NEW
Font size
WorksheetsPAS Ganjil PPKn Kelas X 2020-2021
Total questions: 66
Worksheet time: 2hrs 56mins
Laut yang mempunyai lebar 12 mil apabila diukur dari pulau terluar merupakan pengertian dari…
Landas Benua
landas kontinen
Laut territorial
Zona Ekonomi Esklusif (ZEE)
Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut...
res communis
res nullius
ZEE
mare liberum
Kepanjangan dari ZEE adalah
Zona Ekonomi Entripad
Zona Eropa Eklusif
Zona Ekonomi Ekslusif
Zona Ekonomi Elko
... merupakan daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut territorial sampai kedalaman 150 m. Bagi negara pantai, wilayah laut ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah daratan.
Zona bersebelahan
Laut teritorial
Laut teritorial
Landas Kontinen
Pengukuran landas kontinen bagi dua negara dalam satu landas kontinen dengan jarak kurang dari 200 mil adalah
dari garis dasar diukur 12 mil ke laut
dari garis dasar diukur 24 mil ke laut
diukur sejauh 200 mil dari garis pantai paling jauh
diukur dari garis dasar ke arah luar paling jauh 200 mil laut
membagi dua ditarik dari garis pantai tiap-tiap negara
Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan…
Penduduk
Orang asing
Warga negara
Bukan warga Negara
Bukan penduduk
Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah….
Hak opsi
Ius soli
Hak repudiasi
Naturalisasi
Ius sanguinis
Iwan adalah seorang anak keturunan bangsa A dimana negaranya menganut asas ius soli, ia lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis,maka Iwan mengalami masalah...
Apatride
Bipatride
Multipatride
Monopatride
Pluralisparide
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum bela negara yang tercantum dalam
Pasal 26 ayat 1
Pasal 26 ayat 2
Pasal 27 ayat 3
Pasal 29 ayat 1
Pasal 30 ayat 1
Jika dikaitkan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia tugas Tentara Nasional Indonesia adalah
Mempertahankan dan mengayomi kepentingan warga negara
Melindungi warga negara dan menjaga keamanan negara
Mempertahankan,melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
Memberdayakan masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan
Melindungi warga negara dari berbagai bentuk konflik sosial dalam masyarakat
Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai…
Kekuatan utama sistem keamanan
Kekuatan utama sistem pertahanan
Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan
Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan...
Menjadi prajurit TNI/Polri
Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam
Upaya bela negara dalam ketentuan Undang-undang No.3 tahun 2002 yang paling sesuai untuk peserta didik adalah
rakyat terlatih
pendidikan kewarganegaraan
pengabdian secara profesi
pengabdian sebagai TNI
pelatihan dasar kemiliteran
Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah...
Hak opsi
Ius Soli
Hak repudiasi
Naturalisasi
Ius Sanguinis
Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Maka ia menjadi memiliki kewarganegaraan...
Ius Soli
Apatride
Bipatride
Ius sanguinis
Naturalisasi
Struktur politik dalam suasan pemerintahan, yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pengambilan dan pelaksanaan keputusan disebut....
sistem politik
struktur politik
struktur kelembagaan
infrastruktur politik
suprastruktur politik
Sistem politik yang menjadi pilihan
terbaik Indonesia adalah....
Demokrasi Terpimpin
Otoriter
Republik
Demokrasi
Anarkisme
Tahap terakhir dalam proses legislasi adalah
Pengajuan
Pembahasan
Persetujuan
Pengundangan
Pengesahan
Demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Maksud yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah...
Kedaulatan berada pada hakim sebagai wakil tuhan
Keadilan dan keputusan ditentukan oleh rakyat
Kedaulatan berada di tangan rakyat
Rakyat menjadi objek
Proses pembentukan sikap dan organisasi politik anggota masyarakat disebut dengan.... politik
Sosialisasi
Komunikasi
Budaya
Psikologi
Partisipasi
Siapa saja lembaga negara yang berhak mngusulkan RUU
Presiden
DPR dan DPD
MPR
Presiden, DPR, dan DPD
Hanya DPR saja
Siapakah Partai Politik yang memenangkan pemilu 2019?
NASDEM
DEMOKRAT
GOLKAR
GERINDRA
PDI-Perjuangan
Mengapa perlu kelompok penekan dalam sistem politik di Indonesia?
Untuk mengawasi lembaga negara
Untuk sarana saling mengawasi dan memperoleh keseimbangan dalam sistem politik
untuk meramaikan demokrasi
hak perserikat dan berpendapat
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah Reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan Negara adalah…
DPD
DPA
DPR
MK
Suprastruktur politik diartikan sebagai ....
