NEW
Font size
WorksheetsKOTA DEPOK
Total questions: 20
Worksheet time: 5mins
Apa kepanjangan dari KPK :
Komisi Pemberantasan Kolusi
Komisi Pemberantasan Koalisi
Komisi Pemberantasan Konstitusi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Istilah seperti salam temple,uang siluman dan uang semir, umumnya berkaitan dengan perilku korupsi dalam bentuk:
Pemerasan
Penyuapan
Penggelapan
Manipulasi
Yang dimaksud dengan basis akrual adalah :
Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas berbasis akrual.
Semua jawaban a, b dan c salah
Laporan keuangan yang harus disusun SKPD berdasarkan PP 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut, kecuali:
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Operasional
Laporan Realisasi Anggaran
Dibawah ini merupakan komponen Laporan Realisasi Anggaran, kecuali :
Pendapatan
Beban
Transfer
Pembiayaan
Pengadaan barang/jasa salah satu prinsipnya adalah Akuntabel yang berarti :
Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan
Semua jawaban a, b dan c salah
Bentuk Kontrak Kuitansi dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainya dengan nilai :
Sampai dengan Rp 10 Juta
Dibawah Rp 50 Juta
Paling Banyak 50 juta
a,b, dan c salah
Rencana program/kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu kepada RPJMD melaui forum musyawarah perencanaan pembangunan dearah (musrenbang) adalah :
RPJPD
RPJMD
Renstra
RKPD
Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan adalah :
RPJMD
Renstra
RKPD
Renja
Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya adalah :
Renstra
RKPD
Renja
RKA
Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran adalah :
RKPD
Renja
RKA
DPA
Besarnya pengajuan SPP sebagai berikut :
Besar pengajuan SPP diperbolehkan lebih dari DPA
Besar pengajuan SPP harus selalu sebulan sekali
Besar Pengajuan SPP setiap triwulan
Besar Pengajuan SPP tidak Boleh lebih dari SPD
Verifikasi pengajuan SPM dilaksanakan oleh :
Dilaksanakan oleh PPTK
Dilaksanakan oleh PPK SKPD
Dilaksanakan oleh PPKD
Dilaksanakan Oleh PA/KPA
Pengajuan TU dilaksanakan kapan saja
Diusulkan setiap bulan
Diusulkan setiap anggaran sudah habis
Diusulkan manakala terjadi kekurangan dana yang mendesak dan mendapat rekomendasi dari BPKAD
Diusulkan pada saat UP tidak mencukupi untuk belanja
Kewenangan menerbitkan SPD dan SP2D adalah pada :
OPD
PA
BPKAD
SEKDA
Rumus menyusun Uang Persediaan adalah sebagai berikut:
Total DPA dikurangi – LS dibagi umur kegiatan
Total DPA Dikurangi umur kegiatan dibagi pelaksanaan
Total DPA dikurangi LS dibagi 12 Bulan
Jumlah Anggaran Kas dibagi umur kegiatan
Yang Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah
Gubernur
Walikota
Kepala SKPD
Bupati
Tugas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :
Membuat Rencana Kegiatan Anggaran , Menyusun Program Kerja, mengendalikan pelaksanaan kegiatan
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, , menyiapkan dokumen anggaran, Menyusun RKA
Membuat RKA dan Anggaran Kas
PP Yang Mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbaru adalah :
PP Nomor 12 Tahun 2018
PP Nomor 55 Tahun 2008
PP Nomor 12 Tahun 2019
PP Nomor 18 Tahun 2016
Siklus Keuangan Daerah adalah :
Perencanaan, Pelaporan , Pengaggaran dan Penatausahaan
Penganggaran, Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan
Pelaporan,. Pengawasan, Perencanaan dan Perencanaan
Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan
