NEW
Font size
Worksheetspnbp pretest kemenparekraf
Total questions: 20
Worksheet time: 7mins
Berikut ini termasuk dalam kategori penerimaan negara, kecuali :
Pajak
Hibah Dalam Negeri
Belanja Pegawai
PNBP
Transaksi berikut ini harus dicatat dalam Buku Kas Umum :
Menerima Bukti Penerimaan Negara
Penagihan kepada Wajib Bayar
Menyetorkan penerimaan ke kas negara
Membuat Billing Simponi
Tarif Sewa atas Pemanfaatan Barang Milik Negara diajukan kepada :
Biro Perencanaan dan Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Direktorat Jenderal Anggaran
KPKNL Setempat
Penatausahaan PNBP merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan PNBP menurut UU No. 9 tahun 2018.
Benar
Salah
Kementerian/Lembaga menyampaikan Target/Rencana PNBP dalam rangka Pagu Indikatif kepada Menteri Keuangan bulan :
Januari
Maret
Mei
Desember
Sebelum piutang PNBP diserahkan kepada DJKN, Instansi Pengelola wajib menerbitkan surat tagihan ke wajib bayar sebanyak :
1 Kali
2 Kali
3 Kali
4 Kali
Di bawah ini kegiatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan PNBP menurut UU No.9 tahun 2018, kecuali :
Pembayaran dan Penyetoran PNBP
Pengelolaan Piutang PNBP
Pemungutan PNBP
Penyusunan Target PNBP
Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum pengelolaan PNBP adalah :
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020
Yang bukan merupakan pendapatan PNBP adalah :
Pengembalian Belanja Pegawai TAYL
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Pengembalian Belanja Tahun Berjalan
Pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya termasuk pendapatan yg perlu dimasukkan dalam laporan realisasi PNBP.
Benar
Salah
Target PNBP pada Badan Layanan Umum diajukan ke :
DJA
PPK BLU
KPPN
KPKNL
Apakah kepanjangan PNBP?
Pendapatan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Nasional Bukan Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Negara Belum Pasti
PP terbaru yang mengatur tentang jenis dan tarif PNBP Kementerian Pariwisata?
PP No. 9 tahun 2015
PP No. 41 tahun 2015
PP No. 9 tahun 2018
PP No. 41 tahun 2018
Jangka waktu kadaluarsa billing Simponi selama :
1 Hari
3 Hari
7 Hari
14 Hari
Pengajuan Tarif PNBP pada Badan Layanan Umum diusulkan kepada :
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Direktorat Jenderal Pajak
Izin penggunaan PNBP yang berlaku pada Kemenparekraf/ Baparekraf di aturan dalam :
Peraturan Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Parekraf
Realisasi PNBP sebesar lebih dari 110% dari target yang ditentukan, merupakan pencapaian yang sangat baik dari instansi pengelola PNBP.
Benar
Salah
Pengelolaan PNBP menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 meliputi, kecuali :
Perencanaan
Pelaksanaan
Penyetoran
Pertanggungjawaban
Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP adalah :
Audit PNBP
Penatausahaan PNBP
Pemeriksaan PNBP
Pengelolaan PNBP
Yang merupakan instansi pengelola PNBP terdiri atas:
Kemenkeu
Kementerian/Lembaga dan Kemenkeu
Kementerian/Lembaga
Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja
