Font size
WorksheetsQUIZ DINAMIKA PERSATUAN & KESATUAN DALAM KONTEKS NKRI PART 1
Total questions: 40
Worksheet time: 22mins
Perhatikan pernyataan berikut :
1). Wewenang legislatif tertinggi berada pada lembaga
legislatif nasional
2). Kekuasaan negara ada pada pemerintah negara
bagian
3). Pemerintah pusat dapat menyerahkan kekuasaannya
kepada daerah berdasarkan hak otonomi
4). Terdapat UUD di setiap provinsi
5). Kekuasaan negara terletak pada pemerintah pusat
Ciri negara kesatuan menurut CF Strong ialah ... .
1) , 2) dan 3 )
2) , 3) dan 4)
1), 3) dan 5)
3) , 4) dan 5)
1) , 4) dan 5)
Negara kesatuan dapat juga kita sebut negara bersusunan tunggal atau ... .
federalis
unitaris
generalis
sosialis
konfederasi
Dalam negara kesatuan bersistem ... , semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat
sentralisasi
desentralisasi
dekonsentrasi
medebewind
federalisasi
Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada A,B dan C disebut dengan istilah ... .
daerah otonom
otonomi daerah
kedaulatan ke luar
kedaulatan negara bagian
dekonsentrasi
Soepomo dalam Sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara ... yang melihat bangsa sebagai suatu organisme.
integralistik
humanistik
sosialis
primordial
federal
Pada awal kemerdekaan bentuk negara kesatuan tersebut diputuskan dalam sidang BPUPKI didasarkan pada alasan berikut, kecuali ... .
Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia
Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme
Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal
Wilayah-wilayah di Indonesia tmemiliki potensi dan kekayaan alam yang relatif sama pada tiap daerah
Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan
”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.” Pernyataan ini menegaskan bentuk negara RI kesatuan yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, pasal ... .
1 ayat ( 1 )
1 ayat ( 2 )
2 ayat ( 1 )
3 ayat ( 1 )
3 ayat ( 3 )
Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad perjuangan pergerakan kemerdekaan tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea ... .
pertama pembukaan UUD NRI Tahun 1945
kedua pembukaan UUD NRI Tahun 1945
ketiga pembukaan UUD NRI Tahun 1945
ke-empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945
ke-lima pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Karakteristik NKRI sebagai satu kesatuan dalam kewilayahan berupa gugusan pulau-pulau yang tersebar di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Hindi dan Samudera Pasifik, dideskripsikan dalam pasal ... .
1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
18 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
25A UUD NRI Tahun 1945
35 UUD NRI Tahun 1945
36 UUD NRI Tahun 1945
Kesatuan wilayah NKRI juga mencakup hal-hal di bawah ini, kecuali ... .
partai politik
ekonomi
sosial budaya
pertahanan dan keamanan
hukum nasional
Pada periode awal Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai ... .
kepala parlemen
kepala negara
ketua MA
ketua MPR
Ketua Partai Politik
Pada awal kemerdekaan, jumlah wilayah provinsi di Indonesia ialah sebanyak ... .
4 provinsi
6 provinsi
8 provinsi
10 provinsi
12 provinsi
Presiden Republik Indonesia yang pertama ditetapkan oleh lembaga negara yang disebut dengan ... .
BPUPKI
PPKI
MPR
DPR
BP-KNIP
Pada awal kemerdekaan , Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaanya dijalankan oleh ... .
Presiden dengan bantuan BPUPKI
Presiden dengan bantuan PPKI
Presiden dengan bantuan DPR
Presiden dengan bantuan Komite Nasional
Presiden dengan bantuan Mahkamah Agung
Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca eks) tanggal 16 Oktober 1945 pada dasarnya berisi ... .
memerintahkan Presiden membentuk Angkatan Perang RI
menetapkan KNIP menjadi badan legislatif
menetapkan keadaan darurat perang
menetapkan pembentukan partai politik
menetapkan mulai berlakunya sistem kabinet parlementer
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 pada dasarnya berisi ... .
memerintahkan Presiden membentuk Angkatan Perang RI
menetapkan KNIP menjadi badan legislatif
menetapkan keadaan darurat perang
menetapkan pembentukan partai politik
menetapkan mulai berlakunya sistem kabinet parlementer
Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 pada dasarnya berisi ... .
memerintahkan Presiden membentuk Angkatan Perang RI
menetapkan KNIP menjadi badan legislatif
menetapkan keadaan darurat perang
menetapkan pembentukan partai politik
menetapkan mulai berlakunya sistem kabinet parlementer
Gambar wakil Presiden RI yang pertama saat Indonesia merdeka dideskripsikan pada gambar ... .
Keluarnya tiga maklumat pemerintah pada awal kemerdekaan ialah untuk mengatasi tuduhan Belanda terhadap Republik Indonesia bahwa NKRI yang baru berdiri berdasarkan pasal IV aturan peralihan ialah bersifat ... .
monarki
diktator
demokratis
parlementer
oligarki
Salah satu dampak sistem parlementer pada awal kemerdekaan ialah pemerintahan tidak stabil disebabkan oleh ... .
masa jabatan pemerintahan pendek kabinet sering dijatuhkan akibat mosi tidak percaya
pembangunan tidak berjalan lancar karena tidak mendapat dukungan luar negeri
munculnya pembrontakan di daerah akibat tidak puasnya para penguasa lokal
nasionalisasi perusahaan Belanda mengakibatkan NKRI selalu diblokade secara ekonomi
semakin berkembangnya PKI yang pada akhirnya merongrong wibawa pemerintahan dengan pembrontakan PKI
Salah satu pembrontakan yang merongrong kekuasaan pemerintah Pusat awal kemerdekaan ialah gerakan yang bertujuan mengganti dasar negara Pancasila dan mendirikan Republik Sovyet Republik Indonesia ialah ... .
