Polisi menggunakan jalur busway tanpa kepentingan tertentu
Membayar pajak tepat pada waktunya
Membuang sampah pada tempatnya
Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
Menyebrang jalan pada zebra cross
Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah…
DPR
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Presiden
Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…
Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Menguji UU terhadap UUD
Memutuskan pembubaran partai politik
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
Mengadili perkara pada tingkat kedua
Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 yang tidak kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan ....
Mahkamah konstitusi
Agama
Umum
Militer
Tata usaha negara
Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
tinggi
umum
militer
agama
negeri
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi
2) berani memberikan uang kepada aparat
3) menghindari sikap dan perilaku KKN
4) berani mengatakan kebenaran
5) melaporkan bila mendapati praktek uang
Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...
2-3-5
1-2-3
3-4-5
2-3-4
1-3-4
Perhatikan kasus berikut ini.
1) Mendirikan bangunan tanpa izin
2) Penipuan terhadap calon pegawai
3) Transaksi obat terlarang
4) Mencuri barang
5) Tidak membayar kontrakan
Dari kasus di atas yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor…
2, 4, dan 5
1, 3, dan 5
1, 2, dan 3
2, 3, dan 4
3, 4, dan 5
Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara …
mempunyai hak dan kewajiban
wajib taat dan patuh terhadap hukum
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
mendapat perlindungan hukum
Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama adalah…
Undang-Undang
Ketetapan MPR
UUD 1945
peraturan pemerintah
peraturan pemerintah pengganti UU
Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada pengadilan…
Militer tinggi
Militer pusat
Militer kasasi
militer utama
militer banding
Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan umum adalah hukum…
Nasional
Perdata
Pidana
privat
public
Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ...
Tata usaha negara
Negeri
Agama
Tinggi
Militer
Rita dan Satria merupakan suami isteri yang sudah menikah selama 10 tahun. Baik Rita maupun Satria beragama islam. Kehidupan rumah tangga mereka awalnya berjalan baik-baik saja. Akan tetapi, beberapa bulan terakhir hubungan rumah tangga mereka renggang. Untuk kebaikan Bersama, mereka berdua memutuskan untuk mengakhir hubungan rumah tangga mereka. Satria sebagai pihak penggugat akhirnya mengajukan kasus perceraiannya ke pengadilan. Agar kasus perceraian antara Satria dan Rita tidak salah ditangani, maka kasus tersebut diajukan kepada lembaga pengadilan …
Militer
Tata Usaha Negara
Agama
Negeri
Mahkamah Konstitusi
Kresia dan Bagas merupakan suami isteri yang sudah menikah selama 3 tahun. Keduanya adalah penduduk beragama non islam. Kehidupan rumah tangga mereka awalnya berjalan baik-baik saja. Akan tetapi, beberapa bulan terakhir hubungan rumah tangga mereka renggang. Kresia sebagai pihak penggugat akhirnya mengajukan kasus perceraiannya ke pengadilan Negeri. Akan tetapi Kresia tidak puas dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Timur. Akhirnya Kresia mengajukan banding atas kasus perceraiannya. Perkara banding tersebut dapat diajukan melalui lembaga pengadilan …
Tata Usaha Negara
Negeri
Militer
Tinggi Agama
Tinggi
Perhatikan percakapan berikut!
Aldo: Sya, kamu sudah baca berita belum terkait RUU Cipta kerja yang secara mendadak sudah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 lalu?
Asya: Wah.. Sudah,Do! Beritanya sangat ramai dibicarakan diberbagi platform media sosial
Aldo: Iyaa benar sekali! UU Cipta kerja ini dari infomasi yang aku tahu banyak mengalami penolakan dari masyarakat kita
Asya: Sebenarnya kita bisa loh mengajukan keberatan atas UU tersebut ke salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga tersebut memang tupoksi kerjanya salah satunya yaitu menguji suatu UU terhadap UUD 1945. Kalau Bahasa ilmu hukumnya itu judicial review
Aldo: Ah iyaa benar sekali,Sya! Kita sebagai warga negara diperbolehkan mengajukan judicial review apabila ada hal-hal yang bertentangan dengana UUD 1945
Berdasarkan percakapan di atas, lembaga peradilan di Indonesia yang di maksud adalah …
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Tinggi Militer
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Negeri
Perhatikan gambar di bawah ini!
Contoh kasus yang ditangani oleh lembaga pengadilan tersebut adalah …
Pidana oleh masyarakat sipil
Pidana oleh anggota militer
Perceraian pasangan beragama islam
Perceraian pasangan beragama non islam
Wakaf,infaq, shodaqoh