Bangun Politik bawah atau Mesin Politik Informal
Lembaga Negara Yang Melaksanakan Pengawasan
Lembaga Politik Yang Berdasakan Kepentingan
Bangunan Politik
Suatu Mensin Politik Formal
Dalam Suprastruktur politik lembaga yang berfungsi melaksanakan peraturan perundang undangan adalah ....
Legislatif
Yudikatif
Lembaga Swadaya Mayarakat
Eksekutif
Partai Politik
Dibawah ini pada dewasa ini dikategorikan sebagai lembaga Suprastruktur politik di Indonesia, antara lain ....
Partai Politik
Kelompok Penekan dan Kelompok Kepentingan
DPR, Presiden dan MA
Presiden, Lembaga Peradilan dan Mk
LSM, Tokoh Politik dan DPR
Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Suprastruktur politik menjalankan fungsi output dalam sistem politik, yaitu ....
Pelaksana Keputusan
Melaksanakan Pengawasan
Pelaksana Kepentingan
Pengajuan Kepentingan
Pelaksana Kewenangan
Infrastruktur mempunyai arti bahwa .....
Bangun Politik Atas
Bangun Politik Bawah atau Mesin Politi Informal
Lembaga Pelaksana Pemerintah
Suatu Mesin Politik
Lembaga Pengawasan
infrastruktur politik yang menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan adalah ....
Legislatif
DPR
Partai Politik
Yudikatif
Eksekutif
Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, itu merupakan tugas dan wewenang dari
MPR
DPR
DPD
DPRD
Presiden
Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, disebut
LSM
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Media Komunikasi Politik
Kelompok penekan
Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara
MPR
MK
MA
KY
DPR
Lembaga negara Manakah yang memutus sengketa kewenangan Lembaga negara
MK
MA
KY
MPR
DPR RI
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada
Keadilan
Stakeholders
Kemanfaatan
Kemanusiaan
Persatuan
Pasal 6A ayat (1), menyatakan bahwa Presiden dari wakil presiden dipilih oleh
MPR
DPR
MA
Rakyat
DPD
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Daerah
Ketetapan MPR
Pancasila
Undang-undang
Komponen-komponen pemerintah pusat adalah
Presiden, Menteri dan Gubernur
Presiden, DPR, dan Menteri
Presiden dan Menteri
Presiden dan wakil presiden
Presiden, MPR dan DPR
Kekuasaan tertinggi pemerintahan di negara Indonesia ada di tangan
MPR
DPR
MA
Presiden
Rakyat
Salahsatu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya
Citra Pemerintahan yang demokrasi
Cita-cita Negara
Tidak adanya korupsi
Otoriternya pemerintah pusat
Menipisnya angka kemiskinan
Dibawah ini yang bukan merupakan unsur konstitutif berdirinya suatu negara adalah.... .
Rakyat
Wilayah
Pemeritahan yang berdaulat
Pengakuan dari negara lain
Tujuan Negara RI tercantum dalam... .
Alinea ke satu pembukaan UUD NRI 1945
Alinea ke dua pembukaan UUD NRI 1945
Alinea ke tiga pembukaan UUD NRI 1945
Alinea ke empat pembukaan UUD NRI 1945
Sebutan Negara kesatuan dalam NKRI menunjukkan bahwa ....
Dalam negara Indonesia ada wilayah yang berstatus sebagai negara bagian
Dalam negara Indonesia tidak ada wilayah yang berstatus sebagai negara bagian
Dalam negara Indonesia ada beberapa wilayah yang berstatus sebagai negara bagian
Dalam negara Indonesia ada bagian khusus yang istimewa dianggap sebagai negara bagian
Paham yang mengagungkan bangsa sendiri sekaligus menghina dan membenci negara lain disebut paham... .
Nasionalisme
Patriotisme
Chauvinisme
Ekstremisme
Semangat kebangsaan dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan cara ... .
Menjaga nama baik sekolah
Menghormati bapak ibu guru untuk mendapatkan nilai baik
Mengikuti upacara bendera
menghormati teman sekolah agar ditraktir
Pancasila dilaksanakan secara objektif, artinya …
a. Pancasila digunakan sebagai pendoman perilaku sehari-hari
b. Pancasila digunakan sebagai asas tunggal partai politik
c. Pancasila digunakan sebagai sumber hukum negara
d. Pancasila digunakan sebagai dasar hukum penyelenggarakaan bangsa
e. Pancasila digunakan sebagai filter masuknya budaya global
Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Yang termasuk unsur-unsur negara yaitu ...
a. rakyat,TNI/Polri, pemerintahan negara
b. rakyat, pemerintahan negara, partai politik
c. rakyat, wilayah, pemerintahan negara
d. wilayah,TNI/Polri, pemerintah negara
e. wilayah, rakyat, partai politik
Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai ....