G-30 S PKI
PKI Madiun
PRRI-Permesta
DII/TII
Gerakan Atjeh Merdeka ( GAM )
Bentuk pemerintahan pada masa periode 27 Desember 1949 sd 17 Agustus 1950 ialah ... dan UUD yang berlaku ialah ... .
Republik, UUD 1945
Republik, Konstitusi RIS
Republik, UUD 1945 amandemen
Presidensil, UUD S 1950
Parlementer , UUD S 1950
Sistem pemerintahan pada masa periode 27 Desember 1949 sd 17 Agustus 1950 ialah sistem ... .
parlementer murni
quasi parlementer
republik konstitusional
presidensial murni
quasi presidensil
Manakah yang bukan karakteristik sistem pemerintahan pada periode 27 Desember 1949 sd 17 Agustus 1950 dari pernyataan di bawah ini ?
1).Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh
Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya
2).Presiden tidak boleh mencampuri tugas menteri
3).Presiden RIS berkedudukan rangkap sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan
4).Pembentukan kabinet dilakukan oleh Parlemen
5).Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden
1) , 2) dan 3)
2) , 3) dan 4)
3) , 4) dan 5)
2) , 4) dan 5)
1) , 3) dan 5)
Lahirnya Republik Indonesia Serikat ( RIS ) ialah sebagai buah persetujuan RI dan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 yang dinamai ... .
persetujuan Renville
persetujuan Linggar Jati
Konferensi Meja Bundar ( KMB )
New York Agreement
persetujuan Bonggaya
Jawab pertanyaan berikut BENAR atau SALAH !
Karakteristik pemerintahan pada masa Konstitusi RIS ialah Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet
(a)
Jawab pertanyaan berikut BENAR atau SALAH !
Parlemen RIS terdiri atas dua badan yaitu Badan Konstituante dan DPR.
(a)
Pembrontakan yang muncul saat berlakunya Konstitusi RIS ialah ... .
PKI Madiun, APRA dan RMS
APRA, Andi Azis dan RMS
RMS, PRRI dan APRA
APRA, PRRI dan DII/TII
RMS,GAM dan PRRI
Runtuhnya negara serikat versi KMB dan lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 memberlakukan sebuah konstitusi baru yakni ... .
UUD 1945 asli
Konstitusi RIS
UUD S
UUD 1945 amandemen
Konstitusi RI-Nederland
Perhatikan badan-badan negara berikut :
1).Presiden
2).DPR
3).Senat
4).Mahkamah Agung
5).Dewan Pengawas Keuangan
6).Presiden dan Wapres
7).Menteri-menteri
Yang bukan termasuk alat perlengkapan negara masa berlakunya UUD S 1950 ialah ... .
Dewan Pengawas Keuangan
Menteri-menteri
Senat
Mahkamah Agung
DPR
Melihat kebebasan yang sangat besar diberikan terhadap warga negara dalam hak asasi manusia dan hak-hak politik lainnya, maka demokrasi masa UUDS 1950 sering disebut dengan ... .
demokrasi Pancasila
demokrasi Parlementer
demokrasi liberal
demokrasi terpimpin
demokrasi sosialisme
Pasangan Presiden dan Wakil Presiden masa UUDS 1950 diperlihatkan dalam gambar ... .
Jawab BENAR atau SALAH pernyataan berikut ini : Kondisi pemerintahan pada masa UUDS 1950 stabil dan pembangunan berjalan dengan lancar.
(a)
Perhatikan komposisi pemenang pemilu pada konstituante 1955 berdasarkan haluan ideologinya, maka haluan ideologi Y ialah ... .
Marhaenisme
Pancasila
Islam
Sosialisme
Kapitalisme
Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 diakibatkan oleh ... .
Konstituante gagal membentuk UUD yang baru dan tetap
konflik dengan Belanda karena nasionalisasi perusahaan Belanda
sengketa perbatasan Indonesia Malaysia meningkat
mengobarkan semangat seluruh bangsa merebut Irian Barat
Angkatan Darat mengepung gedung DPR menuntur pembubaran DPR
Berikut isi dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali ... .
menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi
menyatakan UUD 1945 berlaku kembali
membubarkan DPR hasil pemilu 1955
membubarkan konstituante hasil pemilu 1955
membentuk MPRS dan DPAS
Berikut basis wilayah pembrontakan DII/TII di berbagai wilayah Indonesia periode berlakunya UUDS 1950, kecuali ... .
Jawa Tengah
Jawa Barat
Sulawesi Selatan
Atjeh
Sulawesi Utara
Munculnya gangguan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembrontakan PRRI/Permesta di latarbelakangi oleh ... .
sentralisasi pembangunan yang berpusat di Pulau Jawa
Soekarno menolak usulan kenaikan pangkat elit Angkatan Darat
Anggaran pendidikan pada APBN sangat rendah
tokoh-tokoh luar Jawa kurang mendapat ruang di birokrasi pemerintahan
anggaran kementerian pertahanan sangat kecil pada APBN
Berikut basis wilayah pembrontakan PRRI/Permesta wilayah Indonesia periode berlakunya UUDS 1950, kecuali ... .
Sulawesi Utara
Sumatera Tengah
Sumatera Selatan
Bali
Sumatera Utara
Setelah berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menamakan demokrasi yang berlaku saat itu sebagai ... .
demokrasi liberal
demokrasi parlementer
demokrasi sosialis
demokrasi terpimpin
demokrasi kapitalis
