WorksheetsPAS PPKN X (Rena)
Total questions: 31
Worksheet time: 1hrs 2mins
Tanggal 1 Juni 1945 merupakan tanggal lahirnya istilah Pancasila yang dikemukakan oleh…
Ir. Soekarno
Mr. Muh. Yamin
Mr. Soepomo
Drs. Moh. Hatta
Mr. A. A Maramis
Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu…
Kekuasaan legislatif, eksekutif, konstitutif
Kekuasaan yudikatif, eksekutif, federatif
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial
Kekuasan legislatif, eksekutif, dan federative
Lembaga negara yang bertugas menguji Undang-Undang atas UUD 1945 (juducial review) adalah…
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Kekuasaan uutuk menjalankan undang-undang dalam menjalankan undang-undang dan penyeleggara pemerintahan….
Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan Eksaminatif
Kekuasaan Moneter
Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu….
Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah
Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif
Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi
BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat.
Dewan perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga legislative.
Kementerian yang ada di Indonesia berjumlah 34. Tiap-tiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri. Dalam menjalankan tugasnya menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena…
Kedudukan menteri sejajar dengan DPR
Kedudukan Menteri sejajar dengan Presiden
Kedudukan Menteri tidak bergantung Presiden
Kedudukan Menteri tidak bergantung DPR
Kedudukan Menteri hanya bergantung pada MPR
Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan
Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Konstitusi
Proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara disebut ...
Naturalisasi
Asas kewarganegaraan
Kependudukan
Kebangsaan
Kerakyatan
Salah satu unsur yang merupakan makna patriotisme adalah ...
Cinta tanah air
Rela berkorban
Mudah menyerah
Agresif
Konsumtif
Berikut yang bukan merupakan wilayah laut Indonesia adalah ...
Zona laut internasional
Zona laut teritorial
Zona landas kontinen
Zona Ekonomi Eksklusif
Mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara disebut ...
Rakyat
Bangsa
Penduduk
Warga Asing
Warga Negara
Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD Negara RI Tahun1945 yaitu . . . .
tidak menambah jumlah bab, pasal, dan ayat yang sudah ada
menghilangkan bagian penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945
tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
menambah dan menyempurnakan pasal tentang hak asasi manusia
Keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut adalah pengertian…
Sistem Pemerintahan
Sistem Negara
Sistem Kekuasaan
Sistem Politik
Sistem Demokrasi
Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat…
Universal
Formal
Non Formal
Mutlak
Otoritatif
Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik yang dibentuk oleh…
Masyarakat
Pemerintah
Swasta
Negara
Partai Politik
Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Dpr (2) Presiden (3) Partai Golkar
(4) Mahkama Konstitusi (5) Demonstrasi
(6) Lembaga Swadaya Masyarakat
Contoh dari suprastruktur politik di Indonesia ditunjukkan oleh angka…
1, 2, dan 3
1, 2, dan 4
3, 4, dan 5
3, 5, dan 6
4, 5, dan 6
Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha adalah pengertian dari…
Pemerintahan yang baik
Good Government
Clean Government
Good Governance
Clean Governance
Karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik, kecuali…
Terwujudnya interaksi yang baik
Adanya suatu komunikasi yang baik
Keseimbangan kekuatan
Independensi
Musyawarah Mufakat
Sistem pembagian kekuasaan negara menurut teori Trias Politika…
Legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Eksekutif, legislatif, dan eksaminatif
Yudikatif, eksaminatif, dan federatif
Federatif, legislatif, dan eksekutif
Eksaminatif, yudikatif, dan legislatif
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga…
BPK DAN KY
MA DAN MK
BANK INDONESIA
DPR
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Tokoh yang memperkenalkan teori Trias Politika adalah…
John Locke
David Easton
Robert A. Dahl
Montesquieu
Jack C. Plano
Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dijalankan oleh lembaga…
DPR
MA
MPR
MK
PRESIDEN
DPD sebagai salah satu lembaga negara pada masa reformasi anggota-anggotanya merupakan representasi rakyat dan daerah yang bertujuan untuk ...
mewakili partai politik
melakukan pemilu
menyampaikan suara golongan
menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia
memperjuangkan kepentingan daerah
Lembaga-Lembaga pemegang kekuasaan di Indonesia disebut ...
dewan menteri
suprastruktur politik
infrastruktur poloitik
partai politik
lembaga negara
Nilai-nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia disebut nilai...
praksis
instrumental
dasar
teoretis
etis
Berikut yang merupakan pengertian penduduk bukan warga negara yang paling tepat adalah...
orang yang hanya memiliki hubungan hukum dengan suatu negara selama orang yang bersangkutan bertempat tinggal dalm wilayah negara tersebut.
orang yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanaj airya dan undang-undang dasar negaranya.
semua orang yang ada atau bertempat tinggal dalam wilayah negara dengan ketegasan telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara
orang yang berdiam lama di suatu negara dan setia pada negara tersebut
seseorang yang berjasa pada suatu negara dan berkeinginan memperoleh kewarganegaraan dari negara tersebut.
Berikut yang merupakan pengertian penduduk bukan warga negara yang paling tepat adalah...
orang yang hanya memiliki hubungan hukum dengan suatu negara selama orang yang bersangkutan bertempat tinggal dalm wilayah negara tersebut.
orang yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanaj airya dan undang-undang dasar negaranya.
semua orang yang ada atau bertempat tinggal dalam wilayah negara dengan ketegasan telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara
orang yang berdiam lama di suatu negara dan setia pada negara tersebut
seseorang yang berjasa pada suatu negara dan berkeinginan memperoleh kewarganegaraan dari negara tersebut.
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara di Indonesia dijalankan oleh...
BI
BPK
MA
MK
KY
MPR mempunyain kekuasaan untuk ...
memimpin penyelenggaraan pemerintahan
mengelola keuangan negara
melakukan penyedikan terhadap pelanggar undang-undang
mengatur pembelanjaan negara
mengubah dan menetapkan undang-undang
Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu…
Kekuasaan legislatif, eksekutif, konstitutif
Kekuasaan yudikatif, eksekutif, federatif
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial
Kekuasan legislatif, eksekutif, dan federative