a. dasar negara
b. pandangan hidup bangsa
c. perjanjian luhur bangsa Indonesia
d. tujuan bangsa Indonesia
e. jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
Nama Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pertama kali dikukuhkan oleh ...
a. Mr. Achmad Soebardjo
b. Drs. Moh Hatta
c. Ir. Soekarno
d. H. Agus Salim
e. Mr. Moh Yamin
Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena ....
a. Pancasila diusulkan oleh founding fathers Indonesia
b. Nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia
c. Pancasila dapat dijadikan alat sebagai pemersatu bangsa
d. Pancasila dianggap sangat demokratis sehingga cocok untuk NKRI
e. Sejarah bangsa Indonesia sangat terkait erat dengan sejarah lahirnya Pancasila
Batas wilayah Indonesia sebelah selatan adalah
Malaysia bagian timur
Pulau Ronde
Papua Nugini
Provinsi Sepik Barat
Timor Leste
Indonesia merupakan Negara kepulauan, hal itu ditegaskan dalam ...
Pasal 25 A UUD NRI 1945
Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945
Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945
Proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara disebut ...
Naturalisasi
Asas kewarganegaraan
Kependudukan
Kebangsaan
Kerakyatan
Upaya bela negara dalam ketentuan Undang-undang No.3 tahun 2002 yang paling sesuai untuk peserta didik adalah
rakyat terlatih
pendidikan kewarganegaraan
pengabdian secara profesi
pengabdian sebagai TNI
pelatihan dasar kemiliteran
Anda memiliki tetangga baru yang berbeda agama. Tetangga baru anda mengalami musibah.Dalam rangka menjalankan Tri kerukunan umat beragama sikap anda seharusnya
melihat situasi di lokasi musibah
memberi bantuan sesuai kemampuan
mengetahui penyebab terjadinya musibah
mencari berita terhadap musibah yang terjadi
menyebarluaskan berita tentang terjadinya musibah
Setiap usaha yang bertujuan agar setiap lembaga pemerintahan berjalan sesuai dengan porsinya dengan saling bahu-membahu dalam menjalankan sebuah program yang dimulai dari membuat, mengawasi, dan melaksanakan adalah pengertian dari ....
Pembagian
Pemisahan
Pembagian dan pemisahan
Bukan keduanya
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Konstitusi
Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…
Horizontal
Vertikal
Positif
Negatif
Campuran
Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan
Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Hal tersebut diatur dalam pasal....
20 Ayat (1)
20 Ayat (2)
20 Ayat (3)
21 Ayat (1)
21 Ayat (2)
Nilai Pancasila harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Wujud penerapan Nilai Pancasila dalam mengambil keputusan ditunjukan oleh pilihan ...
mendahulukan kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan
Menjadikan suara mayoritas menjadi keputusan
mengutamakan kebulatan suara seiya - sekata dalam mengambil keputusan
menjadika suara minoritas sebagai pertimbangan mengambil keputusan
Mematuhi pendapat pimpinan sebagai keputusan yang wajib ditati bersama
Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi lain merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila,kasus tersebut tidak akan terjadi apabila ...
Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara
Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah
Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara
Warga negara melaksanakan hak dan kewajibanya
Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara
Contoh upaya pemerintah dalam membangun budaya demokrasi sebagai bentuk implementasi nilai kerakyatan dalam Pancasila,yaitu ...
Mengajarkan kepada peserta didik bahwa segala bentuk cara unjuk rasa itu di benarkan
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kempanye partai politik
Membuat kurikulum tentang pendidikan demokrasi dalam mata pelajaran
Mengajak peserta didik aktif dan bergabung dalam partai politik
Memberikan hak kepada peserta didik mengikuti pemilu
Pancasila mengandung nilai luhur dari masyarakat Indonesia sendiri. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah ...
Toleransi antarumat beragama
Menjunjung hak asasi manusia
Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa
Persamaan harkat dan martabat manusia
Pelaksanaan pemerintah sesuia sistem demokrasi
"Orang bijak taat pajak" semboyan tersebut menunjukan kewajiban negara di budang ...
Politik
Sosial
Hukum
Budaya
Ekonomi
Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan bernegara. Pengamalan Pancasila secara subjektif ditunjukan oleh pilihan ...
DRP dan Presiden membuat UU sesuai nilai-nilai Pancasila
Kementerian negara membuat peraturan dengan berpedoman kepada pancasila
Joko Widodo menyalurkan hak pilihnya secara langsung umum bebas dan rahasia
Joko Widodo selaku presiden mengunjungi korban stunami Selat Sunda pada awal 2019
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang program Indonesia Pintar
