NEW
Font size
WorksheetsUILANGAN HARIAN 3 BAB 3
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal ....
1 ayat (1)
1 ayat (3)
28 Ayat (1)
29 ayat (1)
Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum yaitu ....
Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturtan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi
Jenis atau hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, yang memiliki kedudukan tertinggi adalah ....
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Dalam Pasal 6 UU Nomor 12 tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman artinya adalah ....
Setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat Undang – Undang Dasar NRI tahun 1945 pada pasal ....
1 ayat (3)
3 ayat (1)
3 ayat (2)
27 ayat (1)
Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun1945 diajukan sekurang-kurang nya .... dari jumlah anggota MPR sesuai pasal 37 ayat (1)
1/2
1/3
2/3
50% + 1
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37 ayat ....
2
3
4
5
Tahap penetapan dan pengundangan Peraturan pemerintah (PP) ditetapkan oleh Presiden (pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 )yang kemudian
diundangkan oleh ....
DPR
MPR
Presiden
Sekertaris Negara
Disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah ....
Perda Provinsi
Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945
Peraturan Presiden
Dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan secara Adendum artinya ...
Tidak mengubah Pembukaan
Tetap mempertahankan NKRI
Menambah Pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya
Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial
Untuk mengubah pasal – pasal Undang – Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang – kurang nya.... dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai UUD NRI Tahun 1945 Pasal 37 ayat (3)
1/2
1/3
2/3
2/4
Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam dan keluar majelis, artinya....
Putusan mengikat kedalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis
Putusan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia
Putusan Mengikat seluruh warga negara Indonesia, anggota Majelis, Lembaga Masyarakat dan Lembaga Negara
Putusan hanya mengikat lembaga masyarakat dan lembaga negara tertentu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan lain di bawahnya, telah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak ....
Satu kali
Dua kali
tiga kali
empat kali
Salah satu contoh ketetapan MPR yaitu Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yaitu tentang ....
Pemisahan TNI dan POLRI
Peran TNI dan POLRI
Etika Kehidupan Berbangsa
Visi Indonesia Masa Depan
Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan kegentingan yang memaksa adalah ....
Perpres (Peraturan Presiden)
Perppu ( Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)
Perda Kabupaten
Tap MPR
DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan ....
MPR
DPD
Presiden
Gubernur
Disamping undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan Undang – Undang, yaitu ....
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan ....
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan adalah ....
Peraturan presiden
Peraturan Pemerintah
Tap MPR
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya adalah ...
Perda Kabupaten
Perda Provinsi
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur adalah ....
Perppu
Peraturan Pemerintah
Perda Provinsi
Perda Kabupaten
Dalam proses pembentukannya, rancangan peraturan Daerah provinsi yang diusulkan oleh DPRD Provinsi, selanjutnya dibahas oleh...
DPRD Provinsi
DPRD Provinsi bersama Gubernur
DPRD Provinsi bersama Wali kota
Gubernur
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya Pengetahuan Hukum. Pengetahuan hukum meliputi
pengetahuan tentang perbuatan - perbuatan
yang dilarang hukum, seperti ....
Memiliki akta kelahiran
Menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar
Memiliki pemahaman tentang perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain
Penganiayaan, Penipuan, Penggelapan
Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang – undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Perilaku menaati undang – undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang diantaranya adalah ...
Mematuhi peraturan lalu lintas
Pengetahuan tentang jual beli
Pengetahuan tentang sewa menyewa
Menerapkan pola hidup sehat
Dimasa pandemi seperti saat ini, perwujudan menaati peraturan perundang – undangan di Lingkungan Sekolah, misalnya....
Mengikuti pembelajaran Jarak Jauh dengan penuh Tanggung Jawab
Melaksanakan pembelajaran Jarak jauh bisa dimana saja dan kapan saja
Setelah mengisi daftar hadir berarti sudah tidak ada kewajiban lagi untuk belajar pada hari itu
Cukup menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tanpa harus mengikuti kegiatan PJJ
